DEMOCRAZY.ID — Peta stabilitas internal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mendapat sorotan serius dari kalangan analis.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, secara terbuka menyarankan agar kepala negara meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi adanya pejabat di lingkaran istana yang masih memelihara loyalitas ganda kepada kekuatan politik masa lalu.
Peringatan tersebut disampaikan Pangi dalam wawancara eksklusif bersama Forum Keadilan TV yang tayang pada Jumat (7/8/2026).
Menurut Pangi, sisa-sisa kekuatan politik lama tidak boleh diberi ruang sekecil apa pun untuk bernapas atau membangun konsolidasi tandingan yang berpotensi mendegradasi otoritas pemerintahan yang sah.
“Geliat-geliat kekuasaan lama itu harus betul-betul dimatikan. Jangan diberikan celah, jangan diberikan peluang. Karena ketika diberikan peluang, dia akan membangun kekuatan baru, dan itu bisa mengganggu kekuatan utama,” tegas Pangi.
Ia juga menyoroti kelemahan di sektor komunikasi publik istana.
Pangi menilai, masih ditemukannya sejumlah pejabat atau tenaga komunikasi yang bersikap defensif serta reaktif terhadap kritik justru menjadi bumerang yang merusak citra kabinet, alih-alih membantu menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Siapa yang respek di Indonesia dengan orang yang suka menyerang? Ini malah dipakai sebagai tim komunikasi,” kritiknya tajam.
Sebagai bentuk konkret penjagaan kepercayaan publik (trust), Pangi menyinggung berbagai persoalan mendasar di daerah yang kerap diabaikan, mulai dari masalah klasik seperti pemadaman listrik bergilir tanpa kejelasan hingga karut-marut antrean bahan bakar bersubsidi.
Menurutnya, pemerintah daerah maupun pusat harus sigap merespons keresahan semacam itu agar tidak melahirkan akumulasi kekecewaan di tingkat akar rumput.
“Kalau saya presiden, saya pastikan: kalau Anda matikan lampu tanpa ada penjelasan, itu merusak kepercayaan publik. Besok saya pecat,” ujarnya menggambarkan perlunya ketegangan administratif.
Ia mengakui bahwa pemerintahan Prabowo sebenarnya telah mengeksekusi sejumlah kebijakan populis yang berpihak langsung pada masyarakat, seperti stabilisasi harga BBM subsidi serta peluncuran program cek kesehatan gratis.
Kendati demikian, berbagai capaian positif tersebut kerap tertutup oleh riuhnya polemik dan blunder komunikasi yang dilakukan oleh para pembantu presiden.
“Keberpihakan beliau terhadap rakyat masih kelihatan, tetapi blunder-blunder yang terjadi ikut menutupi semua kebaikan itu,” tambahnya.
Menutup pandangannya, Pangi mengingatkan bahwa fondasi terkuat bagi seorang pemimpin eksekutif bukanlah sekadar kekuatan elite di ring satu, melainkan ikatan emosional dan legitimasi moral dari rakyat.
“Backbone dari kekuasaan itu adalah dukungan rakyat, kepercayaan rakyat. Itu yang harus diutamakan,” pungkas Pangi.