DEMOCRAZY.ID – Politikus Ferdinand Hutahean mendorong masyarakat untuk melakukan aksi serupa demonstrasi dalam setiap kunjungan politik yang dilakukan oleh Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya sosok itu perlu mendapatkan hukuman politik.
Ferdinand mengatakan masyarakat dapat melakukan bentuk perlawanan politik terhadap mantan presiden itu tanpa menggunakan kekerasan fisik sebagai bentuk penolakan atas safari yang dilakukan oleh Jokowi.
“Saya juga berharap hal ini dilakukan oleh masyarakat di banyak daerah ketika ia datang ke daerah, maka masyarakat harus melakukan itu karena situasi saat ini merupakan hasil pemerintahan dari Jokowi,” katanya, dikutip Sabtu (12/9/2026).
kerumunan di depan gang dekat rumah Jokowi di Solo. Di lokasi itu, massa aksi demo dan massa pendukung Jokowi sempat saling berhadapan dan tegang.
Pendemo dihadang pendukung yang juga sedang melakukan aksi protes. Suasana terlihat ramai, ada bendera merah-putih, poster, dan… pic.twitter.com/quwl9v9OffBaca Juga— Jawa (@independentjawa) September 10, 2026
Pernyataan tersebut disampaikan setelah puluhan orang mendatangi dan berdemonstrasi depan rumah milik Jokowi.
Bagi Ferdinand, aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi politik masyarakat yang dinilainya mulai semakin memahami sosok mantan presiden itu .
Ferdinand mengaku tidak terkejut dengan aksi tersebut.
Ia bahkan menyebut sudah memperoleh informasi mengenai kehadiran massa, meski tidak mengungkap kelompok yang dimaksud.
Ia juga membedakan antara kekerasan politik dengan kekerasan fisik.
Menurutnya, aksi penolakan terhadap Jokowi yang terjadi saat ini belum sampai pada kekerasan fisik.
Yang demo cuma 25 orang yang hadang sampai ratusan pendukung dan kader PSI.
Takut amat pak @jokowi 😂
Padahal mereka sudah bilang datang dengan damai.
Senang amat benturkan sesama anak bangsa, Firaun aja nggak sampai seperti ini.🥱 pic.twitter.com/TRfK1yOKAN— Chusnul ch💞timah (@ch_chotimah2) September 10, 2026
“Mereka baru meminta dia untuk tidak cawe-cawe dalam politik nasional. Mereka belum melakukan kekerasan politik, saya bicara tentang kekerasan politik, bukan kekerasan fisik,” katanya.
Ferdinand kemudian mendorong masyarakat menggunakan momentum kunjungan Jokowi ke berbagai daerah untuk menyampaikan sikap politik mereka.
Dalam konteks tersebut, ia menggunakan istilah “hukuman politik” sebagai bentuk tekanan melalui perlawanan politik yang tidak disertai kekerasan.
Ferdinand mengaitkan seruannya dengan sejumlah persoalan yang menurutnya merupakan warisan pemerintahan Jokowi.
Ia menyinggung pengelolaan BUMN, proyek kereta cepat, serta apa yang ia sebut sebagai dugaan meningkatnya penguasaan sumber daya oleh pihak asing.
Rumah Jokowi di demo pic.twitter.com/FgUf3q3qxc
— 🅰️𝕣𝕜𝕒𝕟𝕒_🅱️𝕦𝕒𝕟𝕒 (@Arkana_Buana2) September 10, 2026
Menurut Ferdinand, masyarakat perlu menunjukkan penolakan secara langsung ketika Jokowi melakukan aktivitas politik atau berkunjung ke daerah.
“Lakukan apa yang dilakukan massa kemarin di setiap daerah ketika dia datang, lakukan itu. Semua harus lakukan itu karena dia harus diberi hukuman politik,” tegasnya.
Sebelumnya, Aliansi Rakyat Indonesia Bergerak (ARIB) diketahui datang membawa sejumlah perlengkapan aksi, termasuk berbagai tulisan yang dibawa massa menyoroti isu politik dan kekuasaan yang dikaitkan dengan mantan presiden tersebut.
Beberapa poster bahkan menggunakan narasi keras seperti “Jokowi Jongos Oligarki”, “Jokowi Power Syndrome”, serta “Jokowi dan Dinasti Haus Kuasa”.
Ada pula poster bertuliskan “Bubarkan Geng Solo dan Dinasti Jokowi”, “Jokowi Melanggar Konstitusi”, “Jokowi Pembohong”, hingga “Jokowi Perusak PDIP”.
Yg demo di depan rumah pak Jokowi dihadang ibuk2…salute dh…👍👍🤩🤩 pic.twitter.com/ZSPyrbWiPW
— 🐧𝖒𝖇𝖎𝖊🐬 (@mbienyambay2) September 10, 2026
Koordinator Aksi Aliansi Rakyat Indonesia Bergerak, Bangun Sutoto mengatakan kedatangan mereka berkaitan dengan pernyataan mengenai dugaan makar yang disebut pernah disampaikan Budi Arie.
Menurut Bangun, Jokowi perlu menerima respons atas persoalan tersebut.
“Kami ingin menyampaikan sepucuk surat dan satu buah plakat untuk Bapak Jokowi karena menurut kami Bapak Jokowi belum lama ini duduk di sebelah kiri saudara Budi Arie yang menyampaikan indikasi adanya makar. Karena itu kami sebagai anak bangsa mewakili seluruh rakyat Indonesia tidak bisa tinggal diam,” ujar Bangun.
View on Threads