Kelompok Pejuang Merah Putih Datangi Kediaman Jokowi, Minta Mantan Presiden Desak ‘Gibran Mundur’!

DEMOCRAZY.ID – Kelompok yang menamakan diri Pejuang Merah Putih Indonesia mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi di Surakarta, Rabu (28/10/2026).

Kedatangan mereka untuk menyerahkan surat terbuka yang ditujukan kepada Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Surat tersebut dibacakan langsung oleh Juru Bicara Pejuang Merah Putih, Bangun Satoto.

Dalam surat pertama, Bangun meminta Jokowi untuk tidak lagi menuduh pihak yang mempertanyakan keabsahan ijazah sebagai operasi politik.

“Pak Joko Widodo, jangan lagi ada dusta dan cela di antara kita. Sesama anak bangsa Indonesia harus jujur dan terbuka. Pak Joko Widodo, janganlah menuduh pihak yang bertanya perihal status ijazah Bapak dan Saudara Gibran Rakabuming Raka dengan istilah operasi politik dan penumpang gelap,” ujar Bangun, dikutip dari tayangan Youtube Official iNews.

Baca Juga

Seruan Tegas Tanpa Bertele-Tele: Segera Tendang Gibran dan Tangkap Jokowi!

Pada surat kedua yang lebih panjang, Pejuang Merah Putih menyoroti ambisi politik Jokowi yang dinilai terus muncul di masyarakat.

Mereka menilai hal tersebut tidak etis dan tidak mendidik.

Menurut Bangun, berpolitik adalah hak setiap warga negara yang dilindungi konstitusi dan undang-undang.

Namun, politik harus dilakukan dengan mematuhi aturan hukum, bukan merekayasa politik, hukum, dan konstitusi.

Baca Juga

Aksi Bikin Heboh! Obrolan Saat Live Streaming Agrinas Bocor, Terdengar Para Manager Kopdes Minta Ruangan Sendiri, Laptop, hingga Motor Trail

“Mendudukkan anak Bapak Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden adalah salah satu bukti kejahatan hukum dan politik di Indonesia. Indonesia sudah mengalami pergantian Presiden sebanyak tujuh kali. Mereka telah meninggalkan kursi tersebut tanpa ada ambisi untuk merebut kembali pengaruh dan kekuasaannya. Tapi Bapak lain daripada yang lain,” kata Bangun saat membacakan surat tersebut.

Pejuang Merah Putih juga menduga ada agenda tersembunyi dari negara asing yang menghendaki rezim Jokowi tampil kembali karena kebijakan yang dinilai menguntungkan pihak asing saat Jokowi menjabat sebagai Presiden.

Bangun menambahkan, saat ini sudah banyak rakyat yang meminta Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

“Oleh karena itu, kami meminta kepada Bapak untuk bersedia memaksa Saudara Gibran Rakabuming Raka turun dari kursi Wakil Presiden RI agar tidak terjadi pemakzulan yang tentunya akan sangat memalukan dan merendahkan harga diri,” tegasnya.

Baca Juga

3 Poin Kunci Soal PDIP dan PKS yang Siap Menindaklanjuti Polemik Ijazah Gibran

“Atas nama seluruh rakyat Indonesia dan konstitusi, kami meminta Bapak Joko Widodo dan Saudara Gibran Rakabuming Raka bersikap jujur dan cinta NKRI,” lanjutnya.

Bangun menjelaskan, kedatangan mereka ke kediaman Jokowi bukan untuk bertemu langsung, melainkan hanya untuk menyerahkan surat.

Surat tersebut diterima perwakilan di kediaman dan selanjutnya akan diteruskan kepada Jokowi.

“Agenda kami ke sini di kediaman beliau tidak ada agenda untuk bertemu dengan beliau, hanya menyerahkan surat. Karena siang ini kami sudah terjadwal untuk audiensi di DPRD Kota Surakarta,” ujar Bangun Satoto.

Baca Juga

Akui Sudah Bertemu PKS Bahas Ijazah Gibran, Hasto Kristiyanto Singgung Soal Pemimpin Hasil Intervensi Orang Tua!

Aksi penyerahan surat tersebut berlangsung tertib dan diakhiri dengan foto bersama di depan kediaman Joko Widodo.

PDIP Desak Gibran Mundur

Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan menerima surat terbuka dari Forum Guru Besar Indonesia yang menuntut Gibran Rakabuming Raka mundur dari Wakil Presiden.

Presiden Prabowo Subianto dan Partai Politik (Parpol) di parlemen diharapkan mendengar suara tuntutan dari para guru besar tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Baca Juga

Beri Tanggapan Menohok Terkait Sidang Ijazah Palsu, Refly Harun Tantang Jokowi Hadir: Berhentilah Bersandiwara!

Ia menuturkan, surat terbuka yang menuntut Gibran mundur itu, bertajuk ‘Menjaga Marwah Konstitusi, Etika Bernegara, dan Legitimasi Kepemimpinan Nasional’.

“Suara-suara seperti inilah yang juga harus didengarkan oleh Presiden Prabowo, oleh partai-partai di DPR,” terang Hasto saat ditemui di Sekolah Rakyat PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).

Hasto pun menguraikan peran dalam surat terbuka tersebut, pertama runtuhnya keteladanan dan etika bernegara.

Menurutnya, asas kepatutan, kejujuran, dan keteladanan telah runtuh akibat syarat minimal tentang seorang calon wakil presiden tidak dipenuhi dan dipaksakan dengan intervensi kekuasaan.

Baca Juga

Angkat Isu Syarat Pendidikan Gibran, Hasto Kristiyanto Terang-Terangan Singgung ‘Pasal Ajaib’ KPU!