Said Didu Bongkar Borok Istana: Pusat Komando Presiden Prabowo Mulai ‘Lumpuh’ Gara-Gara Ulah Tim PKH!

Signature: 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

DEMOCRAZY.ID — Mantan Menteri BUMN Muhammad Said Didu melontarkan kritik dan pertanyaan terbuka mengenai status serta kelangsungan operasional Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dinilainya kini mengalami kelumpuhan di tengah upaya pemberantasan korupsi dan penyelamatan aset negara.

Soroti Lumpuhnya Tim PKH dan Penahanan Eks Jampidsus

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Said Didu melalui sebuah video yang disiarkan pada 16 Agustus 2026, dengan mengangkat judul tajam, “Pusat Komando Presiden @Prabowo sudah lumpuh?”

Dalam pemaparannya, Said Didu mengklaim bahwa Tim PKH sebelumnya telah menorehkan sejumlah capaian signifikan dalam menindak pelanggaran kawasan hutan serta memulihkan keuangan negara.

“Fakta keberhasilan Tim PKH (sebelum berhasil dilumpuhkan) berupa penyitaan sekitar 8 juta hektare lahan, pengembalian ratusan triliun rupiah ke negara, dan berkurangnya korupsi dan penyelundupan,” ujar Said Didu.

Kendati demikian, ia menilai kinerja pusat komando penertiban tersebut mendadak mandek menyusul penahanan terhadap Ketua Pelaksana PKH yang juga disebutnya sebagai mantan Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Menurutnya, imbas dari penahanan tersebut membuat ritme penegakan hukum di lapangan praktis terhenti.

“Setelah Ketua Pelaksana PKH (mantan Jampidsus – Febrie) ditahan, maka terlihat PKH lumpuh. Tidak ada lagi penangkapan perampok negara, tidak ada lagi penyitaan denda hasil rampokan, tidak ada lagi operasi di lapangan penyitaan aset,” tambahnya.

Singgung Tekanan Politik dan Desakan Pengaktifan Kembali Tim

Selain menyoroti mandeknya operasi penindakan, Said Didu juga mengungkapkan adanya eskalasi serangan politik dan hukum yang menyasar jajaran petinggi Tim PKH, termasuk Ketua Tim Pengarah Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Syamsuddin serta anggota tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertugas menghitung kerugian negara.

Ia bahkan menyinggung istilah “Geng SOP” yang disebutnya seolah telah mendominasi situasi.

Di penghujung pernyataannya, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto agar tetap memegang teguh komitmen politiknya dalam memberantas mafia dan oligarki, serta kembali mengaktifkan semangat kerja Tim PKH demi menegakkan kedaulatan hukum negara.

“Semoga Bapak Presiden @Prabowo konsisten melaksanakan pernyataan beberapa saat lalu bahwa siapapun melawan Tim PKH maka melawan Presiden, dengan kembali membangkitkan semangat Tim PKH yang seakan sudah berhasil dilumpuhkan oleh Geng SOP,” pungkas Said Didu.

Artikel terkait lainnya