Kinerja Dianggap Ancam Stabilitas Ekonomi, Ekonom Senior Ferry Latuhihi Minta Presiden Segera Depak Purbaya dari Kabinet!
DEMOCRAZY News
5 Agustus 2026 1:10 am
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Ekonom senior Ferry Latuhihin melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui kanal YouTube pribadinya yang diunggah Senin (3/8/2026).
Dalam video tersebut, Ferry menuding Purbaya memanfaatkan wewenangnya di Direktorat Jenderal Pajak untuk membalas dendam secara pribadi kepadanya, sekaligus menyerukan agar Presiden mengganti Purbaya dengan sosok lain yang lebih memahami mekanisme ekonomi.
Bermula dari “Surat Cinta” Pajak
Kritik Ferry dipicu oleh video di kanal Forum Keadilan yang menampilkan Hersubeno Arief alias Bang Hersat sebagai pembicara, dengan judul yang menyebut Purbaya menargetkan Ferry Latuhihin.
Menurut Ferry, sejumlah podcaster yang pernah mengundangnya sebagai tamu, termasuk Hersat, Rhenald Kasali, Akbar Faizal, dan Helmy Yahya, menerima surat dari otoritas pajak yang menanyakan berapa honor yang mereka bayarkan kepada Ferry.
“Ini menjadi bahan ketawaan dari semua orang,” ujar Ferry, seraya menyebut hanya dirinya yang dijadikan sasaran pertanyaan pajak tersebut, sementara tamu-tamu lain dari podcaster yang sama tidak dikirimi surat serupa.
Baca Juga
Dari situ, Ferry menyimpulkan bahwa langkah tersebut bukan kebetulan.
“Berarti memang benar dugaan saya Purbaya ini ingin membalas dendam kepada saya lewat pajak,” katanya.
Ia bahkan menyebut tindakan itu sebagai penyalahgunaan wewenang.
“Ini menurut saya adalah abuse of power. Hati-hati Pak Purbaya, Anda menyalahgunakan wewenang Anda untuk dendam pribadi Anda. Itu sangat berbahaya sekali,” tegasnya.
Meragukan Kapasitas Purbaya Sejak Awal
Ferry mengaku telah menyuarakan keberatannya sejak Purbaya pertama kali diangkat sebagai Menteri Keuangan.
“This is not the right man, ini bukan orang yang tepat menjadi Menteri Keuangan,” kata Ferry, mengutip pernyataannya sendiri di berbagai televisi dan kanal YouTube.
Ferry mengklaim telah mengenal Purbaya sejak tahun 2000 saat keduanya sama-sama bekerja di Danareksa Research Institute.
“Saya sangat tahu sekali sejarah Purbaya… saya tahu dia tidak paham ekonomi sama sekali,” ujarnya.
Ferry bahkan menceritakan bahwa saat proses wawancara kerja Purbaya di Danareksa dahulu, jawabannya dinilai “ngalor-ngidul tidak karuan” sehingga ia sempat memperkirakan Purbaya tidak akan diterima bekerja di lembaga tersebut.
Kritik atas Kebijakan Pemindahan Saldo ke Bank Himbara
Salah satu kebijakan yang paling disorot Ferry adalah pemindahan dana pemerintah senilai Rp275 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara.
Menurutnya, langkah ini janggal karena dilakukan di tengah kondisi likuiditas perbankan yang justru berlebih, dengan dana kredit menganggur (undisbursed loan) yang disebutnya mencapai Rp2.735 triliun.
Ferry menilai alasan kebijakan tersebut, untuk menekan suku bunga, menunjukkan kurangnya pemahaman soal mekanisme kredit.
“Masalahnya kredit tidak ngucur bukan cuma karena suku bunga, tapi karena outlook ekonomi kita ke depan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa ketika prospek ekonomi suram, pelaku usaha akan tetap menahan diri mengambil kredit meski suku bunga rendah, dan sebaliknya bila prospek cerah, bunga setinggi apa pun akan tetap diserbu.
Menyinggung Independensi Bank Indonesia
Ferry juga mengaitkan mundurnya mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dengan pengaruh Purbaya.
Ia menduga ada upaya untuk mengurangi independensi bank sentral demi membuka ruang deficit financing, yaitu pencetakan uang oleh BI untuk menutup defisit APBN.
“Ini sangat-sangat berbahaya,” kata Ferry.
Ia mengingatkan bahwa jika investor asing menilai BI tak lagi independen, hal itu berisiko memicu pelarian modal (capital outflow).
Sebagai indikasi, Ferry menyebut porsi kepemilikan BI di Surat Berharga Negara (SBN) kini disebut sudah mencapai sekitar 29–30 persen, sementara porsi asing turun dari di atas 40 persen beberapa tahun lalu menjadi hanya sekitar 12,5 persen.
“Di sini kita mendapatkan indikasi bahwa bank sentral sudah ditunggangi oleh pemerintah, sudah tidak independen lagi secara de facto,” ujarnya, seraya mengaitkan kondisi ini dengan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan sulitnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bertahan di level 6.000.
Baca Juga
Sorot Gaya Bicara dan Keterlibatan Keluarga
Ferry turut mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang dinilainya tidak pantas untuk seorang pejabat negara.
“Kalau ngomongnya serok-serok-serok saham itu bukan menteri, itu anak jalanan, bahasanya sama sekali bukan bahasa yang intelek,” katanya.
Ferry juga menuding anak Purbaya ikut campur menyerangnya di media sosial.
“Pak Purbaya, please jaga emosi Anda sebagai Menteri Keuangan. Tidak pantas Anda melakukan itu,” ujar Ferry.
Data Survei sebagai Bukti Pendukung
Untuk memperkuat kritiknya, Ferry mengutip hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menurutnya menunjukkan penurunan tingkat ketidakpuasan publik terhadap kondisi ekonomi dari 40 persen menjadi 15,7 persen serta penurunan kepuasan publik terhadap kinerja presiden dari 81,2 persen menjadi 51,1 persen.
“Ini tidak terlepas dari figur Purbaya,” klaim Ferry, meski ia tidak merinci lebih lanjut metodologi maupun periode survei yang dikutip.
Kritik Tambahan: Ojol hingga PTDSI
Ferry juga menyoroti sejumlah kebijakan lain yang dinilainya merugikan dunia usaha, termasuk pemangkasan komisi aplikator ojek daring (ojol) dari 20 persen menjadi 8 persen yang menurutnya mengancam nasib jutaan pengemudi.
Ia turut meragukan efektivitas PT Dana Sawit Indonesia (PTDSI) sebagai lembaga ekspor satu pintu untuk mengatasi under invoicing, dengan alasan skema tersebut sulit diterapkan pada ratusan eksportir kelapa sawit, batu bara, dan feroaloy.
Seruan kepada Presiden
Di penghujung pernyataannya, Ferry meminta Presiden mempertimbangkan penggantian Purbaya.
“Gantilah figur Purbaya dengan figur yang memang mumpuni, memahami masalah fiskal, masalah ekonomi,” katanya.
Ferry menilai akar masalah ekonomi nasional saat ini terletak pada persoalan kelembagaan (suprastruktur), mulai dari birokrasi yang dinilainya terlalu gemuk dengan 110 menteri dan wakil menteri, lemahnya kepastian hukum, hingga regulasi yang dianggap kerap merugikan pelaku usaha.
Di luar kritik terhadap Purbaya, Ferry dalam video yang sama juga mempromosikan workshop company valuation yang akan digelarnya pada 22–23 Agustus mendatang di Hotel Ibis dekat Sarinah, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta.
apbnBerita Viralcopot menteridemocrazyekonomi nasionalferry latuhihihot newskabinetkebijakan fiskalkekuasaankrisis ekonomikritik tajammenteri keuanganpemerintahpengamat ekonomipolitik ekonomipurbayareformasireshufflesorotan publik
Artikel terkait lainnya
