polemik kebijakan

GEGER! Media Inggris Bongkar ‘Data Asli’ Kasus Keracunan MBG Yang Selama Ini Ditutupi

DEMOCRAZY.ID – Media Inggris melaporkan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu krisis kesehatan di Indonesia setelah hampir 2.000 warga yang mayoritas anak sekolah diduga keracunan sejak Selasa (01/09) hingga Kamis (03/09). Insiden tragis ini meluas di empat provinsi, meliputi Kabupaten Sidoarjo di Jawa Timur, Kabupaten Rembang di Jawa Tengah, Kabupaten Agam di Sumatra Barat, […]

. 1 minggu yang lalu

Sorotan Tajam Pakar Ekonomi-Politik: Sejak Prabowo Subianto Berkuasa, Banyak Kebijakan Pemerintah Tak Masuk Akal!

DEMOCRAZY.ID — Ekonom senior Prof. Ferry Latuhihin melontarkan kritik pedas terhadap arah kebijakan ekonomi serta berbagai program prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah saat ini tidak sejalan dengan logika ekonomi yang rasional, terutama di tengah lonjakan beban utang negara dan tingginya angka pengangguran terdidik. Kritik Utang Negara […]

. 4 minggu yang lalu

Mahfud MD Layangkan Kritik Tajam dan Sebut Ide Dedi Mulyadi Sangat Berbahaya!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menggelar sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal, copet, jambret, dan pelaku kejahatan jalanan lainnya. Menurut Mahfud, kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum karena berpotensi mendorong […]

. 2 bulan yang lalu

Skenario Militerisasi Pajak! Babinsa dan Bhabinkamtibmas Diterjunkan Awasi Wajib Pajak, Solusi Jitu atau Malah Jadi Masalah Baru?

DEMOCRAZY.ID – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, aturan ini langsung memicu perhatian publik karena mencantumkan peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi untuk mendukung pengawasan perpajakan. Kemunculan aparat TNI dan Polri dalam dokumen pengawasan pajak memunculkan perdebatan. Sebagian pihak menilai langkah […]

. 2 bulan yang lalu