Jokowi Mau Safari Politik ke NTT, PDIP Malah Lempar Sentilan Telak: Jangan Lupa Bawa Ijazahnya!

DEMOCRAZY.ID – Panggung politik tanah kembali memanas menjelang akhir Juli 2026.

Di tengah gelombang kontroversi yang tak kunjung surut dan proses hukum yang masih bergulir panas di meja hijau, rencana mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan safari politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendadak memantik badai kecaman dan sindiran tajam.

Bukan sekadar agenda kunjungan biasa, langkah jempolan Jokowi menyambangi basis-basis massa kini justru berubah menjadi medan perang urat saraf terbuka dengan sang mantan “partai pelindung”, PDI Perjuangan (PDIP).

Rute Panas: Dari Lampung Berlanjut ke Bumi Flobamora

Agenda pelancongan politik ini dibongkar tanpa sengaja oleh Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron.

Usai melakukan pertemuan tertutup dan sowan di kediaman sang patron di Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Bro Ron dengan penuh percaya diri mengumumkan destinasi berikutnya.

“Kemarin Lampung sudah, akhir bulan kami ke NTT. Bapak akan mulai berikutnya di Kupang,” seru Bro Ron dengan nada berapi-api.

Menurutnya, antusiasme masyarakat dan struktur partai di bawah sangat membuncah.

PSI bahkan mengaku kewalahan menyortir ratusan undangan yang masuk dari berbagai elemen akar rumput yang merindukan kehadiran sang tokoh utama di daerah.

Senada dengan Bro Ron, Ketua DPP PSI Bestari Barus mengeklaim bahwa pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai titik labuh bukanlah keputusan sembarangan.

Ia menyebut bahwa ikatan emosional antara Jokowi dan masyarakat NTT terpatri kuat berkat deretan mega proyek infrastruktur yang dibangun selama dua periode kepemimpinannya di Istana.

“Pak Jokowi cinta NTT, dari semasa menjabat, karya beliau banyak di NTT,” klaim Bestari mantap.

Dalam agendanya, sang eks presiden dijadwalkan bakal memborong serangkaian pertemuan maraton: mulai dari konsolidasi internal pengurus PSI daerah, merangkul barisan relawan setia, hingga bersilaturahmi dengan para tokoh adat, pemuka agama, serta tokoh masyarakat setempat.

Sindiran Menohok PDIP: “Jangan Lupa Bawa Ijazah Asli ke NTT!”

Namun, karpet merah yang coba dibentangkan PSI tampaknya sengaja ditaburi paku oleh kubu seberang.

Di tengah gegap gempita persiapan safari politik tersebut, suara sumbang yang sarat akan sarkasme justru meluncur deras dari markas banteng.

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, melayangkan “sambutan” menohok yang langsung menghujam jantung pertahanan narasi kubu sebelah.

Anggota DPR RI dapil NTT itu secara terbuka melontarkan sindiran pedas, menyarankan agar Jokowi tidak lupa menenteng dokumen ijazah aslinya saat menginjakkan kaki di bumi Flobamora.

Sentuhan sarkas ini merujuk langsung pada polemik berkepanjangan terkait keabsahan dokumen akademis yang hingga detik ini masih menjadi bola liar di ruang publik.

“Sebaiknya kalau ke sana bawa ijazahnya sehingga kalau ditanya, tunjukkan ke masyarakat,” cetus Andreas dengan nada menyindir.

Tidak berhenti sampai di situ, politikus senior PDIP ini juga dengan tegas mengingatkan bahwa publik sama sekali tidak lupa dengan proses hukum perkara dugaan pencemaran nama baik soal ijazah yang kini tengah berproses panas di pengadilan.

Andreas mendesak agar sang mantan kepala negara membuktikan kebesarannya dengan memenuhi janji hadir di persidangan ketimbang sibuk berkeliling daerah menebar pesona politik.

“Beliau ini ditunggu kehadirannya di PN untuk kasus ijazah. Janjinya mau hadir. Penuhi dululah janjinya, agar urusan segera selesai. Karena rakyat di daerah, termasuk di NTT, juga bertanya apakah ijazah Jokowi ini benar asli atau palsu,” tegas Andreas tajam, menyetrum kembali diskursus publik yang kian liar.

Pertarungan Narasi di Ujung Tanduk

Langkah manuver Jokowi bersama PSI ini dibaca oleh para pengamat sebagai pertarungan sengit memperebutkan pengaruh di luar Jawa, sekaligus ujian mental di tengah kepungan badai isu hukum yang belum tuntas.

Apakah sambutan hangat masyarakat NTT yang dijanjikan oleh PSI mampu meredam gema sindiran pedas dari Senayan dan meja hijau? Atau justru safari politik ini bakal menjadi bensin yang semakin membakar polemik ijazah yang kian memanas? Waktu dan panggung politik akhir Juli 2026 yang akan membuktikannya.

Artikel terkait lainnya