Jokowi Kembali Mangkir Persidangan, Refly Harun dan M Taufiq Bedah ‘Kejanggalan’ Dakwaan: Ngawur Bin Ajaib!

DEMOCRAZY.ID – Persidangan dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang menyeret Roy Suryo serta Dokter Tifa kembali memantik sorotan publik.

Pasalnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) selaku pihak pelapor dilaporkan kembali tidak hadir dalam persidangan.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun bersama praktisi hukum M. Taufiq membedah berbagai kejanggalan hukum yang dinilai mewarnai jalannya persidangan tersebut.

Refly menilai bahwa dakwaan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan cenderung memaksa.

Kejanggalan Pasal Dakwaan dan Unsur Pidana

Dalam keterangannya, Refly Harun menyoroti diterapkannya Pasal 32 dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca Juga

GEMPAR! Bonatua Silalahi Emosi Pertanyakan Jejak Arsip Ijazah Jokowi 2005-2014: Kok Bisa Hilang Karena Aturan Baru?

Ia menilai penerapan kedua pasal tersebut merupakan langkah hukum yang sangat dipaksakan dan tidak relevan.

Ketidaksesuaian Pasal: Pasal 32 dan Pasal 35 UU ITE berkaitan dengan perusakan atau manipulasi dokumen elektronik.

Refly menegaskan bahwa penuntut umum tidak memiliki minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya dokumen elektronik yang dirusak atau tidak dapat diakses kembali oleh publik.

Prematuritas Tuduhan Fitnah: Terkait pasal pencemaran nama baik dan fitnah (Pasal 433 dan Pasal 434 KUHP baru/pasal terkait), Refly menyampaikan bahwa tuduhan fitnah seharusnya dibuktikan terlebih dahulu melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) mengenai keaslian ijazah Jokowi.

Baca Juga

Singgung Upaya Hancurkan Relasi Jokowi dan Prabowo, Ada Bocoran Terbaru dari Ketum Projo Budi Arie!

“Tanpa adanya pembuktian substantif materiil dari pengadilan bahwa ijazah tersebut asli, pengenaan pasal fitnah terlalu prematur,” ujar Refly Harun, dikutip dari tayangan Youtube-nya, Kamis (27/8/2026).

Dia menegaskan, kritik yang disampaikan oleh para terdakwa dinilai berada dalam koridor kepentingan publik serta kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi.

Refly menambahkan bahwa dalam negara demokratis modern, sengketa pencemaran nama baik yang melibatkan tokoh publik idealnya tidak menggunakan hukum pidana sebagai ultimum remedium (upaya terakhir), melainkan diselesaikan melalui ranah perdata atau mekanisme privat.

Menurutnya, jika setiap perasaan tersinggung pejabat dilayani oleh instrumen pidana negara, maka sumber daya penegakan hukum akan habis hanya untuk mengurus persoalan pribadi.

Baca Juga

Demo 27 Agustus Nyaris Berdarah! Pria Misterius Tiba-Tiba Cabut Golok, Anggota Dewan Nyaris Tewas Kena Tebasan Maut

Kehadiran Pelapor dan Yurisprudensi Hukum

Sementara itu, praktisi hukum M. Taufiq mengkritisi ketidakhadiran pelapor dalam persidangan. Menurut Taufiq, kehadiran pelapor atau korban yang mengaku dirugikan secara langsung adalah kewajiban mutlak dalam pembuktian hukum acara pidana.

Taufiq merujuk pada yurisprudensi perkara tindak pidana ITE sebelumnya, salah satunya kasus yang melibatkan selebritas Nikita Mirzani.

Dalam perkara tersebut, hakim memutuskan untuk mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum karena saksi pelapor tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara patut sebanyak dua kali.

Taufiq menggarisbawahi beberapa poin penting mengenai prosedur sidang:

Baca Juga

Sidang PN Jaktim Memanas! Keaslian Ijazah Jokowi Dipaksa Lewat Kesaksian UGM dan Polri

• Asas Due Process of Law: Pembuktian harus menghormati hak-hak terdakwa dan prosedur yang adil. Hukum acara pidana baru lebih menekankan pada pencegahan kriminalisasi berlebihan.
• Kewajiban Pelapor Hadir: Hakim seharusnya bersikap tegas. Apabila saksi korban tidak kunjung hadir untuk memberikan keterangan di depan persidangan, maka demi hukum majelis hakim wajib mengembalikan berkas perkara ke kejaksaan.
• Restorative Justice (RJ): Pembaharuan hukum acara pidana saat ini menempatkan keadilan restoratif pada tingkat yang lebih tinggi. Pengaduan atas lembaga atau pejabat publik sejatinya telah dibatasi oleh berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak menyumbat iklim demokrasi.

Strategi Tim Kuasa Hukum dan Optimalisasi Pembuktian

Menghadapi dakwaan alternatif dan subsidiaritas yang disusun oleh tim JPU, tim kuasa hukum menyatakan kesiapannya untuk melakoni seluruh tahapan pembuktian di persidangan.

Tim kuasa hukum yang diperkuat oleh puluhan advokat optimistis majelis hakim akan bertindak objektif dan independen.

Pihak kuasa hukum menilai bahwa perubahan surat dakwaan yang dilakukan jaksa tidak mengubah substansi perkara secara mendasar.

Penghapusan rujukan pasal-pasal KUHP lama dinilai hanya sekadar formalitas teknis tanpa mengubah kelemahan materiil dari tuduhan yang disangkakan.

Baca Juga

Budi Arie Buka Suara Andai Prabowo Tak Sampai 2029: Gibran Naik Auto Jadi Presiden ‘Itu Konsekuensi Logis!’

Apabila persidangan terus dilanjutkan hingga tahap pembuktian materiil, tim penasihat hukum menegaskan akan membuka seluas-luasnya bukti-bukti ilmiah dan analisis matematis terkait keabsahan dokumen yang selama ini menjadi objek perselisihan.

Kuasa hukum berharap majelis hakim memberikan ruang yang cukup dan adil agar kebenaran materiel dapat terungkap secara terang benderang di hadapan publik.