

DEMOCRAZY.ID – Isu perombakan kabinet atau reshuffle terus bergulir seiring penghujung bulan Juli menuju awal Agustus.
Terkait itu, Istana memastikan belum ada perbincangan mengenai hal tersebut.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan untuk sementara belum ada agenda reshuffle.
Hal ini ditekankan menanggapi beredarnya isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffe pada awal Agustus.
“Sementara belum ada,” kata Pras dalam perjalanan dari Batang menuju Jakarta menggunakan Kereta Api (KA) Nusantara Explorer, Kamis (30/7/2026).
Pras menegaskan bila ada agenda pelantikan pejabat pada kemudian hari, hal tersebut diberlakukan untuk mengisi pos-pos kementerian yang kosong.
Semisal kata dia, kursi Wakil Menteri Pertanian yang ditinggal Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta kursi kosong Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah KPK menetapkan Silmy Karim sebagai tersangka.
“Kalaupun mohon maaf ya kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama,” kata Pras.
Di luar pelantikan pejabat untuk mengisi kekosongan pejabat sebelumnya, Pras menegaskan belum ada.
“Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet,” kata Pras.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai setidaknya ada 11 pejabat setingkat menteri di bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang berpotensi dicopot akibat kinerja yang dinilai rendah oleh masyarakat.
Menurut Jamiluddin, temuan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap sektor-sektor strategis nasional.
“Menariknya, besarnya penurunan itu berkaitan dengan kepuasan yang rendah dalam bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Hal ini berpengaruh besar terhadap menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo,” kata Jamiluddin.
Ia menegaskan bahwa penilaian rendah dari publik ini merupakan indikator kuat dibutuhkannya evaluasi total terhadap para menteri terkait.
“Temuan itu menunjukkan, publik menilai kinerja menteri di bidang ekonomi, politik, dan hukum rendah. Hal ini memunculkan ketidakpuasan publik terhadap para menteri yang menangani tiga bidang tersebut,” lanjutnya.
Ia kemudian merinci daftar pejabat di bidang ekonomi yang dianggap layak diganti demi memperbaiki kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
“Beberapa menteri bidang ekonomi yang layak di reshuffle Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso,” papar Jamiluddin.
“Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia juga layak di reshuffle. Sebab kebijakannya yang kerap kontroversial di bidang energi kerap mempengaruhi bidang ekonomi,” tambahnya.
Tak hanya sektor ekonomi, Jamiluddin juga menyebut jajaran pejabat di bidang politik dan komunikasi yang patut masuk dalam daftar evaluasi.
“Dalam bidang politik yang layak di reshuffle Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dan Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari,” terangnya.
Di bidang penegakan hukum dan keamanan, tiga pimpinan lembaga turut masuk dalam daftar yang dinilai layak diganti oleh Presiden.
“Sememtara dalam bidang penegakan hukum, yang layak di reshuffle Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo,” jelasnya.
“Jadi, untuk mendongkrak kinerja bidang ekomomi, politik, dan penegakan hukum, para menteri tersebut kiranya layak direshuffle,” tutupnya.
Berikut nama-nama menteri yang rawan terdepak dari kabinet: