Operasi Rahasia Terbongkar? Geng SOP Pimpinan Jokowi Disebut Sukses ‘Lumpuhkan’ Pusat Komando Prabowo!

DEMOCRAZY.ID — Dinamika politik nasional menjelang kontestasi jangka panjang kembali memanas menyusul lontaran kritik tajam dari mantan Menteri BUMN, Muhammad Said Didu, yang menyoroti manuver para elit partai politik koalisi serta cengkeraman kelompok yang diistilahkannya sebagai “Geng SOP” (Solo, Oligarki, dan Parcok).

Tudingan Said Didu: Lumpuhnya Satgas PKH dan Kasat-Kusutnya Parpol Koalisi

Melalui akun X pribadinya pada Minggu (16/8/2026), Said Didu mengungkapkan pandangannya mengenai kondisi terkini di lingkaran kekuasaan pusat.

Ia menilai bahwa pascaterlumpuhkannya Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH)—yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 untuk memberantas mafia lahan dan menyelamatkan aset negara—peta kekuatan politik mengalami pergeseran signifikan.

“Setelah Geng SOP ‘berhasil’ melumpuhkan pusat Komando Presiden @prabowo yaitu PKH, saat ini pimpinan Parpol koalisi sedang kasat-kusut untuk memaksakan melanjutkan pasangan Prabowo-Gibran 2029 – tentu untuk memenuhi kepentingan SOP,” tulis Said Didu.

Kondisi tersebut dikaitkan dengan goncangan internal di dalam Satgas PKH menyusul penetapan tersangka terhadap Febrie Adriansyah (yang saat itu menjabat Ketua Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jampidsus) atas kasus dugaan korupsi dan TPPU, yang dinilai melemahkan daya gedor penegakan hukum terhadap para pelanggar kawasan hutan.

Baca Juga

GEGER! Denny Indrayana Bongkar ‘8 Indikasi’ Terbaru Ijazah SMA Gibran Fix Palsu, Desak Sang Wapres Mundur Segera

👇👇

Setelah Geng SOP “berhasil” melumpuhkan pusat Komando Presiden @prabowo yaitu PKH, saat ini pimpinan Parpol koalisi sdg kasat-kusut untuk memaksakan melanjutkan pasangan Prabowo-Gibran 2029 – tentu utk memenuhi kepentingan SOP.

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) August 16, 2026

Baca Juga

Andi Azwan Akui Gibran Tidak Punya Ijazah SMA!

Serwngan Tim PKH Presiden @prabowo berlanjut.
Setelah berhasil “melumpuhkan” ketua pelaksana (Febrie), mulai hari Jumat serangan ke Kepala BPKP sebagai anggota Tim Pengarah PKH (Pak Ateh) sedang berlansung. Dari amatan saya, serangan ini dilakukan oleh pasukan Geng SOP.

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) August 15, 2026

Pusat Komando Presiden @Prabowo sudah berhasil dilumpuhkan oleh Geng SOP ?

Baca Juga

‘Apa Yang Sedang Dipikirkan Mas Wapres?’

Oleh : Muhammad Said Didu

Salah satu pusat komando untuk : (1) pemberantasan korupsi, (2) penertiban oligarki, dan (3) pengembalian Asset Negara adalah Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Fakta… pic.twitter.com/j3Fxf8jUWk

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) August 15, 2026

Baca Juga

Anggota DPD RI Asal Bali Arya Wedakarna Tercyduk Jadi Pengikut Netanyahu, Publik Murka: Pantes Kelakuan Kaya Setan!

Instruksi Jokowi ke PSI: Kawal Prabowo-Gibran Dua Periode

Di sisi lain, arah dukungan politik jangka panjang terhadap kepemimpinan nasional tampak ditegaskan kembali oleh lingkaran terdekat mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, sebelumnya mengungkapkan bahwa Jokowi secara langsung memberikan instruksi kepada jajaran PSI saat melakukan pertemuan di Solo pada Kamis (18/6/2026) lalu.

Instruksi tersebut menggarisbawahi komitmen partai untuk mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara berkesinambungan.

“Kepada kami beliau menyampaikan kok bahwa kita itu diminta untuk mengawal Pak Prabowo-Gibran ini, bahkan ya, bahkan, bahkan sampai dua periode. Jadi nggak ada itu fitnahan, fitnahan tentang bakal ada dua matahari. Matahari gimana bisa dua? ada-ada aja,” ujar Bestari, Jumat (18/6/2026).

Baca Juga

Benarkan Susanah Berprofesi Pengupas Bawang? Ternyata Ini Pekerjaan Aslinya!

Pernyataan ini sekaligus merefleksikan tarik-menarik diskursus politik di ruang publik, di mana upaya konsolidasi dukungan koalisi untuk keberlanjutan kepemimpinan petahana beriringan dengan kritik tajam dari para tokoh independen dan pengamat terhadap konfigurasi kekuasaan saat ini.