Anggaran Pertahanan Meroket Tajam Rp187 T! Kritik Keras Kabinet Bayangan: Mau Perang Lawan Siapa dengan Korbankan Rakyat?

DEMOCRAZY.ID – Akademisi yang tergabung dalam “Kabinet Bayangan” mengkritik peningkatan anggaran pertahanan di era Presiden Prabowo Subianto.

Mereka mengingatkan, penguatan militer tidak boleh mengorbankan demokrasi, hak privasi warga negara, hingga kepentingan rakyat dalam kebijakan luar negeri.

Ahli manajemen dan ekonomi pertahanan Curie Maharini, yang didapuk sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Bayangan, menilai kenaikan anggaran pertahanan harus diiringi transparansi dan pengawasan yang ketat.

Curie menyoroti anggaran Kementerian Pertahanan pada 2026 yang mencapai Rp187,1 triliun atau naik 13,3 persen dibandingkan 2025 sebesar Rp165,2 triliun.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus dibarengi evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pertahanan pemerintah.

Baca Juga

Dari Gerindra ke Kursi Puncak Bank Indonesia: Mengapa Nama Burhanuddin Abdullah Tiba-Tiba Mencuat Pasca Mundurnya Perry Warjiyo?

Sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Bayangan, Curie mengatakan pihaknya ingin menghadirkan evaluasi sistematis terhadap berbagai program pertahanan yang dijalankan pemerintahan Prabowo.

Ia juga mendorong transparansi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), termasuk regulasi yang lebih ketat terhadap peran broker atau perantara agar tidak memicu kebocoran anggaran maupun konflik kepentingan.

“Apakah kita mau bersiap perang dengan mengorbankan demokrasi, privasi, stabilitas anggaran, dan hasil diplomasi kita?” kata Curie dalam konferensi pers Kabinet Bayangan di Cikini, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Menurut Curie, Kabinet Bayangan diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi akademisi dan peneliti untuk menyusun alternatif kebijakan pertahanan yang berbasis riset ilmiah.

Baca Juga

Konspirasi Gelap Elit Politik AS: Upaya Pembunuhan Melania Trump Saat Berbelanja Yang Gegerkan Publik Global!

“Konsolidasi komunitas epistemik (peneliti) agar kebijakan pertahanan berbasis data ilmiah, bukan hanya kepentingan segelintir pihak,” ujarnya.

Diplomasi Harus Berorientasi pada Kepentingan Rakyat

Sorotan serupa juga datang dari Associate Professor Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Bana, yang dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Bayangan.

Shofwan menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia semestinya berangkat dari kepentingan rakyat, bukan sekadar mengikuti gaya politik pemimpin.

Ia mengkritik kecenderungan pengambilan keputusan yang dinilai terlalu terpusat pada Presiden Prabowo sehingga berpotensi mengabaikan masukan diplomat karier di Kementerian Luar Negeri.

Baca Juga

Adik Kim Jong-un ke Indonesia Cs: Hei Antek-Antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS!

“Kebijakan luar negeri itu dimulai dari rumah. Kalau urusan dalam negeri berantakan, maka citra di luar juga akan buruk,” kata Shofwan.

Ia juga menyoroti sejumlah kesepakatan internasional yang dinilai belum memiliki kejelasan, seperti rencana joint development di Blok Ambalat bersama Malaysia hingga kesepakatan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat.

Menurut Shofwan, berbagai kebijakan tersebut belum menunjukkan proses institusional yang matang.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu banyak mengumbar janji diplomatik yang sulit direalisasikan karena justru dapat menurunkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

Baca Juga

Perry Warjiyo Berpotensi Dipanggil KPK Usai Mundur dari Gubernur BI, Ini Kasusnya!

“Kami melihat adanya janji-janji diplomatik atau gestur kosong yang justru bisa mengurangi kredibilitas kita di mata dunia,” pungkasnya.