Peringatan Rizal Fadillah: Prabowo Bakal Turut Menanggung Dosa Politik Jika DPR Terus Bungkam Soal Pemakzulan Gibran!

DEMOCRAZY.ID – Wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa tidak ditemukan ijazah setara SMA milik putra sulung Presiden ke-7, Jokowi, tersebut.

Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, menyentil sikap DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons putusan MK.

Rizal menekankan bahwa jika aspirasi rakyat ini tidak ditindaklanjuti, maka Prabowo akan menanggung dosa politik yang besar.

“Harapannya adalah pada persidangan Dewan dapat teragendakan proses pemakzulan Gibran baik melalui Pansus Hak Angket maupun Pernyataan Pendapat. Intinya adalah DPR harus menindaklanjuti Putusan MK. Gibran diduga telah melakukan ‘perbuatan tercela’ dan atau ‘tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres’,” ujar Rizal, Kamis (22/10/2026).

Tiga Alasan Prabowo Menanggung Dosa Politik

Rizal memaparkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 B UUD 1945, DPR adalah lembaga yang berwenang mengajukan pemakzulan.

Baca Juga

Usut Kasus Suap Pengurusan Izin, KPK Buka Suara Soal Penyitaan Dana Rp 800 Juta Hercules, Begini Duduk Perkaranya!

Jika aspirasi masyarakat tidak ditindaklanjuti, maka Gibran akan aman hingga 2029.

Namun, masyarakat akan kecewa dan menilai bahwa faktor penyebabnya adalah Presiden Prabowo.

“Jika ternyata aspirasi masyarakat tidak ditindaklanjuti DPR maka Gibran tetap aman hingga tahun 2029. Masyarakat kecewa dan wajar menilai bahwa faktor penyebab ada pada Presiden Prabowo. Dosa politik melekat dipundaknya atas dasar sekurangnya tiga hal,” jelasnya.

Pertama, Prabowo adalah komandan koalisi partai pendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang kini bertambah menjadi KIM Plus.

Baca Juga

Bukan Barang Bukti Kasus BGN, Asal-Usul Deretan Motor Trail Mangkrak di Bekasi Akhirnya Terkuak!

Menurut Rizal, mayoritas partai akan tunduk pada kemauan politik Prabowo, terlebih karena hal ini berbasis pada kemauan rakyat dan putusan MK.

Kedua, hampir semua Ketua Umum partai politik kini menjabat sebagai Menteri di kabinet Prabowo.

Rizal menilai hal ini membuat Prabowo memiliki kendali penuh atas para ketum tersebut, dengan paradigma kepartaian yang otoritarian atau ‘Ketum-krasi’.

“Ketiga, Prabowo yang mengawali berpaket Gibran karenanya Prabowo pula yang mengakhiri,” tegasnya.

Baca Juga

CELIOS Bongkar Celah Hukum Danantara: Dari Rangkap Jabatan Menteri hingga Imunitas Hukum yang Ancam Keuangan Negara

Meja Presiden akan Dirusak Rakyat?

Rizal menganalogikan situasi ini seperti pertandingan sepak bola.

Putusan MK disebut sebagai bola yang kini berada di area gawang DPR dan meja Presiden.

Namun, ia menduga DPR akan segera menendang bola tersebut kembali ke gawang, menunggu dorongan dan keputusan dari Prabowo.

“Jika tidak ada gerakan dari atas meja Prabowo dan itu menghambat kerja DPR, maka rakyat menilai bahwa Prabowo telah melakukan dosa politik,” Rizal menuturkan.

Baca Juga

MK Nyatakan Gibran Tak Miliki Ijazah SMA Sederajat, Babak Baru Gugatan Suket Berlanjut di PTUN Jakarta!

“Pengkhianatan kepada aspirasi rakyat akan membuat marah besar dan ketidakpercayaan. Meja Presiden Prabowo akan dirusak dan dihancurkan. Prabowo diusir dari kursi tempat duduknya,” tandasnya.

Lebih jauh, Rizal memberikan ultimatum agar Wapres Gibran bisa diberhentikan dari jabatannya.

“Kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Makzulkan Prabowo-Gibran,” kuncinya.

Baca Juga

TERUNGKAP Cerita di Balik Penangkapan 6 Aktivis Greenpeace, Polisi Ternyata 12 Jam Cari Pasal untuk Menjerat