PDIP Skakmat Budi Arie: Malah Rancang Makar, Bukannya Harus Diperiksa Kasus Mafia Judol?

DEMOCRAZY.IDPolitikus PDI Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli menanggapi pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat.

Pernyataan Budi Arie menjadi sorotan setelah potongan video pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) beredar luas di media sosial.

Dalam video tersebut, Budi Arie duduk di dekat Jokowi ketika berbicara mengenai kemungkinan terjadinya “percepatan” siklus politik.

Gun Romli menilai pernyataan itu memunculkan kesan bahwa sebagian elite politik masih memikirkan kekuasaan ketika masyarakat tengah menghadapi berbagai persoalan.

Ia mempertanyakan urgensi membicarakan kemungkinan percepatan Pemilu 2029 di tengah sejumlah bencana yang terjadi di berbagai daerah.

“Negeri sedang banyak bencana. Kalimantan dibakar, Sumatera belum pulih, NTT gempa, Jawa kekeringan, Pemilu 2029 juga masih jauh,” kata Gun Romli dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, @gunromli, dikutip pada Rabu (26/8/2026).

Gun Romli Pertanyakan Budi Arie

Gun Romli juga mempertanyakan pernyataan Budi Arie yang disampaikan di hadapan Jokowi.

Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa Budi Arie dan Jokowi masih memiliki ambisi terhadap kekuasaan.

“Kok bisa-bisanya Budi Arie nyerocos di samping Jokowi? Soal kemungkinan percepatan 2029 ini, kesannya Budi Arie dan Jokowi yang haus kekuasaan,” ujarnya.

Ia kemudian menyinggung masa jabatan Jokowi yang telah memimpin Indonesia selama dua periode, yakni 2014-2019 dan 2019-2024.

“Jadi presiden dua periode tidak cukup bagi Jokowi. Budi Arie yang pernah jadi menteri, kemudian dipecat jadi menteri, juga belum merasa cukup,” kata Gun Romli.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Gun Romli terhadap video yang beredar.

Jokowi sendiri tidak terlihat memberikan tanggapan dalam potongan video tersebut.

Singgung Dua Persoalan Budi Arie

Gun Romli juga mempertanyakan mengapa Budi Arie tidak lebih dulu memberikan penjelasan mengenai sejumlah persoalan hukum yang pernah dikaitkan dengan dirinya.

Ia menyebut dua perkara yang menurutnya perlu diperiksa.

Pertama, dugaan keterlibatan dalam kasus mafia akses judi online ketika Budi Arie masih menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika.

Kedua, dugaan pencemaran nama baik setelah Budi Arie disebut menuding PDIP menerima aliran dana judi online.

“Budi Arie ini bukannya harus diperiksa kasus dugaan terlibat judol atau pencemaran nama baik terhadap PDI Perjuangan? Kok malah nyerocos soal percepatan 2029?” ujar Gun Romli.

Tudingan tersebut merupakan pernyataan Gun Romli dan perlu dibedakan dari fakta hukum atau putusan pengadilan.

Gun Romli Soroti Kondisi Bencana

Selain persoalan politik, Gun Romli menyoroti kondisi masyarakat yang menurut dia tengah menghadapi berbagai bencana.

Ia menyebut gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, kekeringan di Pulau Jawa, kondisi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang masih dalam proses pemulihan setelah banjir bandang, serta karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan.

Karena itu, ia mempertanyakan mengapa pembicaraan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu justru muncul di tengah situasi tersebut.

“Di tengah rakyat masih berjibaku dengan asap reruntuhan dan sawah kekeringan, kok yang dipikirkan segelintir elite di lingkaran istana lama ini malah skenario percepatan kekuasaan?” katanya.

“Bukan bagaimana memadamkan api di Kalimantan, bukan bagaimana memulihkan Sumatra, bukan bagaimana menolong NTT, tapi hitung-hitungan insting soal 2029 yang katanya bisa lebih cepat,” lanjutnya.

Gun Romli juga menyentil status relawan yang melekat pada kelompok pendukung Jokowi.

Menurut dia, para relawan semestinya dapat diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana, bukan sekadar melakukan manuver politik.

“Katanya di relawan, relawannya kok enggak dikirim ke NTT, dikirim ke beberapa titik-titik bencana, malah manuver-manuver politik saja yang diomongin,” ujarnya.

Pernyataan Budi Arie soal ‘Percepatan’

Dalam video yang beredar, Budi Arie mengatakan dirinya telah menyampaikan “insting” politik kepada Jokowi.

Ia kemudian bertanya kepada peserta pertemuan mengenai kemungkinan terjadinya percepatan sebelum Pemilu 2029.

“Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029,” kata Budi Arie.

Ia kemudian bertanya kepada peserta pertemuan apakah mereka siap apabila terjadi percepatan.

“Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, gak?” tanya Budi Arie.

Peserta yang hadir menjawab, “Siap!”

Budi Arie kemudian mengaitkan kemungkinan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Ia menyebut keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi yang tidak menentu sebagai faktor yang berpotensi memicu perubahan politik.

Ia juga merujuk pada pengalaman Reformasi 1998. Menurut Budi Arie, ketika terjadi perubahan politik besar pada 1998, jadwal pemilu yang semula direncanakan kemudian berubah sehingga Pemilu berikutnya digelar pada 1999.

“Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99,” ujarnya.

Karena itu, Budi Arie menilai kemungkinan terjadinya perubahan sebelum 2029 bukan sesuatu yang mustahil.

“Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” kata Budi Arie.

Pernyataan tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai maksud “percepatan” yang dimaksud Budi Arie dan konteks politik di balik pernyataannya.

Artikel terkait lainnya