DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koperasi dan UKM sekaligus Ketua Umum relawan Projo, Budi Arie Setiadi, buka suara mengenai sejumlah isu politik yang mengaitkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Jokowi, Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Budi Arie membantah anggapan bahwa keberadaannya dan sejumlah loyalis Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan bagian dari skenario untuk menjaga atau menjadi “beking” Gibran di kabinet.
Budi Arie kemudian menepis isu yang menyebut dirinya berada di pemerintahan untuk menjalankan tugas khusus dari Jokowi untuk menjaga Gibran Rakabuming Raka.
Ia menilai anggapan tersebut tidak tepat karena Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam satu paket pada Pilpres 2024.
Menurutnya, tidak semestinya ada pihak yang berupaya mempertentangkan hubungan Prabowo dan Gibran.
“Itu gosip di luar! Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kan dipilih satu paket, kita bukan Filipina yang dipilih sendiri-sendiri. Kalau ada pihak-pihak yang mau membentur-benturkan Presiden sama Wapres, itu tidak ada tempatnya,” tegas Budi Arie dalam siniarnya bersama pengamat Hendri Satriyo, dikutip Jumat (11/9/2026).
Ia juga membantah adanya agenda politik untuk menempatkan loyalis Jokowi sebagai pengawas atau pelindung Gibran di pemerintahan.
Selain itu, Budi Arie juga membongkar rahasianya kenapa bisa loyal kepada Jokowi.
Ia mengklaim hal ini bukan didasarkan pada kepentingan jabatan.
Ia mengaku tetap memberikan dukungan karena menilai Jokowi merupakan sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat.
“Pak Jokowi itu paling dekat dengan rakyat. Lihat rumahnya, setiap hari didatangi rakyat. Hari ini, pemimpin yang paling mudah diakses oleh rakyat itu cuma Pak Jokowi. Semua daerah, kepala desa, rakyat mau ketemu, datang saja, pasti diterima. Hatinya Pak Jokowi itu rakyat,” ujar Budi Arie
Budi Arie juga menyinggung perjalanan dirinya di pemerintahan, ia mengklaim tidak pernah meminta jabatan kepada Jokowi meski pernah dipercaya memimpin tiga kementerian berbeda.
Menurutnya, posisi yang diterimanya merupakan bentuk penugasan dari Jokowi.
“Jangan diminta bahasanya. Kalau diperintah sama Pak Jokowi, kita terima. Saya sudah di tiga kementerian, tiga-tiganya saya nggak pernah minta loh!” pungkas Budi Arie.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membantah spekulasi yang mengaitkan pencopotan dirinya dari kabinet Prabowo Subianto dengan isu perlindungan terhadap praktik judi online (judol).
Bantahan tersebut disampaikan Budi Arie saat menjawab pertanyaan pengamat politik Hendri Satrio mengenai alasan dirinya terkena reshuffle.
Hendri secara langsung menanyakan apakah pergantian posisi Budi Arie dari kabinet berkaitan dengan kasus judi online.
Budi Arie langsung membantah tudingan tersebut.
Ia menyebut narasi yang mengaitkan dirinya dengan praktik perlindungan judi online sebagai framing yang tidak didukung bukti.
“Itu cuma framing aja. Sudah jelas secara hukum; mens rea (niat jahat) tidak ada, perintah (untuk melindungi) tidak ada, apalagi aliran dana,” tegas Budi Arie.
Menurut Budi Arie, sejumlah perkara hukum terkait kasus judi online tersebut juga telah memasuki tahap akhir proses hukum.
Budi Arie kemudian menegaskan dirinya tidak pernah menerima aliran dana dari aktivitas judi online.
Ia bahkan meminta pihak yang menuding dirinya terlibat untuk menunjukkan bukti adanya aliran uang maupun instruksi untuk melindungi situs judi online.
“Judi online itu menghisap darah rakyat, menipu rakyat kecil, ini scam, ini penipuan! Gak mungkin saya mengkhianati itu. Intinya tidak ada aliran dana. Kasih satu saja contoh situs judol yang saya larang untuk ditutup!” kata Budi Arie.
Budi Arie juga mengatakan bahwa dirinya sejak awal memiliki sikap untuk memberantas judi online.
Menurut dia, praktik judi online justru merugikan masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah yang menjadi sasaran berbagai bentuk penipuan digital.
[FULL VIDEO]