DEMOCRAZY.ID – Pemecatan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), terus menuai pro dan kontra.
Ada yang melihat proses tersebut janggal meski sejumlah pihak juga menilai langkah itu sebagai hal yang sudah tepat.
Juru Bicara PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli turut mengomentari pemencatan Purbaya dari kursi Menkeu.
Dia justru menaruh pertanyaan besar terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Purbaya dipecat atau dikorbankan?” katanya dikutip dari unggahan video di media sosialnya.
transnusaDia lantas menjelaskan peristiwa sebelum pemecatan tersebut dilakukan presiden.
Dia menyebut, ada kronologi empat hari untuk memahami Purbaya dipecat.
“Hanya empat hari, jarak antara Menteri Keuangan Purbaya melantik hampir 400 pejabat Kementerian Keuangan pada 10 September, dengan dirinya sendiri dipecat Presiden Prabowo pada 14 September,” kata Guntur Romli.
Peristiwa pelantikan ratusan pejabat Kemenkeu oleh Purbaya yang berjarak empat hari proses pemecatannya itu, sebagai sebuah kejanggalan waktu, dan hal itu menurutnya bukan sekadar kebetulan administratif.
“Itu jejak dari pertarungan yang kalah. Purbaya sendiri mengaku sudah menduga 50-50 kemungkinan dirinya akan diganti. Pengakuan yang menunjukkan ia tahu sesuatu sedang terjadi jauh sebelum kabar resmi pemecatan itu datang,” kata Guntur Romli.
Rotasi ratusan pejabat Kemenkeu itu disebut-sebut memicu gesekan dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai.
Sampai-sampai kedua pejabat tingkat dirjen tersebut tidak mengikuti seremoni pelantikan tersebut.
Menurut Guntur Romli, ketidakhadiran kedua dirjen tersebut menjadi pertanda bahwa itu bukan resistensi biasa, namun menjadi sinyal kuat bahwa ada pejabat internal Kementerian Keuangan yang memiliki jalur langsung ke pusat kekuasaan yang cukup kuat, sehingga membuat menteri yang mengangkat mereka justru tersingkir lebih dulu.
“Purbaya kalah bukan karena salah kebijakan, tapi karena kalah akses. Sisi lainnya lebih getir, Purbaya mewarisi beban fiskal dari proyek-proyek prioritas presiden yang terus menampakkan tanda kegagalan,” jelas Guntur Romli.
Proyek yang disebutnya memiliki tanda kegagalan itu mulai dari Proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki target 27 ribu dapur atau SPPG, hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan target 24 ribu kantor.
“Program-program ambisius itu menuntut ruang fiskal yang tidak realistis, dan ketika angkanya tidak ketemu, siapa yang disalahkan? Bukan desain programnya, tapi Menteri Keuangannya,” sebut Guntur Romli.
Lebih lanjut, dia menilai kebijakan Purbaya untuk menambal kebocoran fiskal itu seperti pemindahan sal ke Bank Himbara, restitusi pajak yang ditahan, hingga pemangkasan dana bagi hasil ke daerah, semua itu gejala dari satu masalah.
Dia menilai Menteri Keuangan dipaksa menutupi lubang fiskal proyek yang gagal mencapai targetnya.
Karena itu, dia menilai Purbaya tidak dicopot karena gagal, melainkan ia dikorbankan oleh rival-rivalnya di dalam dan oleh proyek-proyek yang tak sanggup ia biayai dari luar.
“Semoga kejadian Purbaya ini bisa menjadi pelajaran bahwa proyek-proyek yang bermasalah itu tidak akan pernah dievaluasi. Siapapun Anda di lingkaran kekuasaan harus siap dikorbankan dan dijadikan sebagai kambing hitam,” tandas Guntur Romli.
👇👇
Purbaya Dipecat atau Dikorbankan? Alasan Sebenarnya Purbaya Dipecat pic.twitter.com/QS2YQOXv8V
— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) September 16, 2026
Rp106 Triliun Ludes, Ribuan Kopdes Merah Putih Malah Numpang di Hutan, Sungai, Danau dan Tengah Laut?
Selain MBG, Kopdes Merah Putih atau KDMP juga menjadi kontroversi di publik.
Kalau MBG identik dgn kejadian keracunan, sementara KDMP identik dgn proyek pemborosan.
Hasil… pic.twitter.com/vj9BwdH2qY
— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) September 17, 2026