DEMOCRAZY.ID – Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani punya pandangan soal kemungkinan dunia politik Indonesia ke depannya.
Ini menyusul dengan adanya wacana DPR yang rencananya bakal mengesahkan Undang-Undang (UU) Pemilu.
Undang-Undang (UU) Pemilu disebut bisa saja merubah persyaratan soal kemungkinan Presiden yang ingin dicalonkan minimal punya dua partai fraksi yang berada di DPR saat ini.
Jika disahkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan presiden mendatang bisa maksimal hanya empat pasangan
Prediksi dari Saiful Mujani ini disampaikannya langsung melalui salah satu cuitan di akun media sosial X pribadinya.
“Kalau benar Gerindra, Golkar, PKB, PAN nyalonin Prabowo, maka pasangan maksimal hanya akan tiga.”
“PDIP mungkin terpaksa koalisi dengan NasDem karena dengan Demokrat dan PKS hampir tidak mungkin,” tulis Saiful Mujani dikutip Minggu (18/10)
Lebih jauh, dalam prediksinya ini Partai Demokrat berpeluang berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Nantinya jika skenario ini benar-benar terwujud, Pilpres berpotensi diikuti tiga pasangan calon.
Catatanya, jika PDIP tidak ingin berkoalisi dengan NasDem, partai berlambang banteng moncong putih itu mungkin bergabung dengan Gerindra dengan mengusung calon wakil presiden dari PDIP.
“Apakah NasDem akan gabung Demokrat dan PKS? Mungkin, asal peluang menang cukup terbuka,” sebutnya.
“Kalau ini yang terjadi, maka pasangan calon hanya dua: Prabowo-Puan/Pram versus AHY-Anies/tokoh independen, atau Anies-AHY,” jelasnya.
Ada harapan besar dari Saiful Mujani DPR segera memutuskan UU Pemilu agar masih tersedia waktu untuk melakukan koreksi melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Alasan ia menginginkan ini disahkan untjk menciptakan aturan yang lebih inklusif tentunya jelang berlangsungnya Pemilu mendatang.
Ini juga disebut membuka peluang bagi lebih banyak calon berkualitas untuk berkontestasi dalam pemilihan presiden.
“Saya berharap DPR segera putuskan UU Pemilu itu biar ada waktu untuk koreksi di MK dengan UU yang lebih inklusif untuk merekrut calon-calon lebih baik, dengan UU yang membolehkan tiap partai mencalonkan pasangan sehingga calon menjadi lebih banyak,” paparnya.
Kemudian untuk PDIP, Demokrat, dan NasDem berpeluang mengusung calon masing-masing jika aturan pemilu memberikan ruang pencalonan yang lebih luas.
Dan sosok Gubenur Dedi Mulyadi, berpotensi diakomodasi sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat apabila Gerindra tetap memaksakan Prabowo sebagai calon presiden.
Saiful menyebut persoalan ini sebagai salah satu agenda politik utama dalam dua tahun ke depan.
“Suka ataupun tidak,” terangnya.