Sinyal Kejatuhan Kekuasaan? Kepala Badan Riset PDIP Bongkar Teka-Teki Besar ‘Ambruknya’ Kekuatan Prabowo!
DEMOCRAZY News
6 September 2026 10:20 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Kepala Badan Riset PDI Perjuangan sekaligus Senior Advisor LAB 45 Andi Widjajanto mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan tajam hingga mencapai 28 persen pada periode Juli-Agustus 2026.
Hal itu disampaikan Andi saat menjadi panelis utama dalam Session I: Anatomy of Democratic Backsliding in Southeast Asia pada CALD Conference 2026 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Andi mengatakan angka tersebut menunjukkan anomali jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo pada periode Oktober 2024 hingga Agustus 2025 yang masih berada di atas 80 persen.
“Ada teka-teki besar. Pada kurun Oktober 2024 hingga Agustus 2025, tingkat kepuasan (approval rating) kepresidenan Prabowo sangat tinggi di atas 80 persen. Namun pada survei Juli hingga Agustus 2026, tingkat kepuasan tersebut merosot tajam hingga menyentuh angka terendah 28 persen,” kata Andi.
Menurut mantan Gubernur Lemhannas itu, penurunan tersebut merupakan salah satu yang paling tajam bagi seorang presiden petahana dalam dua tahun pertama pemerintahannya.
Baca Juga
Ia menilai merosotnya kepuasan publik tidak terlepas dari munculnya penolakan terhadap sejumlah program prioritas pemerintah.
Di antaranya program makan siang gratis serta Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam forum tersebut, Andi juga membandingkan kemunduran demokrasi di Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Ia mengatakan Indonesia tidak mengalami pelemahan demokrasi melalui kudeta militer secara terbuka seperti yang pernah terjadi di Thailand maupun personalisasi kekuasaan seperti yang menjadi persoalan di Filipina.
Menurutnya, kemunduran demokrasi di Indonesia justru berlangsung melalui jalur hukum formal atau yang dikenal sebagai autocratic legalism.
Andi mencontohkan sejumlah perubahan kelembagaan dan regulasi yang dinilainya berkontribusi terhadap pelemahan institusi demokrasi.
“Lihat jalur Indonesia: Lembaga anti-korupsi (KPK) dilemahkan lewat revisi UU pada 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pencalonan 2023 dengan prosedurnya sendiri, dan UU Militer direvisi pada 2025 melalui legislasi normal,” ujarnya.
Ia menegaskan proses tersebut tidak berlangsung melalui perebutan kekuasaan secara paksa.
“Pemilu tetap tepat waktu, partisipasi warga tinggi, dan pers bebas terbit. Tidak ada kekuasaan yang direbut secara paksa, everything was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan alat kekuasaan,” kata Andi.
Andi juga menyinggung kondisi ekonomi Indonesia dan Asia Tenggara.
Ia menyoroti fenomena money without condition atau aliran uang yang tidak disertai persyaratan tertentu.
Menurutnya, persoalan tersebut semakin kompleks karena rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Andi menilai kondisi tersebut dapat membuat pemerintah merasa memiliki ruang yang besar untuk mengambil keputusan tanpa harus terlalu bergantung pada aspirasi masyarakat.
Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori Strategic Advisor Viet Tan Vietnam Trinity Pham, Andi menyebut terdapat dua kekuatan baru yang dapat berperan dalam menjaga resiliensi demokrasi Indonesia.
Baca Juga
Ia menyoroti penurunan peringkat atau memburuknya penilaian sejumlah lembaga global seperti MSCI, FTSE, Moody’s, dan S&P yang menurutnya berkaitan dengan menurunnya kepercayaan investor terhadap proses pengambilan keputusan ekonomi pemerintah.
Kondisi tersebut, kata Andi, berpotensi mendorong terjadinya capital flight ke negara-negara lain di kawasan, termasuk Filipina dan India.
Kekuatan kedua adalah apa yang ia sebut sebagai “swasembada meme dan kecerdasan buatan (AI)”.
Andi melihat satire politik, meme, hingga pemanfaatan AI oleh masyarakat sipil berkembang menjadi bentuk ekspresi dan perlawanan publik di ruang digital.
Baca Juga
Ia menilai upaya sensor digital pemerintah tidak sepenuhnya mampu membendung arus tersebut.
“Demokrasi tidak bisa diselamatkan dari luar. Sumber kekuatan utama untuk mengkonsolidasikan resiliensi demokrasi kita dari dalam terletak pada dua kelompok utama, yakni perempuan dan generasi muda atau youth,” katanya.
Politisi Filipina dan Thailand Bicara Ancaman Demokrasi
Persoalan kemunduran demokrasi juga disampaikan Presiden Liberal Party Filipina Lorenzo “Erin” Tañada dalam forum yang sama.
Tañada menyoroti melemahnya fungsi checks and balances parlemen Filipina.
Menurutnya, salah satu persoalan yang membuat fungsi pengawasan parlemen tidak optimal adalah ketergantungan legislator terhadap pencairan anggaran proyek lokal dari presiden.
Ketergantungan tersebut dinilai berkaitan dengan kepentingan politik para legislator untuk mempertahankan posisi mereka pada siklus pemilu berikutnya.
Sementara itu, perwakilan Democrat Party Thailand Isra Sunthornvut menyoroti ancaman pembubaran partai politik demokratis melalui keputusan lembaga peradilan.
Ia menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan hakim-hakim yang ditunjuk oleh rezim militer.
ambrukAnalisis Politikbadan risetberita nasionalcatatan politikdemocrazydemocrazy.iddinamika politikevaluasi pemerintahistanakekuasaankrisis politikoposisipdippengamatpeta kekuatanpolitik nasionalprabowosorotan publikstrategi politik
Artikel terkait lainnya
