Prabowo Tiba-Tiba Minta Semua Warga Punya Rekening Bank, Ada Apa Ini?
DEMOCRAZY News
9 September 2026 12:10 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Pemerintah menilai kepemilikan rekening akan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan keuangan, termasuk transaksi digital dan penyaluran program pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Airlangga mengatakan pemerintah telah membahas kondisi inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia.
Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini mencapai 93,62 persen.
Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 63,57 persen.
“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” kata Airlangga.
Meski tingkat inklusi keuangan sudah tinggi, pemerintah masih ingin memperluas akses tersebut.
Baca Juga
Sebab, inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan apakah masyarakat sudah memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga bagaimana layanan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.
Rekening Disiapkan BRI dan BSI
Untuk merealisasikan arahan tersebut, pemerintah akan menyiapkan rekening bagi masyarakat melalui perbankan.
Dua bank yang disebut akan terlibat dalam penyediaan rekening tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Skema ini diharapkan dapat membuat kepemilikan rekening menjadi lebih merata, termasuk bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki akses terhadap rekening bank.
Baca Juga
Pemerintah juga akan memanfaatkan data kependudukan sebagai bagian dari proses tersebut.
Data masyarakat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran.
Dengan integrasi data tersebut, pemerintah berharap proses penyediaan rekening dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan.
Selain rekening bank, pemerintah juga menyiapkan sistem pembayaran digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
QRIS nantinya menjadi salah satu “gateway system” yang menghubungkan rekening dengan transaksi pembayaran digital.
Menurut Airlangga, penggunaan QRIS diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan dalam kehidupan sehari-hari.
Masyarakat tidak hanya memiliki rekening, tetapi juga dapat menggunakannya untuk melakukan transaksi secara digital.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin. Lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” ujarnya.
Pemerintah menilai penguatan ekosistem tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan sekaligus memperluas penggunaannya.
Kepemilikan rekening secara luas juga akan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah.
Dengan semakin banyak masyarakat memiliki rekening, bantuan atau program pemerintah ke depan dapat disalurkan langsung melalui rekening yang telah disiapkan.
Airlangga mengatakan berbagai program pemerintah nantinya dapat dikirimkan ke rekening-rekening tersebut.
Baca Juga
“Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” katanya.
Dengan demikian, rekening yang disiapkan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyimpan uang, tetapi juga menjadi pintu masuk masyarakat ke dalam ekosistem keuangan formal.
Pemerintah berharap peningkatan kepemilikan rekening, penggunaan pembayaran digital, serta literasi keuangan dapat berjalan beriringan.
Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan nasional dan pada akhirnya mendukung aktivitas perekonomian Indonesia.
analisis kebijakanbank indonesiaberita nasionalbribsicatatan ekonomidemocrazydemocrazy.iddukcapilhimbarainklusi keuanganIsu Nasionalkebijakan pemerintahprabowo subiantorekening banksorotan publikwacana publik
Artikel terkait lainnya
