Ekonomi Hancur Lebur! Purbaya Didesak Mundur Karena Dinilai Gagal Total dan Tidak Becus Urus Keuangan Negara

DEMOCRAZY.ID — Tekanan bertubi-tubi kini menghantam jajaran menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Suara keras mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar segera meletakkan jabatannya lantaran dinilai gagal total mengatasi kemerosotan ekonomi nasional yang kian tak terkendali.

Kritik tajam ini salah satunya disuarakan oleh ekonom senior Ferry Latuhihin, yang menilai rapor merah kinerja Purbaya bukan sekadar asumsi politik semata, melainkan dibuktikan langsung oleh data-data fundamental makroekonomi yang ambruk di lapangan.

Berdasarkan data SMRC, tingkat kepuasan publik terhadap penanganan ekonomi anjlok drastis dari 40 persen kini tersisa 15,7 persen saja.

“Pak Purbaya tidak perlu merasa bete karena [survei itu] memang didukung oleh angka-angka ekonomi, misalnya Purchasing Managers Index (PMI) kita jatuh dari level 50 ke 46,9 yang menandakan sektor manufaktur kita berada dalam zona kontraksi,” tegas Ferry, dikutip Kamis (30/7/2026).

Baca Juga

Enggak Takut, Pengunggah Pertama Foto Ijazah Jokowi Siap Dipenjara ‘Seumur Hidup’ Tanpa Lewat Sidang!

Sederet Indikator Merah: Dari Manufaktur Kontraksi hingga Neraca Perdagangan Jebol

Ferry membeberkan sejumlah indikator vital perekonomian nasional yang saat ini berada dalam kondisi darurat.

Selain sektor manufaktur yang terperosok ke zona merah, neraca perdagangan Indonesia yang sebelumnya sempat mencetak surplus panjang selama 72 bulan secara mengejutkan berbalik arah menjadi defisit hingga 1,61 miliar dolar AS pada Juni lalu.

Tekanan juga kian mencekik sektor moneter.

Nilai tukar rupiah terpuruk hingga memaksa Bank Indonesia (BI) turun tangan melakukan intervensi masif agar dolar AS tidak semakin liar, kendati kurs jual di pasaran telanjur menyentuh level Rp18.178.

Baca Juga

Sumber Reuters Ungkap ‘Perselisihan’ Perry Warjiyo dan Purbaya Sebelum Sang Gubernur Sentral Mundur

“Untuk kondisi ekonomi kita yang tidak memuaskan, menurut saya yang harus bertanggung jawab adalah Menteri Keuangan kita. Sebab apa? Sebab ini tidak terlepas dari kebijakan fiskalnya,” kritik Ferry tajam.

Kebijakan Pajak Libatkan Aparat Keamanan Dinilai Cerminkan Kepanikan Fiskal

Tak hanya menyoroti angka-angka makro, Ferry juga melayangkan kritik keras terhadap langkah kontroversial Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah komando Kementerian Keuangan yang melibatkan aparat keamanan hingga tingkat desa demi menggenjot kepatuhan pajak.

Menurutnya, pendekatan represif semacam itu justru menciptakan iklim ketakutan, ketidaknyamanan, dan menjadi indikator telak rapuhnya kesehatan fiskal negara.

Dengan kondisi keuangan negara yang kian morat-marut—termasuk defisit APBN Semester I 2026 yang telah membengkak hingga Rp196,5 triliun—keberadaan Purbaya di kursi bendahara negara dinilai sudah tidak relevan lagi.

Baca Juga

Pengakuan Elite PDIP Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Pengerahan Massa ke Kediaman Jokowi: Cuma Settingan dan Massa Bayaran!

“Saya rasa Purbaya bukan orang tepat untuk menduduki posisi sebagai Menteri Keuangan karena kalau cuma mengejar pajak, mengeluarkan surat utang, everyone can do it,” pungkasnya.

Gelombang desakan mundur ini menambah panjang daftar rapor merah para pembantu presiden di tengah merosotnya kepercayaan publik.