DEMOCRAZY.ID – Tokoh aktivis gerakan masyarakat, dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Surpiyono alias Mas Botok, mengakui adanya pembicaraan singkat dengan Presiden Prabowo Subianto via sambungan telepon sebelum aksi tanggal 27 Agustus.
Dalam video yang beredar di media sosial, Botok dengan tegas mengakui sempat berkomunikasi langsung melalui panggilan video (video call) dengan Presiden Prabowo Subianto pada malam tanggal 26 Agustus.
Meski begitu, dia membantah keras tuduhan bahwa aksi tersebut merupakan rekayasa atau upaya penggembosan gerakan rakyat.
Mas Botok menceritakan, komunikasi singkat tersebut terjadi secara tiba-tiba tanpa perencanaan awal.
Saat berada di kompleks DPR RI pada malam 26 Agustus untuk menyampaikan aspirasi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendatangi mereka sambil membawa ponsel yang sudah terhubung melalui video call dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Itu sebenarnya kita bukan yang meminta ditelepon. Ujuk-ujuk itu Pak Dasco nelfon, kemudian Pak Prabowo itu video call sama Pak Dasco. Terus titip salam, salam ya buat Mas Botok, Mas Teguh,” kata Botok, dikutip Minggu (6/9/2026).
Mas Botok melanjutkan, “Terus kemudian kita utarakan, Pak, ini kami pengin pemberantasan korupsi memang serius, Pak. Nah Pak Prabowo ngomong, Kami serius untuk pemberantasan korupsi, bahkan ini pikiran saya saya curahkan untuk pemberantasan korupsi. Saya bilang, ini harus serius loh Pak, ini rakyat soalnya yang jadi korban,” ungkap Mas Botok lebih lanjut.
Perwakilan aliansi lainnya, Teguh, turut meluruskan perbincangan itu dan mengonfirmasi, interaksi dengan Presiden Prabowo berlangsung sangat singkat, yakni tidak sampai satu menit.
Ia menegaskan, pihak aliansi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menitipkan pesan langsung agar presiden menjaga komitmen pemberantasan korupsi demi kepentingan masyarakat luas [01:08].
“Pak Dasco tiba-tiba mendatangi saya dan menunjukkan handphone, dan di situ ada Bapak Prabowo. Pak Dasco tidak meminta izin kepada saya, tiba-tiba nunjukin Bapak mau bicara,” kata Teguh.
“Saya sampaikan, selamat malam Pak Presiden. Terus Pak Presiden bilang, gimana kabarnya Pati, tolong jaga Jakarta. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Pak Presiden, kami aliansi jauh-jauh datang dari desa ke Jakarta tidak ada niatan untuk membuat kerusuhan. Kami dan teman-teman datang ke Jakarta ini untuk mengawal aspirasi masyarakat Pati Bersatu,” terang Teguh.
👇👇
Akhirnya Ngaku Setelah Dibocorkan Bocor Alus, Gesturnya Orang Ketahuan Jadi Bedes Ya Beginilah, Ga Bisa Diam 🤣🤣🤣
Ga salah dong Ojol bilang kalian cair wong ketemu diem2 malam sebelum aksi.. Telek Acu.. pic.twitter.com/IU4YnWv511Baca Juga— Satyam Eva Jayate!!! (@PaltiHutabarat) September 5, 2026
Selain pembicaraan dengan Presiden Prabowo, aliansi juga melakukan penekanan kepada pimpinan DPR RI malam itu guna menuntut kepastian jadwal pembahasan RUU Perampasan Aset.
Pertemuan malam tersebut menghasilkan kesepakatan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban terbuka kepada publik bahwa demonstrasi yang mereka gelar tidak disusupi agenda tersembunyi.
Dari pertemuan itu, DPR menyatakan bahwa tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset, termasuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para ahli hukum, ditargetkan berjalan pada 15 Desember.
Mengenai situasi di lapangan pada hari H demonstrasi 27 Agustus, aliansi membeberkan adanya indikasi penyusupan dan potensi pengondisian kerusuhan dari pihak luar.
Sebelum aksi berlangsung, kepolisian sempat memberikan peringatan awal agar massa aksi mewaspadai oknum yang berniat memicu kegaduhan agar demonstrasi warga Pati dicap rusuh.
Hal tersebut diperparah dengan tidak datangnya dua unit mobil komando yang telah disewa dan dibayar lunas oleh aliansi, sehingga mengganggu konsolidasi serta pengarahan massa di lapangan hingga aksi akhirnya dibubarkan lebih awal.
Seperti diketahui, aksi demonstrasi yang berlangsung pada 27 Agustus lalu merupakan puncaknya gelombang gerakan massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama gabungan aliansi masyarakat sipil yang bertolak dari daerah menuju Gedung DPR/MPR RI di Jakarta.
Kedatangan ratusan warga ke ibu kota bertujuan mendesak DPR RI dan pemerintah agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Pidana serta menuntaskan persoalan agraria dan tata kelola di daerah mereka.
Sebelum puncak aksi di siang hari tanggal 27 Agustus, perwakilan aliansi diterima masuk ke kompleks parlemen pada malam 26 Agustus untuk mendesak komitmen pimpinan DPR RI.
Di tengah proses penyerahan draf tuntutan tersebut, terjadi momen percakapan mendadak via video call antara perwakilan massa aksi dengan Presiden Prabowo Subianto melalui ponsel Sufmi Dasco Ahmad, yang belakangan menjadi perbincangan publik hingga memicu spekulasi terkait dinamika gerakan aksi tersebut.