Hijrah Dokter Tifa, Guru Besar UGM Tegur Jokowi: Jangan Banyak Bohong Lagi!

DEMOCRAZY.IDMisteri besar seputar dugaan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Kasus yang sudah lama bergulir ini kembali mencuat setelah melibatkan langkah hukum baru dari aktivis Dokter Tifa serta teguran tajam dari kalangan akademisi kampus terkemuka.

Polemik ini menunjukkan bahwa meski masa jabatan telah usai, berbagai pertanyaan dan perdebatan di ruang publik terkait keabsahan dokumen masa lalu masih menyisakan banyak tanda tanya besar yang menuntut jawaban pasti.

Perlawanan Hukum Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Panggung hukum terkait kontroversi ini kembali berdenyut setelah aktivis sekaligus dokter spesialis saraf Tifauzia Tyassuma, yang akrab disapa Dokter Tifa, memutuskan untuk menempuh jalur perlawanan resmi melalui pengadilan.

Setelah melewati rangkaian peristiwa panjang penuh kontroversi hingga status hukumnya sempat ditetapkan sebagai terdakwa, Dokter Tifa memilih untuk tidak tinggal diam dan menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan.

“Saya tidak akan mundur begitu saja menghadapi proses hukum yang penuh tanda tanya ini. Kebenaran harus diuji secara terbuka di pengadilan agar semuanya menjadi sangat jelas di mata masyarakat,” ungkap Dokter Tifa saat memberikan keterangan kepada awak media terkait langkah hukum yang ia ambil.

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan praperadilan tersebut tercatat secara resmi dengan nomor perkara 132/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada Senin, 3 Agustus 2026.

Gugatan ini diajukan untuk menguji sah atau tidaknya proses penghentian penuntutan dalam perkara yang menjeratnya.

Sebagai pihak termohon dalam gugatan ini adalah lembaga penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, hingga Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Di tengah proses hukum yang sedang berjalan ini, Dokter Tifa sempat menyampaikan isyarat bahwa dirinya memilih untuk “hijrah” dari pusaran polemik berkepanjangan tersebut.

“Saya memilih untuk hijrah dan fokus ke depan, karena pada akhirnya kebenaran tidak selalu harus dipertahankan lewat kegaduhan, melainkan akan menemukan jalannya sendiri,” ujarnya menutup pernyataan.

Seruan Moral Guru Besar UGM: Minta Jokowi Jujur dan Buka-Bukaan

Guru Besar UGM Semprot Jokowi Tolong Stop Ngibul, Bertobatlah dan Kembali ke Jalan Lurus!

Tidak hanya berhenti pada proses hukum di meja hijau, gelombang desakan agar polemik ijazah ini segera diselesaikan juga datang dari dunia kampus.

Suara kritis kali ini dilontarkan dengan tegas oleh Guru Besar Psikologi Sosial Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Koentjoro.

Dalam pernyataannya, Prof. Koentjoro secara terbuka meminta mantan Presiden Joko Widodo untuk berbesar hati menyampaikan kebenaran yang sebenarnya kepada publik.

Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin yang pernah memimpin negeri ini memiliki tanggung jawab moral yang besar kepada rakyat, salah satunya adalah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dicita-citakan dalam dasar negara.

“Sebagai akademisi, kami melihat keresahan ini sudah terlalu jauh. Jangan sampai masyarakat terus-menerus disuguhi ketidakpastian yang berlarut-larut,” tegas Prof. Koentjoro dalam wawancara terpisah.

Namun, menurut pengamatannya, berbagai hal yang terjadi di seputar polemik ini justru dinilai jauh dari nilai-nilai keterbukaan yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang tokoh panutan.

“Kepada Pak Jokowi dan kawan-kawan yang kami sampaikan adalah agar kembali kepada jalan yang lurus, Pak. Jangan banyak berbohong,” ujar Koentjoro saat memberikan tanggapannya, Kamis (6/8/2026).

Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan yang juga dirasakan oleh banyak pihak di tengah masyarakat.

Ketidakjelasan informasi yang terus dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan semakin memperkeruh suasana dan memecah belah pandangan publik.

Oleh karena itu, Prof. Koentjoro mendesak agar Jokowi bersedia melangkah maju memberikan klarifikasi yang transparan dan jujur.

“Kalau Bapak bisa melakukan satu klarifikasi secara jernih dan terbuka, itu akan jauh lebih baik dan tentu akan sangat menyenangkan masyarakat luas yang selama ini menunggu kepastian,” pungkasnya penuh penekanan.

Artikel terkait lainnya