Purbaya Dikuliti Habis Sama Pak Mahfud, Sisi ‘Gelapnya’ Dibongkar Terang Benderang!

DEMOCRAZY.ID — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, and Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara mengenai pencopotan mendadak Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mahfud, pendepakan tersebut merupakan hal yang wajar karena Purbaya dinilai memiliki sejumlah kelemahan mendasar yang sulit ditoleransi selama setahun memimpin kas negara.

Melalui saluran YouTube pribadinya yang dikutip pada Rabu (16/9/2026), Mahfud membeberkan dua dosa besar yang membuat Purbaya harus rela tergusur dari jajaran Kabinet Merah Putih.

“Kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres,” tegas Mahfud.

Buruknya Komunikasi Publik dan Kontroversi Kebijakan

Dari sisi komunikasi, Mahfud menyoroti kebiasaan Purbaya yang kerap terlibat dalam perdebatan terbuka dengan sesama pejabat negara hingga memicu polemik berkepanjangan.

Baca Juga

Purbaya Layak Dicopot, Tapi Menteri Satu Ini Harusnya Dipecat Lebih Dulu: Kinerjanya Hancur Lebur!

Tak hanya itu, pernyataan-pernyataan kontroversialnya sering kali dinilai meresahkan masyarakat luas.

Sebagai contoh, Mahfud merujuk pada pernyataan Purbaya tatkala mengumumkan bahwa ada 490 daerah yang terancam gagal bayar gaji pegawai akibat adanya pemangkasan dana dari pemerintah pusat.

Selain itu, kebijakan penarikan pajak di bawah kepemimpinannya juga dinilai berlebihan lantaran menyasar sektor usaha kecil, industri rumahan, hingga aktivitas nonkomersial seperti siniar (podcast).

Klaim Manis yang Gagal Dibuktikan

Beralih pada aspek substansi kebijakan ekonomi, Purbaya dinilai hanya pandai “mengumbar janji besar” tanpa diiringi realisasi yang sepadan.

Baca Juga

Menarik! Senjata Kuat Lawan Kubu Jokowi, Prabowo-Pramono Disebut Duet Paling Apik di 2029

Mahfud mengenang bagaimana Purbaya sempat sesumbar bisa dengan mudah menyelesaikan berbagai persoalan fiskal dan memperbaiki nilai tukar rupiah yang terus tergerus—bahkan sempat melontarkan klaim pembeda dirinya dengan sang pendahulu, Sri Mulyani.

“Dia sesumbar itu semua gampang. Meskipun itu memberikan harapan orang, baru memberi harapan orang, ‘Saya ini beda banget sama Sri Mulyani’. Kira-kira begitu,” ujar Mahfud.

Kenyataan pahit lainnya terungkap dalam proyek pembiayaan Kereta Cepat Whoosh.

Semula, Purbaya mengeklaim bahwa proyek mercusuar tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga

WOW! Eks Orang Dalam Ungkap Ada Teknologi di Istana Bisa Lacak ‘Titik Api’ Karhutla dengan Tingkat Akurasi 1 Meter

Namun, pada praktiknya, beban biaya Whoosh tetap masuk ke APBN, memaksa negara harus menanggung pembayaran sekitar Rp1 triliun per tahun hingga 80 tahun lamanya.

Belum lagi persoalan pembenahan internal Direktorat Jenderal Bea Cukai yang dicitrakan bakal diperketat—bahkan sempat diancam akan ditutup jika tidak beres—namun pada akhirnya tidak menunjukkan progres perbaikan yang berarti di lapangan.

Akumulasi dari buruknya komunikasi dan kegagalan substansial inilah yang pada akhirnya menyegel nasib Purbaya di lingkar kekuasaan istana.

Baca Juga

Publik Bergejolak! Siap Bikin ‘Syukuran Besar’ Jika Nusron Wahid Jadi Tersangka