Aktivis 98 Ingatkan Prabowo: Jangan Lindungi Gibran Kasus ‘Ijazah Gaib’!

DEMOCRAZY.ID — Peringatan keras dan bernada telak dilayangkan kepada Istana!

Di tengah merosotnya tingkat kepuasan publik berdasarkan data survei mutakhir, Presiden Prabowo Subianto diingatkan agar tidak terperangkap atau ikut “pas badan” dalam pusaran skandal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kian membara.

Aktivis pergerakan ’98, Jayadi Santoso, secara terbuka mendesak Presiden Prabowo untuk menunjukkan sikap kenegarawanan sejati.

Ia memperingatkan bahwa langkah pemerintah dalam menyikapi kontroversi ini akan menjadi batu ujian bagi kredibilitas dan citra bersih Prabowo di mata rakyat.

“Prabowo harus berhati-hati. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa dirinya melindungi Gibran dalam polemik ijazah yang terus menjadi perdebatan. Jika pemerintah terkesan menutup ruang klarifikasi, dampaknya bisa merugikan citra Prabowo sendiri,” ujar Jayadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga

Fakta Baru Terbongkar! Dosen NTU Singapura Sebut Jenjang Advance Diploma Gibran ‘Tak Setara’ Lulusan SMA

Jangan Jadikan Istana Tameng Kebohongan Administratif

Jayadi menegaskan bahwa polemik ijazah ‘gaib’ yang menyeret Gibran tidak boleh direduksi sekadar sebagai pertarungan faksi politik antara pendukung dan pengkritik.

Lebih dari itu, persoalan ini menyangkut prinsip fundamental mengenai transparansi, akuntabilitas pejabat publik, dan legitimasi moral penyelenggaraan negara.

Sebagai pemegang jabatan tertinggi, pejabat publik yang disorot wajib menjawab keraguan publik secara proporsional.

Alih-alih menutup-nutupi atau membiarkan ruang klarifikasi buntu, Istana harus membiarkan proses akuntabilitas berjalan wajar tanpa ada kesan melindungi pihak-pihak yang cacat syarat secara konstitusional.

Baca Juga

Soroti DPR Yang Bungkam Terkait Pemakzulan Gibran, Amien Rais Lempar 3 Kritik Pedas: Apakah Mereka Takut Jokowi?

Ujian untuk Gerindra: Jangan Alergi Hak Angket!

Tidak hanya menyoroti sikap Presiden, Jayadi juga melontarkan kritik tajam kepada Partai Gerindra—partai yang dikomandoi langsung oleh Prabowo Subianto.

Ia mendesak agar Gerindra tidak bersikap alergi terhadap wacana penggunaan Hak Angket di DPR untuk menyelidiki polemik ijazah tersebut.

Menurutnya, dukungan terhadap hak angket akan menjadi tolok ukur otentik komitmen Partai Gerindra terhadap fungsi pengawasan parlemen.

Kepentingan negara dan kepercayaan rakyat mutlak ditempatkan jauh di atas ambisi politik jangka pendek maupun solidaritas sempit antarkubu.

Baca Juga

Ungkap 4 Dugaan Pelanggaran KPU dalam Pencalonan Gibran, Denny Indrayana Beberkan Rinciannya ke Publik!

“Gerindra seharusnya tidak alergi terhadap hak angket. Kalau memang ada persoalan yang perlu dijelaskan kepada masyarakat, mekanisme pengawasan DPR harus dibicarakan secara terbuka. Jangan sampai kepentingan politik justru membuat parlemen kehilangan keberanian menjalankan fungsinya,” tegas Jayadi.

Beban Politik yang Mengancam Pemerintahan

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, kegagalan menangani kontroversi ini dengan komunikasi yang terbuka diyakini bakal menjadi beban politik permanen bagi rezim Prabowo.

Alih-alih membiarkan isu ini berkembang menjadi duri dalam daging yang menggerogoti legitimasi kekuasaan, kepemimpinan Prabowo dituntut untuk berdiri di atas konstitusi dan supremasi hukum.

Pilihan kini berada di tangan Istana dan parlemen: Membuka ruang penyelidikan secara transparan demi menyelamatkan wibawa negara, atau terus melindungi polemik di ring dalam hingga kepercayaan rakyat runtuh total tanpa sisa.

Baca Juga

Klaim Ray Rangkuti: Dukungan Pemakzulan Gibran Tembus 60 Persen di DPR, Sosok Ini Jadi Kandidat Kuat Wapres Baru!