Sekjen PDIP Hasto Beberkan Gejala Awal ‘Pengkhianatan Jokowi’: Dirancang Sejak Periode Pertama-Tercium Jelas di Periode Kedua!

DEMOCRAZY.ID — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membeberkan analisisnya mengenai perubahan pola dan watak kekuasaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang disebutnya telah mulai terlihat sejak periode pertama pemerintahan dan memuncak pada periode kedua hingga memicu keretakan dengan partai pengusungnya.

Dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis (12/11/2026), Hasto menguraikan sejumlah catatan politik yang menurutnya menunjukkan pergeseran orientasi kekuasaan Jokowi sejak diusung dari tingkat daerah hingga menduduki kursi presiden.

Dugaan Upaya Pengambilalihan Partai dan Wacana Tiga Periode

Hasto menilai hubungan politik yang semula dibangun atas dasar legitimasi akar rumput berubah menjadi praktik populisme untuk mengonsolidasikan kekuasaan.

Merujuk pada buku karya ilmuwan politik Marcus Mietzner, Hasto menyoroti adanya dugaan instruksi kepada sejumlah menteri dari Partai Golkar pada Pemilu 2019 untuk melemahkan perolehan suara PDI Perjuangan.

“Bahkan untuk melakukan taking over terhadap kepemimpinan Ibu Mega di PDI Perjuangan itu sudah berjalan cukup lama,” ujar Hasto.

Selain itu, ia menyinggung munculnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang mencuat hanya sebulan setelah pelantikan periode kedua pada 2019.

Menurut Hasto, sikap tegas Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menolak gagasan tersebut demi menjaga konstitusi menjadi salah satu titik awal perbedaan arah politik antara partai dan istana.

Tiga Karakter Kekuasaan dan Perluasan Instrumen Negara

Hasto juga menyoroti ekspansi kewenangan pemerintah pascapandemi Covid-19, termasuk pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilainya minim koreksi setelah situasi krisis mereda.

Dalam pembacaan politiknya, ia merangkum praktik kekuasaan Jokowi ke dalam tiga karakter utama:

  • Feodalisme: Tercermin melalui penguatan simbol-simbol kekuasaan.

  • Populisme: Digunakan melalui narasi kedekatan dengan rakyat untuk mempertahankan legitimasi.

  • Machiavellianisme: Berkaitan dengan penggunaan strategi politik yang dinilai mengabaikan batasan etika dan moral.

Konflik Kepentingan Pencalonan Gibran dan Koreksi Demokrasi

Lebih jauh, Hasto mengungkap pertemuan internal antara dirinya, Komarudin Watubun, dan Gibran Rakabuming Raka menjelang Pilpres 2024.

Kala itu, Gibran disebut menyatakan masih memiliki keterikatan emosional dengan PDI Perjuangan sebelum akhirnya maju mendampingi Prabowo Subianto pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Hasto menilai pencalonan tersebut sarat konflik kepentingan dan berpandangan bahwa Jokowi semestinya menolak langkah politik yang menguntungkan keluarganya.

Ia juga mengaitkan dinamika tersebut dengan pengalaman penahanan selama enam bulan yang pernah dialaminya serta dugaan skandal penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang menurutnya patut ditelusuri hingga ke Pemilu 2019.

Menutup pernyataannya, Hasto memandang mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 sebagai momentum evaluasi menyeluruh bagi penegakan supremasi hukum dan sistem demokrasi di Indonesia.

“Tidak ada kekuasaan yang abadi,” pungkas Hasto.

[VIDEO]

Artikel terkait lainnya