DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Universitas Airlangga, Prof Henri Subiakto, bicara mengenai berbagai persoalan yang membayangi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mempertanyakan apakah kondisi Indonesia saat ini benar-benar mencerminkan kapasitas Prabowo yang lebih rendah dibandingkan Presiden ke-7 RI, Jokowi.
Henri juga menduga adanya skenario politik yang sejak awal dirancang untuk membuat pemerintahan Prabowo berjalan lemah, mudah digerogoti dari dalam, hingga berpotensi tidak bertahan sampai akhir masa jabatan pada 2029.
Hal tersebut disampaikan Henri dengan menyinggung berbagai persoalan yang terjadi selama hampir dua tahun pemerintahan Prabowo, termasuk program pemerintah dan bencana yang terus melanda Indonesia, seperti kebakaran hutan dan lahan.
Henri mempertanyakan apakah berbagai masalah yang terjadi saat ini dapat dijadikan ukuran untuk menyimpulkan bahwa kemampuan Prabowo dalam memimpin Indonesia jauh di bawah Jokowi.
“Dengan berbagai masalah dan keburukan yang terjadi di Indonesia sekarang ini, apakah itu bukti yg menunjukkan Prabowo memang kapasitasnya jauh di bawah Jokowi?” ujar Henri, dikutip fajar.co.id, Minggu (18/10/2026).
Ia kemudian mengemukakan dugaan lain mengenai proses politik yang mengantarkan Prabowo ke kursi kepresidenan pada Pilpres 2024.
Kata Henri, terdapat kemungkinan Prabowo sejak awal ditempatkan dalam situasi politik yang tidak menguntungkan, dengan perhitungan masa pemerintahannya bisa berakhir sebelum 2029.
“Apakah di 2024 Prabowo sengaja dipilih Solo untuk memerintah dengan perhitungan bisa tak sampai tuntas 2029,” tukasnya.
Henri menduga pemerintahan Prabowo mungkin saja sejak awal dirancang agar terlihat lemah, sehingga mudah digerogoti dari dalam dan berpotensi digantikan oleh kekuatan lain yang telah dipersiapkan.
“Artinya sejak awal Pemerintah Prabowo itu sudah dirancang untuk menjadi buruk, sengaja dibuat lemah, mudah digerogoti dari dalam, hingga gampang runtuh dan bisa digantikan kekuatan yang sudah disiapkan sejak awal,” ungkapnya.
Ia menyebut kemungkinan tersebut sebagai sebuah dugaan yang menurutnya patut diperhitungkan.
Namun, pandangan itu disampaikan sebagai analisis politik, bukan sebagai kesimpulan yang telah dibuktikan.
Meski mengemukakan dugaan adanya skenario politik yang dapat melemahkan pemerintahan Prabowo, Henri menilai Presiden memiliki kemampuan untuk merespons situasi tersebut.
“Namun Prabowo adalah seorang jenderal yang juga kaya strategi. Dia bukan boneka yg pasif. Dia tidak diam, melainkan mampu menggalang kekuatan,” jelasnya.
Kata dia, Prabowo berupaya membangun soliditas kekuatan politik sekaligus menghadapi pihak-pihak yang dianggap berpotensi menghambat pemerintahannya dari dalam.
“Karena negara, partai politik dan elit sudah dirancang tersandera kekuatan lama,” imbuhnya.
Henri menggambarkan situasi politik saat ini sebagai pergulatan internal atau war within yang belum menemukan penyelesaian.
Baginya, kondisi tersebut mengharuskan publik menunggu langkah-langkah tegas dari Prabowo untuk menghadapi tantangan yang muncul dari dalam lingkar kekuasaan.
“Itulah yang terjadi sekarang, ada pergulatan di dalam, terjadi ‘War Within’ yang belum tuntas. Mengharuskan kita masih menunggu keberanian langkah langkah tegas Prabowo,” ungkap Henri.
Di sisi lain, ia menilai persoalan yang terus terjadi berpotensi memperbesar kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Persoalannya rakyat di luar sana banyak yang sudah terlanjur kecewa. Terprovokasi menuntut perubahan sebagaimana skenario yang sudah dirancang lama,” terangnya.
Henri kemudian mempertanyakan kemampuan pemerintahan Prabowo dalam menghadapi tekanan yang datang dari berbagai arah, baik dari dalam maupun luar kekuasaan.
“Mampukah Pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan berat yang datang dari luar dan dalam? Bulan bulan ini penentuannya,” bebernya.
Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurut pandangannya dapat menjadi modal bagi Prabowo untuk mengambil langkah politik strategis.
Henri bilang, putusan tersebut bisa dimanfaatkan untuk menata ulang kekuatan dan menyingkirkan beban politik yang dinilainya berpotensi membahayakan posisi Prabowo.
“MK sudah memberikan peluru pada Prabowo untuk bertindak secara strategis, membersihkan beban yg bisa membahayakan posisi Prabowo,” kuncinya.