Pengamat Kebijakan Publik Beri Peringatan: Prabowo Bisa Bernasib Tragis Seperti Soeharto!

DEMOCRAZY.ID — Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto melontarkan peringatan keras dan menyoroti tajam sikap serta gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto.

Dalam analisisnya, ia secara terbuka menarik garis merah dengan peristiwa bersejarah Reformasi 1998, di mana gelombang People’s Power berhasil memaksa Presiden Soeharto lengser dari kursi kepemimpinan setelah puluhan tahun berkuasa.

Menurut Gigin, memori kolektif tahun 1998 seharusnya senantiasa menjadi pelajaran fundamental bagi siapa pun yang sedang memegang kendali kekuasaan di negeri ini.

a menegaskan bahwa kekuatan rakyat tidak boleh diremehkan dan kerap menjadi faktor penentu akhir ketika tingkat kepercayaan publik terhadap seorang pemimpin terus merosot secara signifikan.

“Pada 1998, People’s Power berhasil memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri meski didukung penuh oleh tentara dan polisi,” tegas Gigin Praginanto dalam pernyataannya, Ahad (30/8/2026).

Baca Juga

Politikus Senior: Nggak Peduli Lewat Cara Halal Atau Haram, Jokowi Bakal Terus Kejar Kekuasaan, Berhenti Kalau Sudah Makan Tanah!

Lebih lanjut, Gigin menghubungkan narasi sejarah tersebut dengan dinamika kepemimpinan nasional saat ini.

Ia menilai bahwa Presiden Prabowo berpotensi menghadapi turbulensi politik serupa apabila terus mempertahankan gaya komunikasi dan sikap yang dinilainya kurang mencerminkan kehati-hatian seorang kepala negara.

“Prabowo bisa bernasib sama bila terus bersikap seperti anak-anak yang berbicara sesukanya,” tambahnya dengan nada telak.

Kritik pedas yang dilayangkan oleh pengamat kebijakan publik ini sontak memantik perhatian luas dari berbagai kalangan.

Baca Juga

Klaim Pemerintah Gercep Tangani Bencana, Prabowo Diserang Balik: Narsisme Kelas Berat, Bohong Terus!

Pernyataan tersebut dinilai kontroversial karena secara langsung membandingkan proyeksi situasi politik pemerintahan saat ini dengan detik-detik krusial menjelang tumbangnya rezim Orde Baru.

Kendati demikian, harus diakui bahwa perbandingan tersebut merupakan sudut pandang dan analisis subjektif dari Gigin Praginanto.

Realitas konstelasi politik Indonesia hari ini tentu memiliki latar konteks, tantangan struktural, serta dinamika sosial yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan situasi pada era Reformasi 1998.

Namun di sisi lain, esensi dari kritik ini tetap menjadi bahan refleksi penting mengenai urgensi seorang pemimpin dalam merawat etika publik.

Baca Juga

Peristiwa KM 50 Hingga Tragedi Kanjuruhan Diungkit Lagi: Jokowi Itu Pembunuh, Tapi Lagaknya Kayak Orang Benar!

Menjaga ucapan, mengelola sikap, serta memiliki kepekaan tinggi terhadap denyut nadi dan suara rakyat adalah instrumen utama.

Dalam sistem demokrasi yang sehat, kepercayaan masyarakat tetap menjadi legitimasi terkuat bagi keberlangsungan sebuah pemerintahan.