Sindir Keras di Acara ‘Terus Terang’ Mahfud MD, Tiyo Ardianto Kuliti Habis SPPG: Itu Satuan Penjilat Prabowo-Gibran!
DEMOCRAZY News
22 Mei 2026 2:15 pm
.
6 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Gelombang perlawanan moral dari kalangan akademisi dan mahasiswa kembali bergejolak hebat di jantung Kota Pelajar.
Kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat.
Dalam forum diskusi publik bertajuk Terus Terang Mahfud MD yang digelar di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, dan ditayangkan di akun YouTube Mahfud MD Official, Kamis (21/5/2026) kritik beruntun nan menohok dihujamkan langsung ke jantung kekuasaan rezim Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut SPPG sejatinya adalah Satuan Penjilat Prabowo-Gibran.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara yang turut menghadirkan sejumlah tokoh diantaranya mantan Menko Polhukam Mahfud MD, pengamat politik Rocky Gerung, hingga sastrawan sekaligus sosiolog Okky Madasari.
Dalam forum tersebut, Tiyo mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap arah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia saat ini.
Ia menilai publik semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena berbagai kebijakan yang dianggap bermasalah sejak proses Pilpres 2024.
“Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu tidak hanya dibuat tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar,” kata Tiyo.
Ia menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.
Baca Juga
Menurutnya, putusan itu meninggalkan persoalan etik dan hukum yang masih membekas di benak publik.
“Kita punya memori yang begitu luar biasa misalnya ya tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum,” ujar Tiyo.
Soroti Pengangkatan Teddy dan Revisi UU TNI
Tiyo juga menyoroti pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab), yang menurutnya menimbulkan polemik terkait status militer aktif.
“Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskab yang itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang TNI,” katanya.
Baca Juga
Ia bahkan menyindir revisi aturan yang dinilai dilakukan demi menyesuaikan jabatan tersebut.
“Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah,” lanjutnya.
Dalam pernyataannya, Tiyo menyebut hanya ada dua tipe orang yang masih berbaik sangka terhadap penguasa saat ini.
“Satu, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan,” ucapnya.
Baca Juga
Pernyataan paling keras muncul saat ia membahas penolakan sejumlah kampus terhadap pengelolaan SPPG.
“Saya harus apresiasi pada UII karena secara tegas menolak untuk mengelola SPPG. Menolak mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik. Karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo-Gibran,” katanya yang langsung memancing reaksi forum bertepuk tangan.
Pernah Diundang ke Istana, Tetapi Menolak
Dalam podcast Terus Terang Media sebelumnya, Tiyo juga mengungkap bahwa dirinya pernah diundang ke Istana Presiden pada Agustus 2025. Namun undangan tersebut ia tolak.
“Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Jadi enggak usah bicara kalau. Kita sudah pernah nolak itu,” ujarnya.
Menurut Tiyo, seluruh kritik yang ia sampaikan sebenarnya dapat diakses langsung oleh Presiden tanpa perlu pertemuan formal.
“Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi enggak perlu ketemu,” katanya.
Kritik MBG dan Anggaran Pendidikan
Tiyo juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menilai pelaksanaan program tersebut berpotensi menggerus anggaran pendidikan nasional.
“Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” ujarnya.
Ia menyebut angka Rp223 triliun sebagai nilai anggaran pendidikan yang terdampak akibat program tersebut.
“Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa,” katanya.
Meski begitu, Tiyo menegaskan pihaknya tidak menolak upaya pengentasan stunting.
“BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut MBG berpotensi menjadi ruang penyimpangan kekuasaan.
“MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat. Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis, korupsi yang dilegalkan,” ucap Tiyo.
Okky Madasari: Reformasi Sudah Mati
Dalam forum yang sama, sastrawan dan sosiolog Okky Madasari menyampaikan pandangan yang tak kalah tajam.
Ia menyebut reformasi di Indonesia telah mati karena supremasi sipil dianggap terus melemah.
“Saya mengatakan reformasi sudah mati karena saya percaya bahwa salah satu agenda utama reformasi adalah penegakan supremasi sipil. Sementara yang kita lihat sekarang adalah penegakan militerisme,” ujar Okky.
Ia memaparkan sedikitnya lima sektor yang dinilai mulai dipengaruhi militerisme, yakni politik pemerintahan, ekonomi, pangan dan lingkungan, pendidikan, serta kebudayaan.
Okky menyinggung fenomena kepala daerah hingga pimpinan DPRD yang mengikuti retreat dengan seragam loreng.
“Itu bukan sekadar seragam main-main. Ada bahasa yang mau dibangun di situ. Ada pendisiplinan dan penyeragaman cara berpikir dalam mengelola negara,” katanya.
Ia juga menyoroti keterlibatan militer dalam sektor ekonomi dan pangan, termasuk proyek-proyek strategis pemerintah.
“Ketika militerisme masuk dalam area lingkungan, maka konflik-konflik agraria akan semakin merepresi rakyat karena tentu saja militer akan berpihak pada pemodal,” ujarnya.
Soroti Pendidikan dan Penulisan Sejarah
Okky juga mengkritik masuknya pendekatan militer ke sektor pendidikan, termasuk wacana pembinaan mahasiswa penerima LPDP oleh unsur militer.
“Nanti semua yang dapat beasiswa LPDP akan dilatih baris berbaris oleh tentara, akan dilatih untuk berpikir dan bersikap oleh tentara,” katanya.
Menurutnya, arah pendidikan nasional saat ini mulai mengadopsi model semi-militer seperti sekolah berasrama ala Taruna Nusantara.
“Anak-anak muda kita nantinya dibentuk berpikir secara militer,” kata Okky.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung penulisan ulang sejarah nasional yang menurutnya berpotensi menghapus fakta-fakta kelam masa lalu, termasuk tragedi Mei 1998.
“Itu adalah bentuk militerisme di sektor kebudayaan,” ujarnya.
Rangkuman lima area krusial di mana militerisme sedang bekerja secara terstruktur, menurut Okky Madasari:
- Politik Pemerintahan: Pengangkatan Mayor Teddy sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) yang berstatus tentara aktif secara nyata melanggar UU TNI. Tragisnya, bukan sang pejabat yang dicopot, melainkan regulasinya yang diubah demi melegalkan jabatan tersebut. Selain itu, pengondisian kepala daerah dan DPRD se-Indonesia yang diwajibkan retreat di Magelang dengan seragam loreng dinilai sebagai upaya penyeragaman cara berpikir militeristik.
- Ekonomi: Serbuan purnawirawan militer yang kini menduduki posisi komisaris utama dan eksekutif di berbagai BUMN strategis, termasuk keterlibatan militer dalam sektor Koperasi Desa (Kopdes).
- Lingkungan dan Pangan: Keterlibatan militer dalam program pangan, seperti proyek singkong dan pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Okky mengingatkan, masuknya militer dalam konflik agraria berpotensi besar merepresi rakyat demi membela pemodal.
- Pendidikan: Penerima beasiswa LPDP kini dipaksa mengikuti pelatihan baris-berbaris dan pola pikir yang dibina langsung oleh tentara. Ditambah visi presiden yang mengandalkan model asrama berwujud SMA Taruna Nusantara Style (Sekolah Garuda) untuk mereduksi cara berpikir kritis pemuda.
- Kebudayaan: Upaya penulisan ulang sejarah secara sepihak, glorifikasi mantan Presiden Soeharto menjadi pahlawan, hingga dugaan penghapusan fakta kelam pemerkosaan terhadap perempuan pada tragedi Mei 1998.
Seruan Reformasi Jilid Dua
Tiyo menyerukan pentingnya refleksi besar terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Ia bahkan menyebut perlunya “reformasi jilid dua”.
“Saya ngajak teman-teman untuk mulai berimajinasi tentang reformasi jilid dua. Karena seluruh syarat terjadinya reformasi itu sudah lengkap,” katanya.
Meski keras mengkritik pemerintah, Tiyo mengaku tetap membuka ruang perubahan apabila pemerintahan Prabowo-Gibran mampu membuktikan keberpihakannya kepada rakyat.
“Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau,” ujarnya.
“Rakyat ini enggak pengin punya pemimpin yang harus dikritik. Penginnya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan,” tandas Tiyo.
[FULL DOC]
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
