Bongkar ‘Sisi Gelap’ Panggung Politik Nasional, Guru Besar UNAS: Jokowi dan Para Elite Cuma Jadi Boneka!
DEMOCRAZY News
26 September 2026 3:00 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Universitas Nasional (UNAS), T.B. Massa Djafar, menilai perdebatan politik yang berkembang saat ini masih banyak berkutat pada persoalan di permukaan.
Menurutnya, berbagai dinamika politik dan hukum yang terjadi perlu dilihat lebih jauh dengan mempertanyakan siapa kekuatan yang berada di balik berbagai proses tersebut.
Massa Djafar menyebut sejumlah aktor politik yang terlihat di panggung kekuasaan sebagai bagian dari instrumen dari kekuatan yang lebih besar.
Ia bahkan menggunakan istilah “boneka” untuk menggambarkan posisi sejumlah elite dalam konfigurasi politik tersebut.
“Yang kita bicarakan ini sebenarnya pada tataran pinggiran. Kalau saya boleh katakan, ini semua boneka saja, termasuk Jokowi. Siapa lagi perangkat-perangkatnya ini kan boneka saja. Ini kan cuma bagian dari instrumen, satu kekuatan yang sangat dahsyat di belakang itu,” kata Massa Djafar di podcast Sinkos Indonesia, Sabtu (26/9/2026).
Menurut dia, perhatian publik seharusnya tidak berhenti pada pertarungan antarelite maupun perdebatan hukum yang berlangsung di permukaan.
Ia justru mempertanyakan persoalan ekonomi politik yang lebih besar, termasuk kebocoran penerimaan negara, pengelolaan utang, serta pemanfaatan sumber daya alam.
“Kita tidak pernah konsen membicarakan bagaimana Rp15.000 triliun itu bisa bocor. Bagaimana kebocoran pajak? Bagaimana penyalahgunaan utang? Utangnya terus meningkat, tetap saja miskin. Sumber daya alamnya habis. Ini siapa yang menikmati dan siapa yang menjadi pagar itu semua?” ujarnya.
Massa Djafar kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan dinamika politik nasional, termasuk naiknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Ia menyebut terdapat apa yang dinilainya sebagai “kontrak politik” dalam proses tersebut.
Menurutnya, persoalan politik tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan hukum formal.
“Kita harus lihat ke belakang bahwa naiknya Ibran (Gibran) itu kontrak politik. Apapun dalil hukum sepanjang kontrak politik itu tidak bisa digoyah, hukum itu bisa diabaikan,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum dan kekuasaan dalam politik Indonesia.
Baca Juga
“Oleh karena itu saya katakan dalam perpolitikan kita hari ini, hukum itu menjadi alat instrumen, apakah untuk kontrol lawan politik atau untuk memupuk kekuasaan,” ujarnya.
Massa Djafar juga mengingatkan agar dinamika politik saat ini tidak dilihat menggunakan ukuran situasi politik yang normal.
Menurut dia, terdapat kepentingan dan kekuatan lain yang berpotensi berada di balik berbagai proses politik.
“Nah, oleh karena itu pikiran kita itu jangan di alam normal. Ini tidak normal. Pasti ada pihak-pihak lain juga ingin memetik keuntungan. Pasti ada dorongan untuk itu,” katanya.
Ia menilai motif politik dalam berbagai persoalan nasional saat ini lebih kuat dibandingkan penegakan hukum semata.
Karena itu, ia mengaitkan persoalan tersebut dengan agenda reformasi dan posisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Massa Djafar, apabila Prabowo ingin melanjutkan agenda reformasi, salah satu pintu yang harus diperkuat adalah penegakan hukum.
“Saya berpegang pada proposisi saya bahwa tugas reformasi, kalau boleh kita katakan bahwa Prabowo itu ingin melanjutkan reformasi, dia harus masuk dari pintu hukum,” ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum tidak hanya berdampak pada persoalan hukum itu sendiri, tetapi dapat memiliki konsekuensi politik yang lebih luas terhadap pemerintahan.
“Kalau dia tidak berhasil penegakan hukum, ya bukan hanya soal itu. Akan mengancam posisi dia. Ini imbasnya akan sangat luas,” katanya.
Dalam pandangannya, proses hukum dan politik yang sedang berlangsung juga memberikan ruang bagi Presiden untuk menentukan sikap dan strategi politiknya.
“Artinya Presiden punya ruang untuk manfaatkan sidang MK ini. Tergantung dia bagaimana menyikapi ini. Apakah dia juga punya strategi lain?” kata Massa Djafar.
Baca Juga
Ia kemudian mempertanyakan siapa sebenarnya kekuatan yang berada di belakang berbagai proses politik nasional.
“Kontrol politik di panggung belakang siapa? Siapa sebenarnya yang mengendalikan proses-proses politik itu?” ujarnya.
Massa Djafar berpandangan bahwa aktor-aktor politik yang terlihat di permukaan belum tentu menjadi pihak yang paling menentukan arah politik.
Menurut dia, terdapat kekuatan lain yang perlu dibaca untuk memahami keseluruhan konfigurasi kekuasaan.
“Yang lain itu kan cuma kekuatan-kekuatan pinggiran saja. Kalau dia bisa selesaikan panggung belakang ini, itu otomatis, termasuk juga membatalkan kontrak politik itu,” katanya.
[VIDEO]
berita hebohBerita TerkiniBerita Viralboneka politikcatatan pentingdemocrazydemocrazy.iddinamika politikelite politikguru besar unasinfo terbaruistana negaraIsu Nasionaljokowipanggung belakangpenguasapolitik nasionalsorotan tajamtrending topic
Artikel terkait lainnya
