DEMOCRAZY.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham mengusulkan agar sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI berasal dari internal Partai Gerindra atau kalangan nonpartisan.
Menurut Idrus, dua opsi tersebut dinilai lebih tepat untuk menjaga soliditas partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebab, penunjukan kader dari partai politik lain berpotensi memunculkan persaingan dan gesekan baru di tengah koalisi pemerintahan.
Idrus menilai, pengisian jabatan wakil presiden tidak semestinya hanya menjadi ajang pembagian posisi politik antarkekuatan partai.
Lebih dari itu, keputusan tersebut harus mempertimbangkan stabilitas pemerintahan, keharmonisan kabinet, serta efektivitas kerja hingga akhir periode 2024-2029.
“Kalau pun diambil dari partai, mungkin lebih efektif bila dari Gerindra saja dan atau dari nonpartisan,” ujar Idrus dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Ia menguraikan, apabila posisi wakil presiden diberikan kepada kader partai di luar Gerindra, hal itu berpotensi menimbulkan kecemburuan politik di antara partai-partai koalisi.
Bahkan, Golkar sekalipun, menurut Idrus, tidak serta-merta menjadi pilihan yang dapat diterima seluruh partai pendukung pemerintah.
“Siapa pun dari partai politik, katakanlah dari Golkar, pasti partai-partai lain meskipun tidak begitu rela mengikhlaskan. Demikian pula sebaliknya kalau dari partai-partai lain, Golkar saja mungkin jadi persoalan,” jelas politisi senior asal Sulawesi Selatan itu.
Idrus menyebut Partai Demokrat, PDI Perjuangan, NasDem, dan PKB sebagai sejumlah kekuatan politik yang juga memiliki kepentingan dalam dinamika pengisian jabatan tersebut.
Karena itu, ia berpandangan, memilih figur dari internal Gerindra atau kalangan profesional nonpartisan dapat menjadi jalan untuk menghindari kompetisi politik di antara partai-partai pendukung Prabowo.
“Ini hanya diperlukan suatu soliditas, solidaritas, dan keharmonisan kerja serta efektivitas. Mengurangi gesekan-gesekan partai yang ada,” ujarnya.
Dalam pembahasan mengenai figur yang berpeluang mengisi posisi wakil presiden, Idrus turut menyebut sejumlah nama dari internal Gerindra.
Mereka antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono, Ahmad Muzani, hingga Aries Marsudianto.
Nama-nama tersebut, kata Idrus, dapat menjadi bagian dari simulasi pembahasan calon pengganti Gibran.
Namun, ia tidak secara khusus menunjuk satu figur sebagai sosok yang paling layak dipilih.
Menurut dia, pertimbangan utama bukan semata-mata latar belakang atau posisi politik calon, melainkan kemampuan figur tersebut menjaga keseimbangan pemerintahan dan mendukung efektivitas kepemimpinan Prabowo.
Lebih jauh, Idrus menegaskan bahwa keputusan mengenai sosok pengganti Gibran harus mempertimbangkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengakui, partai-partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran memiliki kepentingan dalam proses pergantian tersebut.
Namun, kepentingan itu tidak boleh mengesampingkan kebutuhan pemerintahan.
Idrus mengungkapkan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga berpandangan bahwa pergantian wakil presiden harus menjadi momentum untuk mengakhiri hiruk-pikuk politik, bukan justru membuka ruang pertentangan baru.
Menurut Idrus, Bahlil menginginkan proses pergantian tersebut dapat memperkuat pemerintahan Prabowo sehingga sisa masa jabatan periode pertama bisa diselesaikan dengan baik.
“Pak Bahlil mengatakan, kita ini tidak hanya mengganti siapa wapres, tetapi juga harus mengakhiri hiruk-pikuk politik. Sehingga kita bisa menyelesaikan kepemimpinan periode pertama ini dengan sukses, sehingga menjadi eskalator politik mendukung Prabowo periode kedua, 2029-2034,” ujar Idrus.
Atas dasar itu, ia meminta seluruh pihak menyerahkan keputusan akhir kepada Prabowo.
Idrus menilai, sebagai presiden yang memperoleh mandat rakyat, Prabowo memiliki pertimbangan strategis untuk menentukan figur yang paling sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
“Nah, karena itu kita serahkan saja kepada Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo itu saja,” katanya, menirukan pandangan Bahlil.
Ia kembali menekankan bahwa persetujuan presiden menjadi hal penting agar proses pergantian wakil presiden tidak berkembang menjadi perebutan pengaruh antarpartai.
“Yang paling pokok lagi adalah dengan persetujuan presiden. Diperlukan suatu harmonisasi, soliditas, dan solidaritas di dalam kabinet supaya masa pemerintahan ini betul-betul produktif,” tuturnya.
Idrus juga mengingatkan agar proses pengisian jabatan wakil presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2024-2029 tidak dicampuradukkan dengan pembentukan konfigurasi politik untuk periode berikutnya.
Menurut dia, pembahasan mengenai koalisi permanen maupun komposisi kekuatan politik untuk pemerintahan 2029-2034 memiliki ruang dan pertimbangan tersendiri.
Keberhasilan pemerintahan Prabowo pada periode saat ini, kata Idrus, justru harus menjadi salah satu modal dalam membangun kekuatan politik menuju periode berikutnya.
Dengan demikian, proses penentuan pengganti Gibran sebaiknya difokuskan pada kebutuhan pemerintahan saat ini, terutama menjaga stabilitas politik, keharmonisan kabinet, dan produktivitas kerja.
Ia berharap keputusan yang diambil Prabowo tidak hanya menyelesaikan persoalan kekosongan jabatan wakil presiden, tetapi juga mengakhiri polemik politik yang berkembang belakangan ini.