Pelajaran Sejarah: Apakah Mundurnya 14 Menteri di Era Soeharto Bisa Jadi ‘Peringatan’ Bagi Kabinet Prabowo?
DEMOCRAZY News
22 Agustus 2026 2:50 am
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Narasi sejarah mengenai kejatuhan rezim Orde Baru kembali diangkat ke permukaan sebagai bentuk peringatan dini (warning) bagi jalannya pemerintahan saat ini.
Belajar dari Runtuhnya Rezim 32 Tahun
Pengamat Kebijakan Publik, Syukur Mandar, kembali mengungkit peristiwa runtuhnya kekuasaan Presiden RI ke-2 Soeharto yang memimpin selama 32 tahun.
Selama memegang tambuk kekuasaan, Soeharto dikenal mengendalikan secara ketat seluruh instrumen pertahanan, keamanan, hingga partai politik guna mempersempit celah perlawanan dari luar.
“Pak Harto 32 tahun dia mengkonstruksi kekuasaan orde baru begitu rapinya. Dan dia menjaga setiap lubang-lubang pemberontakan itu. Lubang-lubang kritis dijagain betul itu ditaruh tentara di situ, taruh polisi di situ, ditaruh semua. Partai juga diikat betul. Semua instrumen kekuasaan dirapikan. Betul,” ujarnya dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Kamis (20/8).
Namun, ironisnya, keruntuhan rezim tersebut justru tidak datang dari tekanan eksternal, melainkan meledak dari dalam lingkar istana sendiri akibat akumulasi kekecewaan yang menggelembung perlahan.
“Andai 16 apa berapa belas menteri itu tidak mundur mungkin Soeharto masih bertahan. Iya ada tumpah darah,” tegasnya.
Peringatan untuk Kabinet Prabowo
Menarik benang merah dari sejarah tersebut, Syukur kemudian mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak hanya dikelilingi oleh para loyalis semata, melainkan juga figur-figur berkapasitas jenius yang mampu mengoperasikan keinginan presiden dengan baik.
Menurutnya, titik kerentanan terbesar saat ini justru berada di dalam lingkaran kabinet.
“Justru dari dalam kabinet menurut saya sumbangsih terbesar yang membuat Presiden Prabowo ini gagal adalah sumbangsih dalam internal kabinet,” ungkap Syukur.
Baca Juga
Sebagai catatan historis, pada 20 Mei 1998, sebanyak 14 menteri di kabinet Soeharto secara serentak menyatakan mundur dan menolak untuk bergabung kembali ke dalam Kabinet Reformasi.
Langkah politik yang tak terduga tersebut sukses mengguncang kekuasaan, mengingat selama tiga dekade kepemimpinannya, Soeharto tidak pernah menghadapi pembangkangan terbuka dari para pembantu terdekatnya di kabinet.
Kisah 14 Menteri Ekonomi RI Ramai-Ramai Mengundurkan Diri
Pejabat negara mengundurkan diri dalam waktu berdekatan bukan hal baru di Indonesia.
Sejarah mencatat, Indonesia pernah mengalami pengunduran diri yang tak hanya melibatkan satu atau dua pejabat, melainkan terjadi secara serentak dan melibatkan 14 menteri, mayoritas dari bidang ekonomi.
Peristiwa itu terjadi pada 20 Mei 1998 di tengah krisis moneter yang meluluhlantakkan fondasi ekonomi nasional.
Nilai tukar rupiah ambruk, inflasi melonjak, perbankan limbung, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah nyaris habis.
Pada hari itu, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita memimpin rapat para menteri ekonomi di Gedung Bappenas, Jakarta.
Rapat tersebut bukan pertemuan rutin. Dalam buku Managing Indonesia’s Transformation (2013), Ginandjar menuturkan diskusi itu merupakan kelanjutan dari perbincangan intens sejak pagi hari bersama menteri, jurnalis, dan pelaku usaha.
Semua membahas satu hal yang sama, yakni Indonesia sedang bergerak menuju jurang krisis ekonomi dan politik tanpa peta jalan keluar.
Di forum Bappenas, Ginandjar memaparkan kondisi ekonomi nasional secara gamblang. Kesimpulannya tegas. Jika dibiarkan, Indonesia berpotensi kolaps.
Pandangan itu diamini hampir seluruh menteri yang hadir. Hanya satu yang menyatakan keberatan, yakni Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Ary Mardjono.
Dari kesadaran kolektif itulah keputusan besar diambil.
Ginandjar menyampaikan niatnya mundur dari Kabinet Pembangunan VII, yang baru diresmikan Presiden Soeharto empat hari sebelumnya.
Namun keputusan itu tidak berdiri sendiri. Satu per satu menteri lain menyatakan sikap serupa.
Hari itu, 14 menteri sepakat menarik diri. Mereka adalah Akbar Tandjung, A.M. Hendropriyono, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Ginandjar Kartasasmita, Kuntoro Mangkusubroto, Justika Baharsjah, Rachmadil Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjarawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, Theo L. Sambuaga, dan Tanri Abeng.
Dalam pernyataan bersama, mereka menyebut pembentukan kabinet baru tidak akan menyelesaikan akar persoalan krisis.
Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi Soeharto, bukan hanya secara administratif, tetapi juga simbolik. Bahwa kepercayaan elite ekonomi terhadap kepemimpinannya telah runtuh.
Sejarawan Robert Edward Elson dalam Soeharto: A Political Biography (2017) mencatat, Soeharto terkejut dan terpukul.
Langkah para menteri berada di luar skenario kekuasaan yang telah disusunnya.
Padahal, Soeharto masih berencana mengumumkan Kabinet Reformasi pada 21 Mei 1998 sebagai upaya menyelamatkan legitimasi.
Upaya menahan laju pengunduran diri pun dilakukan. Wakil Presiden BJ Habibie dalam Detik-detik yang Menentukan (2006) mengungkapkan dirinya sempat meminta para menteri tetap bertahan. Namun keputusan sudah bulat.
Kehilangan dukungan dari para menteri kunci dan elite politik, Soeharto akhirnya memilih mengakhiri kekuasaannya.
Pada 21 Mei 1998, sehari setelah pengunduran diri massal tersebut, Soeharto menyatakan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia.
Analisis Politikberita pilihanberita politikberita terbaruBerita TerkiniBerita Viraldemocrazy.iddinamika politikIsu Nasionalkabar politikkabinet prabowoopini publikorde barupemerintahanperbincangan warganetpolitik nasionalPolitik Tanah Airsejarah indonesiasejarah politiksorotan publik
Artikel terkait lainnya
