Sandiwara Senayan Terbongkar! Tiga Pimpinan DPR Temui Massa, Tapi Surat Komitmen Ditandatangani Empat Orang Tanpa Meterai
DEMOCRAZY News
28 Agustus 2026 3:05 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Surat komitmen pimpinan DPR RI setelah menemui massa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) belakangan ini mulai dibedah publik.
Aktivis sosial, Palti Hutabarat, mempertanyakan sejumlah hal yang menurutnya janggal dalam dokumen tersebut.
Salah satunya berkaitan dengan jumlah pimpinan DPR yang disebut menerima massa dengan jumlah tanda tangan yang tercantum dalam surat.
Palti bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya skenario tertentu di balik surat komitmen tersebut, termasuk dugaan penggiringan opini terhadap partai politik tertentu.
Jumlah Tanda Tangan
Palti meminta masyarakat yang masih mempertanyakan substansi RUU Perampasan Aset untuk menelusuri pihak yang menandatangani dokumen komitmen tersebut.
Baca Juga
Ia juga menyinggung tuntutan massa yang menginginkan perampasan aset koruptor, bukan perluasan sasaran terhadap masyarakat sipil.
“Kalau rakyat mau minta pertanggungjawaban soal kenapa RUU Perampasan Aset menyasar sipil bukan spesifik ke koruptor, monggo tanyain ke orang-orang yang tanda tangan ini,” ujar Palti, Jumat (28/8/2026).
Palti kemudian menyesalkan massa yang menurutnya terlalu cepat mempercayai komitmen yang diberikan pimpinan DPR.
“Kalian dibilangin kena prank malah pada ga percaya. Udah baik-baik dibilangin kalau kita harusnya fokus pada Perampasan Aset Koruptor malah kalian bangga sama pimpinan yang kasih RUU Perampasan Aset Sipil,” tukasnya.
Ia lantas mengajukan pertanyaan mengenai jumlah pihak yang hadir dan jumlah tanda tangan dalam surat tersebut.
“Jangan baperan dan tersinggung. Saya cuma mau bertanya, kenapa yang menerima AMPB 3 orang pimpinan DPR RI tapi tandatangannya ada 4 orang?” sebutnya.
Palti mempertanyakan apakah memang hanya empat orang yang tercantum dalam draft surat tersebut atau terdapat kemungkinan lain di balik penyusunannya.
“Terus memang draft ketikan surat komitmennya memang hanya 4 orang? Atau ada skenario menggiring opini PDI Perjuangan tidak pro pada RUU Perampasan Aset?,” timpalnya.
Kekuatan Partai Pendukung Pemerintah di DPR
Palti juga menyinggung konfigurasi kekuatan politik di DPR RI.
Menurutnya, mayoritas kursi parlemen saat ini berada pada partai-partai pendukung pemerintahan.
“Padahal yang menguasai kursi DPR RI itu partai pendukung pemerintah dan yang mengulur-ngulur waktu pembahasan juga partai pendukung yang menguasai 80 persen suara yang dengan mudah bisa menelurkan sebuah UU, contohnya RUU TNI, RUU Polri, dan lain-lain,” ucap dia.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah menerima sebuah pernyataan politik tanpa mengkritisinya.
“Jangan terlalu diini-inikan kali. Jadi kentara kali permainannya,” tegas Palti.
Palti kemudian menyinggung aksi massa di Pati.
Ia menilai gerakan masyarakat sipil membutuhkan lebih dari sekadar keberanian ketika berhadapan dengan dinamika politik.
“Gue mau kasih tahu kejanggalan aksi Pati hari ini.. Bukan menyalahkan botok dkk, tapi menghadapi para politisi licik ga cukup cuma bermodalkan keberanian,” imbuhnya.
Baginya, terdapat sejumlah sikap yang perlu dimiliki masyarakat dalam mengawal sebuah tuntutan.
“Harus punya Keyakinan, Keteguhan, dan Kesabaran. keempat hal tersebut harus diramu menjadi satu, maka kebenaran pasti menang,” Palti menekankan.
Pertanyakan Surat Tanpa Materai
Palti juga menaruh perhatiannya pada surat komitmen yang tidak dilengkapi materai.
Ia turut mempertanyakan tidak adanya komitmen terkait hukuman mati bagi koruptor dalam dokumen tersebut.
“Bayangkan aja ya. Kertas selembar ditandatangani tanpa materai, lalu tanpa adanya komitmen hukuman mati pada koruptor,” cetusnya.
Bukan hanya itu, nama Sari Yulianti dari fraksi Partai Golkar, yang disebut tercantum dalam surat tersebut turut masuk dalam perhatian Palti.
“The most aneh dari sidang paripurna sampai konferensi pers, bu Sari bersama mbak Puan dan tidak hadir di sidang audiensi dengan warga Pati, tapi kenapa ada nama bu Sari dan tandatangannya di surat komitmen itu?,” timpalnya.
Palti kemudian mempertanyakan alasan nama Ketua DPR RI Puan Maharani tidak tercantum dalam surat tersebut.
“Anehkan? Lalu pertanyaan pentingnya kemudian ada skenario apa sehingga nama Ketua DPR RI Puan Maharani tidak ada padahal Bu Sari ada?,” kata dia.
Curiga Ada Operasi Framing
Palti juga mengaitkan persoalan tersebut dengan dinamika politik dan pemberitaan mengenai elektabilitas partai.
“Apa karena survei tempo terbaru elektabilitas PDI Perjuangan dalam tren naik sehingga ada operasi framing buruk soal RUU Perampasan Aset?,” Palti menuturkan.
“Lagian juga pada ga kapok apa memanipulasi rakyat dengan Akal-Akalan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana yang jauh berbeda dari tuntutan AMPB yang khusus perampasan aset koruptor,” tambahnya.
Lebih jauh, Palti mengaku kecewa jika tuntutan massa justru dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu.
“Kalau Botok dkk ga sadar kepolosan dan kelaguan mereka dimanfaatkan para politisi busuk yang menerima mereka audiensi, saya jujur sangat kecewa,” tandasnya.
Ia pun mengingatkan masyarakat agar tetap kritis ketika berhadapan dengan para politisi.
“Kalau sama politisi jangan langsung percaya karena selalu ada agenda lain yang menguntungkan mereka,” kuncinya.
Gue mau kasih tahu kejanggalan aksi Pati hari ini.. Bukan menyalahkan botok dkk, tapj menghadapi para politisi licik ga cukup cuma bermodalkan keberanian.. Harus punya Keyakinan, Keteguhan, dan Kesabaran.. keempat hal tersebut harus diramu menjadi satu, maka kebenaran pasti… pic.twitter.com/AURM9wq9oV
— Satyam Eva Jayate!!! (@PaltiHutabarat) August 27, 2026
berita nasionalberita terhangatdemo dprdiskursus publikdpr riIsu Terkinikabar terbarukejanggalan dokumenopini publikperbincangan publikperistiwa viralpermainan politikpimpinan dprpolitik nasionalsenayansorot publiksorotan mediasuara rakyatsurat komitmenunjuk rasawarta nasional
Artikel terkait lainnya
