DEMOCRAZY.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Total terdapat 26 nama dalam jajaran Wantimpres yang ditetapkan, padahal sebelumnya jumlah Wantimpres tidak lebih dari 9 orang.
Mereka berasal dari beragam latar belakang, mulai dari tokoh agama, akademisi, pengusaha, mantan pejabat negara, hingga purnawirawan TNI.
Yang menarik dari 26 nama tersebut terdapat nama Rocky Gerung.
Pengangkatan Rocky Gerung sebagai anggota Wantimpres oleh Presiden Prabowo memunculkan beragam tanggapan pro dan kontra.
Pengamat Politik, Heru Subagia, mempertanyakan posisi Rocky Gerung di tengah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, banyak paradoks muncul ketika seorang intelektual seperti Rocky harus memberikan masukan kepada Presiden Prabowo yang selama ini dinilai tidak cukup terbuka terhadap kritik dari para pengamat dan pakar.
Hal itu dikaitkan dengan sejumlah pernyataan Presiden Prabowo terhadap para pengamat dan pakar yang dianggap terlalu pintar.
Gaya komunikasi Presiden Prabowo kembali menjadi sorotan setelah pernyataannya yang menyebut “pakar goblok” dalam pidato peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta.
“Yang harus dicermati dan disikapi secara menyeluruh, selama ini Prabowo bersikap tidak familiar dengan kritik. Bahkan dalam sebuah sidang resmi pun dikatakan tak ada pembantunya yang berani kritik. Isu ramai dibicarakan ketika terakhir mengatakan goblok bagi para pengamat atau pakar yang setidaknya Prabowo anggap pintar, namun justru karena kepintarannya menjadi goblok,” ujar Heru, Sabtu (3/10/2026).
Secara percaya diri, Rocky Gerung menyatakan tidak memiliki alasan untuk menolak tawaran Presiden Prabowo untuk bergabung sebagai anggota Wantimpres.
Bagi Rocky, jabatannya dapat menjalankan fungsi kritis dari dalam pemerintahan.
Rocky menegaskan bahwa tugas Wantimpres adalah memberikan pertimbangan dan menjalankan fungsi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, bukan sekadar memuji.
Menurutnya, posisi ini memungkinkannya untuk mengevaluasi dampak kebijakan secara mendalam.
Rocky juga menyebut sikap tetap kritis tetap ada, menganggap keputusannya masuk ke dalam pemerintahan hanyalah berpindah tempat dari luar ke dalam sistem, sementara pandangan dan prinsip kritisnya terhadap suatu kebijakan tidak akan berubah atau radical break.
Selain itu, Rocky menambah mandat sebagai Wantimpres, masih dapat memberikan pertimbangan etis.
Wantimpres memiliki kedudukan etis untuk melihat celah, ekses, dan arah dari setiap kebijakan agar tetap sejalan dengan kepentingan publik dan visi kenegaraan.
Namun bagi Heru Subagia, alasan yang disampaikan Rocky Gerung hingga menerima jabatan sebagai Wantimpres tidak bisa langsung diterima masyarakat.
Terdapat kontraproduktif yang substansial yang melekat pada diri Rocky Gerung dan Prabowo.
“Kondisi tersebut menjadi dasar bagi saya mempertanyakan kelayakan Rocky untuk berada dalam jajaran Wantimpres. Ini yang menjadi landasan argumentasi saya untuk menjawab bagaimana seorang Rocky Gerung sebenarnya sudah tidak layak dan pantas untuk menjadi salah satu Wantimpres dari pemerintahan Prabowo-Gibran,” tegas Heru.
Heru mengingatkan, Rocky Gerung bukan nama baru dalam dunia intelektual dan politik Indonesia.
Seperti diketahui, Rocky Gerung adalah pakar yang sudah tidak asing lagi dan memiliki kedekatan dengan Prabowo pada kontestasi politik sebelumnya saat Pilpres 2019.
Bahkan, Rocky konon dulu merupakan salah satu bagian dari tim sukses Prabowo dalam pemilu-pemilu sebelumnya.
Persoalan muncul ketika posisi Rocky sebagai intelektual harus berhadapan dengan pemerintahan yang disebut memiliki sikap berbeda terhadap kritik.
“Terdapat konsekuensi terhadap posisi Rocky ketika harus memberikan masukan kepada Prabowo. Tetapi masalahnya timbul ketika sebuah konsekuensi logis sesuai disiplin ilmunya dan keyakinannya bagi seorang Rocky Gerung, bahwa yang dihadapi saat ini adalah seorang Prabowo yang alergi kritik, alergi pemahaman dalam konteks yang lebih substantif, dan yang lebih parah adalah selalu menyalahkan pengamat dan pakar yang dinilai terlalu pintar dan dianggapnya goblok,” kata Heru.
Menurut Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Pasti itu, frase pakar-pakar menjadi goblok kemudian menyebut kondisi tersebut sebagai hal yang bertentangan dengan logika Rocky Gerung sendiri.
“Rocky Gerung sebagai bagian dari pakar juga harus berhadapan pada orang yang menyatakan pakar-pakar menjadi goblok. Terjadi paradoks politik, moral, intelektual bahkan etis bagi Rocky Gerung,” ujarnya.
Dilema bagi Rocky Gerung nantinya pada akhirnya memberikan masukan atau nasihat sesuai dengan tugas Wantimpres, baik diminta maupun atas inisiatif dari Rocky Gerung sendiri.
Lebih jauh, Heru juga mempertanyakan sejauh mana pemikiran Rocky nantinya akan digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan.
“Sepertinya Rocky Gerung hanya pajangan, hanya legitimasi intelektual, dan pada akhirnya secara menyeluruh dan mengkerucut, Rocky Gerung hanya digunakan sebagai simbol akademis serta simbol intelektual yang diramu dan dirajut dalam sebuah kepentingan politik,” ucap Heru.
Heru menilai langkah pemerintah yang merangkul sejumlah kelompok dan tokoh melalui jajaran Wantimpres adalah bentuk politik akomodatif yang jahat.
“Ini yang menurut saya jahatnya bagi pemerintahan Prabowo saat ini, merangkul semua pihak termasuk Rocky Gerung dan teman-teman lainnya yang masuk dalam Wantimpres. Prabowo membenarkan ucapannya ketika kepintaran dan sikap kritis Rocky Gerung betul-betul disulap jadi goblok dengan dikasihnya jabatan. Rocky Gerung mendadak jadi dungu, ucapan Prabowo pakar-pakar pintar menjadi goblok terbukti,” tegasnya.
Pengangkatan Wantimpres, kata Heru, tidak bisa dilepaskan dari reshuffle kabinet yang sebelumnya dilakukan pemerintahan Prabowo.
Rangkaian pergantian dan pengangkatan pejabat tersebut menunjukkan adanya pembagian posisi kekuasaan.
“Prabowo sedang menebar jangkar politik untuk amankan dua hal, menjaga pemerintahan hingga dan kembali maju dalam kontestasi politik di tahun 2029 nanti. Karenanya rakyat kembali disuguhkan bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kue, dan dijalankan sesuai kehendak serta otoriter dari Prabowo itu sendiri,” katanya.
Terkait respons masyarakat, Heru menilai publik tidak membutuhkan rangkaian reshuffle dan pengangkatan Wantimpres tersebut.
“Jika rakyat ditanya apakah puas atau tidak, jika rakyat berkomentar apakah butuh atau tidak reshuffle dan pengangkatan Wantimpres, tentunya mereka akan menjawab secara utuh dan menyeluruh, tidak. Masyarakat tidak membutuhkan rangkaian pergantian tersebut dan pesimistis terhadap kinerja pejabat yang baru diangkat,” ujarnya.
Pada akhirnya, Heru menilai Rocky berpotensi kehilangan posisi kritisnya apabila pemikirannya tidak benar-benar digunakan sebagai bahan pertimbangan Presiden.
“Bagaimana pada akhirnya seorang Rocky Gerung akan menjadi sebuah badut politik, badut intelektual dan tentunya ini akan menjadi bahan olok-olok serta bahan ketertawaan sepanjang ekosistem kehidupan rezim Prabowo berkuasa. Persoalannya bukan sekadar mengenai jabatan Rocky sebagai Wantimpres, tetapi mengenai apakah pemerintah benar-benar membutuhkan pemikiran yang disampaikan Rocky. Karena sekali lagi, Prabowo menempatkan Rocky Gerung sesungguhnya bukan dalam konteks mau mengambil pemikiran atau mengadopsi substansi,” pungkas Heru.