DEMOCRAZY.ID – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencetuskan gagasan untuk membentuk Akademi Gubernur, Akademi Bupati, hingga Akademi Direktur Jenderal (Dirjen).
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo baru-baru saat dialog dan diskusi round table bersama sejumlah pimpinan redaksi media massa serta jurnalis senior di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 16 September 2026.
Menurut laporan resmi, rencana ini digagas agar setiap pejabat yang akan menduduki posisi strategis “digembleng” terlebih dahulu sebelum resmi menjalankan tugasnya.
Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah ketidaksinkronan kerja antarinstansi, serta memastikan agar kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat berjalan selaras.
Pejabat akan dibekali dengan kemampuan kepemimpinan, administrasi negara, serta pemahaman mendalam atas tanggung jawab jabatannya.
Wacana Presiden Prabowo ini ditanggapi oleh Prof. Sulfikar Amir, Ph.D., seorang pakar sosiologi asal Indonesia yang mengajar sebagai Associate Professor di Nanyang Technological University (NTU), Singapura, melalui akun X @sociotalker.
“setiap kali orang ini bikin badan baru, indonesia mundur 10 tahun,” sentilnya.
👇👇
setiap kali orang ini bikin badan baru, indonesia mundur 10 tahun. https://t.co/w4jCJu6hNL
— Joel Picard (@sociotalker) September 17, 2026
Prabowo tidak berani menyebut angka upah minimum guru. Terima kasih mas Andromeda, pertanyaan ini sangat penting ditanyakan kepada Presiden. Dan akhirnya kita tahu, komitmen beliau untuk upah minimun guru memang tidak ada. pic.twitter.com/iz748LFu5z
— Iman Zanatul Haeri (@zanatul_91) September 18, 2026