DEMOCRAZY.ID – Wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo berkaitan dengan bisnis tambang emas ramai beredar di media sosial.
Penelusuran menemukan, tambang emas yang ada di sekitar Ujung Kulon berada di luar kawasan taman nasional, dan undang-undang melarang pertambangan di dalam kawasan konservasi.
Hingga kini, belum ada dokumen maupun pernyataan resmi yang menghubungkan rencana relokasi badak dengan kegiatan pertambangan.
“Kementerian Kehutanan memandang Taman Nasional Alas Purwo sebagai calon lokasi yang sangat potensial untuk dikaji bagi pengembangan habitat kedua badak jawa,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/11/2026).
TEORI LIAR KENAPA HASYIM NGEBET MINDAHIN BADAK
ada tambang emas PT. CSD milik PT. Antam di Cibaliung, Pandeglang sejak 2010
Tambang berhenti di 2020 karena sumber emas di Cibaliung-Cikoneng habis. Ketika mau diteruskan ke Ujung Kulon, tambang ga bisa masuk karena status taman nasional
Jika badak Jawa dipindah, status taman nasional di Ujung Kulon hilang
Karena status taman nasional hilang, tambang emas bisa eksplorasi di Ujung Kulon
Jumlah emas di Ujung Kulon diprediksi setara Freeport
— Lambe Saham (@LambeSahamjja) November 15, 2026
Ia menegaskan rencana tersebut masih sebatas wacana dan belum diputuskan.
Pemerintah juga belum menentukan jumlah badak yang akan dipindahkan.
Tambang emas terdekat dari Ujung Kulon adalah tambang emas Cibaliung milik PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Wilayah izin usaha pertambangannya seluas 1.340 hektare dan berada di Kecamatan Cimanggu, Cibaliung, dan Cibitung, Kabupaten Pandeglang.
Tambang bawah tanah itu terletak di sebelah timur Taman Nasional Ujung Kulon.
Saya ga paham kenapa semua urusan negara dan bangsa Indonesia sekarang harus disesuaikan dengan keinginan bisnis prabowo dan keluarganya?
Alas Purwo itu savana kering
Ujung Kulon itu Hutan lembab
Gak masuk di akal kalo sampe Badak Jawa harus di pindahkan dari habitat aslinya hanya demi kepentingan HASHIM !.Di habitat aslinya masih banyak Badak Jawa yg sering di buru oknum!!
SEMUA KARNA TAMBANG EMAS KAN HASHIM !!!
Tabrakan Ekosistem bos:
Memindahkan Makhluk Hidup ke Habitat yang SalahUjung Kulon (Habitat Asli):
Ekosistemnya adalah hutan hujan tropis lembab dengan curah hujan tinggi (3.140 mm/tahun), banyak kubangan lumpur dan rawa, serta kondisi tanah vulkanik yang pas banget buat perilaku badak jawa yang hobi berendam lumpur demi menjaga suhu dan kulit tubuhnya.Alas Purwo (Lokasi Rencana Pemindahan): Ekosistemnya justru berupa hutan bambu dan savana kering dengan curah hujan jauh lebih rendah (1000–1500 mm/tahun), tanah kapur berpasir, dan musim kemarau yang bisa mencapai 6 bulan.
Elu GENOCIDE Hewan yang dilindungi Negara.
Secara Sains:
Memaksa mamalia langka yang statusnya sangat kritis (Critically Endangered) dan hanya tersisa sekitar 75 ekor di alam liar untuk pindah dari hutan basah ke savana kering demi alasan ancaman tsunami Anak Krakatau tanpa kajian adaptasi yang matang, itu bukan penyelamatan, tapi perjudian ekologis yang bisa mempercepat kepunahan mereka!Pertanyaan Besar di Balik Narasi “Donatur & Pendanaan Internasional”
Di dalam video rekamannya, disebutin kalau proyek pemindahan ini dilirik oleh penyandang dana, lembaga internasional, dan pihak swasta.
Di sinilah letak kecurigaan publik yang sangat tajam:
Ketika proyek konservasi skala raksasa melibatkan narasi pendanaan swasta dan internasional, BUKAN didanai NEGARA pertanyaannya bergeser dari sekadar “menyelamatkan hewan” ke “siapa yang diuntungkan di balik alokasi lahan, konsesi, atau pengelolaan kawasan tersebut?”Kenapa urusan strategis negara, kebijakan lingkungan, sampai proyek-proyek besar kesannya selalu berputar di sekitar lingkaran / circle kepentingan keluarga dekat penguasa?
Logika Rakyat vs Logika Ring Satu / para Perawat Lansia.
Kalau habitat aslinya di Ujung Kulon saja masih jadi PR besar karena ancaman perburuan liar oleh oknum, kenapa solusinya malah bikin habitat baru di tempat yang ekosistemnya kontras banget, alih-alih memperketat pengamanan dan konservasi in-situ di tempat asal?
Wajar banget kalau kepala jadi puyeng dan darah mendidih.
Alih-alih fokus ngurusin beban hidup rakyat yang lagi terjepit pajak dan ekonomi lesu, kebijakannya malah bikin proyek-proyek ambisius yang bikin rakyat curiga ada udang di balik batu.
Sruput kopi pahit dulu dech !!! Bener-bener dech lu, kebijakan yang makin ke sini makin nggak masuk akal!
☕😡🔥
— Wawat Kurniawan (WeKa) 🇲🇨 (@WeKa_Ronin) November 15, 2026
Perbukitan Gunung Honje setinggi sekitar 620 meter di sebelah barat lokasi tambang berada di luar wilayah izin dan masuk kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Taman nasional ini mencakup seluruh Semenanjung Ujung Kulon, pulau-pulau di sekitarnya, dan pegunungan Honje.
Dengan demikian, wilayah tambang Cibaliung dan kawasan taman nasional berada di area yang terpisah.
Tambang Cibaliung juga tidak lagi berproduksi penuh.
Produksi emas komersialnya dimulai pada 2010, dan memasuki 2023 kegiatan produksinya telah mencapai akhir siklus tambang.
🕹️ Pemindahan populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo oleh Hashim, WALHI, Umi Ma’rufah:
– Relokasi ini berkaitan dengan pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon yang selama ini terkendala statusnya sebagai taman nasional https://t.co/xqxRmv7Aqc
— Global News (@NurSyahbana9) November 15, 2026
Sejumlah laporan menyebut tambang ini kini memasuki fase pascatambang.
Selain Cibaliung, aktivitas tambang emas rakyat juga ditemukan di Desa Mangkualam, Kecamatan Cimanggu.
Paguyuban penambang dan Koperasi Desa Merah Putih Mangkualam mengajukan izin Wilayah Pertambangan Rakyat sejak Oktober 2025 karena tambang berada di lahan pribadi warga.
Pada September 2026, Komisi I DPRD Pandeglang menyoroti aktivitas tambang di desa itu karena diduga belum berizin.
Secara hukum, kawasan hutan konservasi, termasuk taman nasional, tidak diperkenankan untuk seluruh jenis pertambangan.
Gile lu wo… Bisnis saya BANGKRUT karena sudah 20 tahun TIDAK BERKUASA, para BANKIR TAKUT Kalau gue BERKUASA…
Dua NARASI MENS REA…
Topeng Konservasi, Motif Korporasi:
Alasan resminya kelihatan mulia banget di atas kertas 🤣—katanya mau “melindungi badak dari ancaman tsunami Anak Krakatau”.
Tapi di balik bungkus penyelamatan satwa langka itu, muncul dugaan kuat kalau tujuannya adalah menghapus status Taman Nasional Ujung Kulon demi membuka jalan untuk konsesi tambang emas raksasa yang konon potensinya disetarakan sama PT Freeport di Papua!
Keluarga Ring Satu Turun Tangan…
Ketika adek presiden sendiri (Hashim Djojohadikusumo) disebut-sebut sibuk nyari investor buat mendanai proyek pemindahan ini, publik langsung paham: oh, pantesan urusan badak dan hutan lindung bisa jadi prioritas super kilat, ternyata ada AROMA CUAN tambang emas triliunan rupiah di balik semak-semak savana!
Tumbal Ekosistem Demi Syahwat Bisnis… KELUARGA.
Udah tahu Ujung Kulon itu habitat basah tempat badak berendam lumpur, sementara Alas Purwo itu savana kering yang KAGA COCOK, mereka tetap ngotot mau mindahin.
Kenapa? Ya karena yang diincar BUKAN Menyelamatkan BADAKNYA, tapi tanahnya! Kalau status konservasinya dicabut, mulus sudah jalan para oligarki buat ngeruk isi perut bumi Banten.
Makanya, gue singg7ng Kata-Kata si Bos soal sudah 20 tahun Tidak BEEKUASA, Binis saya Bangkrut dan para BANKIR OGAH KASIH PINJEM DUIT buat Gue… semuanya nyambung banget sama mentalitas kekuasaan hari ini.
Rakyat disuruh prihatin, rajin bayar PAJAK Meski Naik, hidup megap-megap di tengah wabah Diminishing Marginal Return, sementara para penguasa dan lingkaran KWLUARGANYA asyik main monopoli konsesi tambang atas nama pembangunan!
Sruput kopi pahit makin kenceng nech! Dagelan sirkus istana ini bener-bener makin ugal-ugalan!
☕😡🔥
— Wawat Kurniawan (WeKa) 🇲🇨 (@WeKa_Ronin) November 15, 2026
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak memasukkan pertambangan ke dalam aktivitas yang boleh dilakukan di taman nasional.
Undang-undang itu juga memperberat sanksi pidana, termasuk ancaman penjara hingga 20 tahun dan denda hingga Rp200 miliar bagi korporasi yang merusak kawasan konservasi.
Wacana pemindahan badak ke Alas Purwo sendiri disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo di ajang COP31 di Antalya, Turki, dengan alasan ancaman tsunami akibat gempa atau erupsi Gunung Anak Krakatau.
Gagasan habitat kedua badak jawa bukan hal baru, karena sudah dibahas sejak 1980-an dengan kandidat seperti Gunung Honje, Halimun Salak, dan Cikepuh.
Namun, hingga kini belum ada yang terealisasi karena membutuhkan dasar ilmiah yang kuat.
Pemindahan badak keluar dari Ujung Kulon tidak otomatis mengubah status kawasan taman nasional.
Ujung Kulon tetap berstatus taman nasional sekaligus Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan sejak 1991.
Perubahan peruntukan kawasan konservasi membutuhkan proses dan dasar hukum tersendiri, dan sejauh ini tidak ada informasi resmi mengenai rencana tersebut.