DEMOCRAZY.ID — Panggung politik nasional kembali memanas menyusul kritik keras yang dilayangkan terhadap aktivitas politik mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Sorotan Aktivitas Politik Mantan Presiden

Ketua Dewan Pembina Partai Ummat, Amien Rais, secara terbuka menyoroti aktivitas politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan disebutnya belum melanjutkan safari politik ke sejumlah daerah di Indonesia.

Amien mengatakan sejauh ini Jokowi baru melakukan kunjungan politik ke Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya, respons masyarakat terhadap kehadiran Jokowi di kedua daerah tersebut terbelah.

“Sejauh ini baru Lampung dan NTT yang sudah dikunjungi. Di Lampung ada masyarakat yang menerima dan ada yang lebih besar lagi itu menolak kehadiran Jokowi. Di NTT karena setting-an nampak lebih meriah,” kata Amien.

Baca Juga

Polemik Ijazah Picu Pemborosan Negara, Kubu Roy Suryo: Gara-Gara Jokowi Yang Melodramatik!

Dia menilai Jokowi dalam kunjungannya ke daerah tersebut menunjukkan gaya politik yang menurutnya menyerupai “raja-rajaan”.

Pertanyaan Publik Terkait Kepentingan Keluarga

Amien kemudian mempertanyakan alasan Jokowi melakukan safari politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Menurut dia, aktivitas tersebut berkaitan dengan kepentingan politik keluarganya, terutama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat Wakil Presiden.

“Saya heran ada bekas presiden bergentayangan memainkan dagelan politik murahan demi anaknya Gibran Rakabuming supaya jadi capres,” ujar Amien.

Baca Juga

VIRAL! Maba Unpad ‘Disemprot’ Dedi Mulyadi: Kenapa Kamu Dilahirkan dari Bapak Tak Bertanggung Jawab?

Amien juga menyinggung pernyataan sejumlah tokoh PDIP, termasuk Djarot Saiful Hidayat dan Andreas Hugo Pareira, yang disebutnya meminta Jokowi membawa ijazah asli ketika melakukan safari politik di daerah.

Menurut Amien, permintaan tersebut merupakan bentuk sindiran politik terhadap polemik keaslian ijazah Jokowi yang selama ini menjadi perdebatan.

“Permintaan dua tokoh PDIP itu menurut saya merupakan sarkasme politik yang jitu,” pujinya.

Dia menilai permintaan tersebut dapat dimaknai sebagai pengingat kepada publik mengenai polemik ijazah Jokowi.

Baca Juga

Skenario Cadangan Politik! Begini Kalkulasi ‘Plan B’ Jokowi Jika Gibran Tak Lagi Dampingi Prabowo

Kritik Tajam Terhadap Ketergantungan Kekuasaan

Selain persoalan ijazah, Amien juga mengkritik keterlibatan Jokowi dalam dinamika politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Dia menilai Jokowi terlalu berambisi mempertahankan pengaruh politik dan popularitasnya.

Amien bahkan menyebut Jokowi sebagai satu-satunya dari delapan presiden Indonesia yang menurutnya masih sangat bergantung pada kekuasaan politik.

“Dari delapan presiden Indonesia hanya Jokowi yang merasa tanpa kekuasaan politik itu seolah tidak ada gunanya hidup di dunia yang fana ini. Dia juga gila popularitas,” ujar Amien.

Baca Juga

Terungkap! Ini ‘Biang Kerok’ di Balik Prabowo Salah Data Upah Susana Pengupas Bawang

Drama Ijazah Gibran Memanas! Kader PDIP Bongkar ‘Kejanggalan’ Dokumen Pendidikan Anak Sulung Jokowi

Gelombang badai politik kembali menghantam istana setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara terbuka ikut turun gunung menyoroti polemik latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Langkah berani dari partai berlambang banteng ini diambil menyusul semakin liarnya kecurigaan publik yang tak kunjung padam terkait keabsahan ijazah milik sang wakil presiden.

Kader militan PDI Perjuangan, Novita Gulo, tampil ke garis depan dengan tajam mempertanyakan transparansi di balik proses penyetaraan dokumen pendidikan Gibran yang dinilai penuh kejanggalan.

Baca Juga

Dinamika Politik Nasional: Gibran Jadi Instrumen Elektoral, Manuver Jokowi Dianggap Berbahaya!

Menurut srikandi PDIP tersebut, jutaan rakyat Indonesia memiliki hak konstitusional yang mutlak untuk memperoleh penjelasan benderang mengenai dasar hukum maupun parameter akademik yang dijadikan pijakan oleh pemerintah dalam proses penyetaraan pendidikan tingkat menengah tersebut.

Gugatan Tajam Atas Program Pendidikan Kilat

“Kalau benar dokumen pendidikan beliau yang dipersoalkan publik itu berasal dari program yang hanya berlangsung sekitar 6 bulan, lalu kemudian diterbitkan surat penyetaraan dengan jenjang SMK. Mengapa bisa demikian? Apa dasar hukumnya? Apa parameter akademiknya?” ujar Novita melontarkan rentetan pertanyaan menohok yang dikutip pada Kamis (20/8/2026).

Ia menuntut penjelasan logis tentang bagaimana sebuah program pendidikan kilat yang dikabarkan hanya berlangsung selama kurun waktu enam bulan bisa secara instan disetarakan dengan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia.

Tidak berhenti pada kritik soal mekanisme administratif semata, Novita juga mendesak pengungkapan identitas institusi hingga oknum pejabat tinggi yang berani mengambil tanggung jawab penuh atas penerbitan dokumen penyetaraan kontroversial tersebut.

Baca Juga

Terungkap! Ini Cara Mahfud MD ‘Merayu’ Prabowo, Megawati, hingga JK untuk Terus ‘Berdemokrasi’

“Dan siapa orang kementerian pendidikan yang bertanggung jawab menerbitkan penyetaraan tersebut?” tukasnya dengan nada penuh penekanan.

Novita menegaskan dengan lantang bahwa kemelut politik yang terus menggerus kepercayaan publik ini seharusnya bisa segera diakhiri melalui pembuktian dokumen fisik dan penjelasan yang konkret dari pihak istana.

Apabila seluruh proses penyetaraan itu memang benar-benar telah dijalankan sesuai dengan koridor ketentuan hukum yang berlaku, ia menantang pemerintah untuk berani membuka seluruh dasar hukum serta mekanismenya secara transparan ke hadapan publik.

“Kalau semuanya sah, buka dasar hukumnya, buka mekanismenya, dan jelaskan kepada publik,” tegas srikandi banteng tersebut tanpa kompromi.

Baca Juga

Analisis Politik: Jokowi Pintar Membaca Survei, Kini Rutin Pantau Pergerakan Prabowo-Gibran!

Ancaman Konsekuensi Hukum Tanpa Pandang Bulu

Menurut kacamata politik Novita, keterbukaan informasi justru merupakan satu-satunya jalan keluar paling elegan dan sederhana untuk menyudahi berbagai spekulasi liar yang kini merajalela di tengah masyarakat akar rumput.

Namun sebaliknya, apabila pada akhirnya terbukti kuat adanya kecacatan fatal dalam proses administrasi penyetaraan tersebut, ia menilai mutlak harus ada tindak lanjut tegas yang merujuk pada aturan hukum tanpa pandang bulu.

“Tapi kalau ternyata proses administrasinya cacat, tentu harus ada konsekuensi hukum dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya memberikan peringatan keras.

Bagi kader PDIP ini, esensi persoalannya kini telah melampaui sekadar perdebatan soal sah atau tidaknya selembar dokumen pribadi seseorang.

Baca Juga

PARAH! Eks Pejabat Dirjen Pajak Disorot Usai Minta Sponsor Fashion Show Anak Rp 700 Juta

Isu ini telah berevolusi menjadi ujian besar tentang bagaimana negara mampu menjamin kepastian bahwa standar administrasi pendidikan diterapkan secara konsisten tanpa tebang pilih.

Ia dengan tegas menekankan bahwa prinsip fundamental tentang kesetaraan di hadapan hukum harus ditegakkan secara absolut bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali bagi pejabat tertinggi negara sekalipun.

“Karena dalam negara hukum yang kita minta bukan perlakuan istimewa, tapi perlakuan yang sama,” tandasnya membongkar ketimpangan yang selama ini dikhawatirkan publik.

Novita kembali melemparkan peringatan tajam agar jangan sampai terjadi standar ganda yang mendiskriminasi masyarakat biasa demi memuluskan kepentingan penguasa dalam penerapan aturan bernegara.

Baca Juga

Alamak! Istana Salahkan Algoritma Medsos Terkait Pidato Prabowo Soal Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu

“Jangan sampai rakyat diminta taat pada aturan, sementara pejabat negara justru dipertanyakan karena aturan yang berbeda,” kuncinya menutup argumentasi dengan sebuah pukulan telak.

Tantangan Terbuka Pakar Hukum Tata Negara

Jauh sebelum PDIP angkat suara, Pakar Hukum Tata Negara terkemuka, Prof. Denny Indrayana, telah lebih dulu melemparkan tantangan terbuka yang menohok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Politikus muda yang kini menduduki kursi kekuasaan itu secara terang-terangan didesak untuk berani menunjukkan wujud asli dokumen ijazah sekolah menengah atau sederajat yang selama ini menjadi episentrum polemik nasional.

Bahkan, Denny tak segan-segan mengancam bahwa akan ada konsekuensi politik berskala masif apabila dokumen krusial yang terus dipersoalkan publik tersebut ternyata gagal ditunjukkan ke hadapan rakyat.

Baca Juga

GEGER! Polres Jaksel Tetapkan Ruben Onsu ‘Tersangka’ Kasus Penipuan, Begini Duduk Perkaranya

Menurut analisis Denny, proses pembuktian mengenai keabsahan dokumen pendidikan seorang wakil presiden seharusnya menjadi perkara yang sangat sederhana dan tidak perlu berlarut-larut, asalkan ijazah yang dipertanyakan itu memang benar-benar nyata dan tersedia di laci sang pejabat.

“Minta Mas Gibran tunjukkan saja ijazah sekolah menengah atas atau sederajat tersebut, sebagaimana dia pernah terbuka mengundang wartawan dan menunjukkan ijazah S1-nya,” ujar Denny memberikan tantangan mematikan yang hingga kini masih bergema di ruang publik.