Ubedilah Badrun Buka Suara Soal Polemik Ijazah Gibran, Minta DPR Jangan Bisu dan Segera Gulirkan Hak Angket Untuk Makzulkan Gibran!
DEMOCRAZY News
15 Oktober 2026 12:40 am
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Dosen Sosiologi Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengkritik kondisi politik Indonesia di tengah polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai persoalan tersebut telah berkembang menjadi isu politik dan etika yang perlu mendapat perhatian serius dari lembaga negara.
Dalam siniar Rakyat Bersuara, Ubedilah mengibaratkan kondisi politik Indonesia seperti negara yang sedang sakit keras.
Ia menilai polemik ijazah Gibran tidak dapat dipandang sebatas persoalan administrasi, tetapi telah memunculkan pertanyaan mengenai integritas dan pertanggungjawaban pejabat publik.
Ubedilah bahkan menyebut persoalan tersebut sebagai salah satu skandal politik terbesar dalam sejarah modern Indonesia.
Baca Juga
Pernyataan itu merupakan penilaian pribadinya terhadap dampak polemik yang terus berkembang di ruang publik.
Menurut dia, kontroversi tersebut muncul ketika Indonesia juga menghadapi persoalan lain, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan serta pengangguran di kalangan anak muda.
Ubedilah Bandingkan Polemik Ijazah Gibran dengan Pengangguran Gen Z
Ubedilah menyoroti kondisi generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi masih menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Ia membandingkan situasi tersebut dengan polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang kini menduduki jabatan Wakil Presiden.
Baca Juga
“Mereka (Gen Z) punya ijazah yang jelas, tapi di sisi lain menganggur. Sementara ada orang yang ijazahnya diragukan, malah jadi wapres,” ujarnya.
Melalui perbandingan itu, Ubedilah menekankan pentingnya integritas dan kejelasan persyaratan pendidikan dalam proses pengisian jabatan publik.
Namun, pernyataan mengenai keraguan atas ijazah Gibran perlu dibedakan dari kesimpulan hukum tentang keaslian atau status dokumen tersebut.
Keraguan yang disampaikan seorang narasumber tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.
Dalam pemberitaan iNews mengenai pernyataan Ubedilah pada 13 Oktober 2026, ia juga mengaitkan polemik tersebut dengan persoalan pengangguran generasi muda.
Ubedilah Usulkan Hak Angket DPR
Ubedilah menilai DPR dapat menjadi salah satu jalur politik untuk menindaklanjuti pertanyaan publik mengenai polemik tersebut.
Ia berpandangan, penggunaan hak angket perlu dipertimbangkan apabila persoalan yang berkembang dinilai belum memperoleh penjelasan memadai.
Menurut Ubedilah, hak angket dapat membuka ruang bagi DPR untuk meminta keterangan dan menguji persoalan yang menjadi perhatian publik sesuai kewenangan konstitusionalnya.
“Ruang untuk menguji kebenaran ijazah SMA itu ada di MK. Kalau dirasa belum cukup, sangat rasional jika dibawa ke DPR. Ini di atas hukum, ada persoalan etik yang sangat rusak dalam praktik politik kita,” paparnya.
Ubedilah juga memperkirakan sekitar 80 persen masyarakat mendukung agar persoalan tersebut dibawa ke DPR melalui hak angket.
Namun, angka itu perlu dipahami sebagai perkiraan yang disampaikan Ubedilah karena materi sumber tidak mencantumkan survei, jumlah responden, maupun metode pengukuran yang mendasarinya.
Sebelumnya, sejumlah kelompok masyarakat sipil telah mendorong DPR menindaklanjuti persoalan ijazah Gibran melalui mekanisme hak angket.
Baca Juga
JPNN melaporkan adanya audiensi kelompok masyarakat sipil dengan anggota DPR Ahmad Doli Kurnia pada 12 Oktober 2026 untuk menyampaikan dorongan tersebut.
Ubedilah Soroti Persoalan Etika Politik
Selain mendorong penggunaan hak angket, Ubedilah menyoroti aspek etika dalam polemik ijazah Gibran.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak cukup dibahas hanya dari sisi prosedur hukum, tetapi juga perlu dilihat dari sudut pandang integritas pejabat publik.
Ia berpendapat, apabila proses politik dan hukum belum memberikan jawaban yang dianggap memadai oleh masyarakat, DPR dapat menjadi ruang untuk meminta penjelasan lebih lanjut melalui mekanisme yang tersedia.
Ubedilah juga berpandangan bahwa proses tersebut dapat menjadi kesempatan bagi Gibran untuk menjawab keraguan yang berkembang di tengah masyarakat.
Di akhir pernyataannya, ia secara terbuka meminta Gibran menunjukkan dokumen pendidikannya agar polemik tersebut tidak terus berlarut-larut.
“Tolong Mas Gibran tunjukkan (ijazahnya), agar polemik ini berhenti. Pertanyaannya, kenapa tidak mau menunjukkan? Ada something!” pungkasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan desakan Ubedilah agar persoalan ijazah Gibran memperoleh penjelasan yang lebih terang.
akademisi kritisberita politikdemocrazydemocrazy.iddinamika politikdpr rigibran rakabuminghak angkethukum tata negaraijazah gibrankrisis legitimasioposisisenayansorotan publikubedilah badrun
Artikel terkait lainnya
