DEMOCRAZY.ID — Peluang Anies Baswedan untuk kembali berkontestasi dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2029 dinilai masih terbuka lebar di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang.
Pandangan tersebut disampaikan oleh loyalis Anies, Geisz Chalifah, saat ditemui oleh tim AMKI Jakarta di Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (2/9/2026).
Geisz mengungkapkan bahwa meskipun saat ini Anies tidak sedang memegang jabatan publik apa pun, posisinya dalam berbagai hasil lembaga riset menunjukkan kekuatan elektoral yang stabil.
“Saat ini Anies Baswedan tidak memiliki jabatan publik, tetapi berdasarkan berbagai survei posisi Anies berada di tiga besar. Artinya, masih relatif kuat,” ujarnya.
Berdasarkan data survei terbaru dari Media Survei Nasional (Median) yang dirilis pada 31 Agustus 2026, tingkat elektabilitas Anies Baswedan tercatat berada di angka 19,5 persen.
Perolehan tersebut menempatkannya di jajaran atas, bersaing di bawah Prabowo Subianto yang meraup 32,2 persen serta Dedi Mulyadi yang mengantongi 19,8 persen suara.
Lebih lanjut, Geisz berharap agar rezim pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo mampu merawat iklim demokrasi secara sehat, sekaligus mengingatkan agar preseden buruk berupa dugaan upaya penjegalan terhadap pencalonan Anies pada Pilkada Jakarta 2024 silam tidak terulang kembali di masa depan.
“Semoga rezim pemerintahan Prabowo mampu menjaga iklim demokrasi dengan baik,” kata Geisz.
Ia pun mendorong agar Anies senantiasa merawat idealisme dalam mengarungi panggung politik nasional, yang selama ini diyakininya menjadi faktor kunci tingginya tingkat keterpilihan sang tokoh di mata publik.
Bahkan, Geisz secara terbuka menegaskan sikap politiknya jika terjadi kompromi kekuasaan yang mencederai prinsip dasar tersebut.
“Misalnya, jika Anies berpasangan dengan Gibran maka sudah pasti saya akan cabut dukungan,” tegasnya.
Mantan aktivis Lembaga Seni dan Budaya MN KAHMI dan PB Pemuda Al Irsyad itu menekankan bahwa esensi berpolitik bukan sekadar menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan semata, melainkan instrumen perjuangan nilai dan kemaslahatan publik.
“Kalau meninggalkan nilai-nilai semata-mata untuk kekuasaan maka apa beda Anies dengan tokoh politik yang lain?” pungkasnya.