Sorotan Tajam Pakar Ekonomi-Politik: Sejak Prabowo Subianto Berkuasa, Banyak Kebijakan Pemerintah Tak Masuk Akal!

DEMOCRAZY.ID — Ekonom senior Prof. Ferry Latuhihin melontarkan kritik pedas terhadap arah kebijakan ekonomi serta berbagai program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah saat ini tidak sejalan dengan logika ekonomi yang rasional, terutama di tengah lonjakan beban utang negara dan tingginya angka pengangguran terdidik.

Kritik Utang Negara dan Alokasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam pandangannya, Prof. Ferry menyoroti angka utang luar negeri dan domestik Indonesia yang telah membengkak hingga menyentuh angka Rp10.220 triliun, atau setara dengan 41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, nominal utang yang besar sebenarnya dapat dimaklumi apabila dialokasikan secara produktif untuk pembangunan infrastruktur jangka panjang.

“Saya tidak masalah utang tembus Rp10.220 triliun itu, asal uangnya digunakan untuk infrastruktur,” ujar Ferry, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Sabtu (15/8/2026).

Baca Juga

Gelombang Aksi di KPK: Menggugat Pelemahan Hukum, Desak Usut ‘Skandal Besar’ Era Jokowi Hingga Opsi Pemakzulan Gibran!

Kendati demikian, ia melontarkan kritik keras ketika sebagian besar anggaran tersebut tersedot untuk membiayai program politik yang dinilainya kurang tepat sasaran, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang masing-masing menelan anggaran hingga ratusan triliun rupiah.

Ia menyoroti berbagai persoalan teknis di lapangan, termasuk kasus keracunan makanan yang sempat dialami oleh para siswa.

Prof. Ferry menyarankan agar program MBG tidak dipukul rata untuk seluruh anak di Indonesia, melainkan dirasionalisasi hanya bagi daerah-daerah atau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara darurat.

“Kalau memang tidak mau dihapus ya dirasionalisasi. Mungkin hanya butuh 10 hingga 20 triliun. Hanya 7 juta anak yang diberi, bukan 80 juta,” tuturnya.

Baca Juga

Tabir Rahasia Terkuak? Ini Bocoran Bocor Alus Tempo dengan Jokowi!

Soroti Kapasitas Kabinet dan Krisis Lapangan Kerja

Selain persoalan fiskal, ekonom senior tersebut turut menyoroti efektivitas birokrasi pemerintahan.

Ia blak-blakan meragukan kompetensi dari jajaran pembantu presiden yang duduk di Kabinet Merah Putih, dengan jumlah menteri dan wakil menteri yang mencapai 110 orang.

Kritik tajam juga diarahkan pada klaim pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran atas 5 persen.

Menurutnya, angka pertumbuhan makro tersebut tidak berbanding lurus dengan kemampuan negara dalam menyerap tenaga kerja formal, yang dibuktikan dengan masih maraknya pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi.

Baca Juga

Gus Nur Ngamuk! Siapkan ‘Gugatan’ Ganti Rugi Triliunan Usai Dipenjara Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Seret Eks Politisi hingga Kemenkeu

“Pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu menciptakan lapangan kerja apa tidak? Satu juta sarjana menganggur dan 7 juta sarjana kerja serabutan,” pungkasnya.

[FULL VIDEO]

Baca Juga

Roy Suryo Bongkar Fakta Mengejutkan: 99,9 Persen Ijazah Asli Gibran Itu Tidak Ada!