Bikin Geleng Kepala! Biaya Pemeliharaan IKN Tembus Rp 500 Miliar/Tahun, Basuki Sebut Bakal Terus Membengkak

DEMOCRAZY.ID – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa biaya pengelolaan infrastruktur IKN saat ini menelan anggaran yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp 500 miliar per tahun.

“Potensi meningkat, seiring bertambahnya aset yang diserahkan ke OIKN dari kementerian untuk dipelihara,” ujar Basuki saat memberikan keterangan di Penajam Paser Utara.

Basuki menambahkan bahwa angka tersebut murni dihitung berdasarkan beban perawatan fasilitas yang ada saat ini dan dipastikan akan terus meroket tajam seiring berjalannya waktu.

“Semua aset yang sudah rampung dibangun tentu membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit dan akan terus bertambah setiap tahunnya,” tegas Basuki.

Bongkar Anggaran Jumbo Demi Target 2027

Basuki merinci bahwa pagu indikatif OIKN dalam Nota Keuangan RAPBN mengalami lonjakan signifikan menjadi Rp 5,3 triliun dari pagu sebelumnya yang sebesar Rp 6,7 triliun.

Baca Juga

Mahfud MD: Jokowi Dibiarkan Berjuang Sendiri, Prabowo Menikmati Polemik Ijazah Gibran!

Dana segar dengan nominal raksasa tersebut dipastikan bakal digelontorkan untuk melanjutkan mega proyek pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif secara masif.

“Anggaran tersebut juga sudah mencakup kebutuhan untuk pengelolaan dan pemeliharaan aset yang sudah dibangun,” jelas Basuki.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat tidak ingin setengah-setengah dalam mengucurkan dana demi memastikan seluruh fasilitas utama dapat beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan berarti di lini finansial.

“Kami pastikan alokasi dana ini sudah dikalkulasikan secara matang agar pembangunan dan pemeliharaan bisa berjalan beriringan secara maksimal,” kata Basuki.

Baca Juga

Sudah 9 Kali Sidang, Dokter Tifa Heran Jokowi Tak Kunjung Muncul: “Pelapor Kok Malah Ngumpet?”

Kejar Tayang Gedung Yudikatif dan Legislatif

Lebih lanjut, Basuki membeberkan tenggat waktu ketat terkait penyelesaian pembangunan fisik di kawasan yudikatif yang dipatok rampung pada 25 Desember.

Kawasan elite tersebut meliputi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, hingga Masjid Kawasan yang berdiri megah.

“Semua infrastruktur yudikatif ini harus tuntas tepat waktu sesuai dengan instruksi yang telah diberikan,” ungkap Basuki.

Sementara itu, target penyelesaian pembangunan fisik kawasan legislatif yang mencakup Gedung DPR, MPR, DPD, Gedung Sidang Paripurna, dan fasilitas pendukung lainnya dijadwalkan tuntas pada Desember.

Baca Juga

Bocor Alus Tempo Preteli ‘Motif Tersembunyi’ di Balik Pencopotan Listyo Sigit

“Seluruh fasilitas di kawasan legislatif juga digenjot pembangunannya agar bisa segera difungsikan secara penuh pada akhir tahun tersebut,” pungkas Basuki.