Kata Rocky Gerung: Prabowo Bikin APBN Bocor, Nah Kalo Jokowi Merampok APBN!

DEMOCRAZY.ID — Kritik pedas kembali dilayangkan oleh pengamat politik Rocky Gerung terhadap arah kebijakan fiskal dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rocky menilai, ambisi besar pemerintah dalam menggulirkan berbagai program berbasis kerakyatan justru menciptakan tekanan masif yang membuat keuangan negara terancam kebolongan akibat biaya yang terlampau besar.

Dalam diskursusnya bersama pengamat komunikasi politik Hendri Satrio, Rocky menyoroti bahwa setiap program prioritas yang digadang-gadang pro-rakyat selalu menuntut ongkos operasional dan pembiayaan yang fantastis.

Menurutnya, ambisi politik pemerintah harus senantiasa diukur dan dibatasi oleh kapasitas fiskal riil agar tidak berujung pada krisis anggaran jangka panjang.

“Yang saya soroti adalah kemasukakalan kebijakan. Kebijakan Jokowi merampok APBN, sedangkan kebijakan Prabowo membuat APBN bolong,” kritik Rocky tajam dalam siniar tersebut.

Baca Juga

Sentilan Maut Anies Baswedan: Krisis ’98 Ulah Swasta, Tapi Keadaan Sekarang Pemerintah Sendiri Biang Keroknya!

Rem Darurat Fiskal: Pemotongan Anggaran Koperasi Merah Putih hingga MBG

Rocky menjelaskan, tanda-tanda kepanikan fiskal mulai terlihat seiring dengan realitas beban utang dan pos anggaran yang semakin terjepit.

Pemerintah, kata dia, perlahan mulai menyadari desakan serta kritik publik terkait pembengkakan biaya, sehingga langkah-langkah penyesuaian anggaran mulai diambil.

Indikasi tersebut tampak dari mulai dilakukannya rasionalisasi dan pemotongan anggaran pada sejumlah program andalan yang sebelumnya dielu-elukan, termasuk program Koperasi Merah Putih serta proyek mercusuar Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi sorotan utama karena memakan porsi anggaran yang masif.

Jejak Beban Warisan Masa Lalu: Dari IKN hingga Kereta Cepat Whoosh

Tidak hanya menyoroti kebijakan era Prabowo, Rocky turut membedah akar permasalahan fiskal yang merupakan warisan dari rezim sebelumnya di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Baca Juga

Pengakuan Mengejutkan Eks Pengurus PDIP! Sudah Curigai Ijazah Jokowi Sejak 2012, Waktu Itu Ada Kejanggalan Besar Ini

Ia membandingkan bagaimana pola kebijakan masa lalu turut meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara.

Proyek-proyek mercusuar era Jokowi seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek Kereta Cepat Whoosh dinilai sebagai bentuk kebijakan ugal-ugalan yang secara sistematis telah menggerus stabilitas APBN, yang kini harus ditanggung dan dibereskan oleh pemerintahan penggantinya.

Kritik tajam ini kembali menegaskan pentingnya transparansi, akal sehat, dan kehati-hatian dalam mengelola uang rakyat agar tidak habis tersedot demi ambisi politik para penguasa.

Baca Juga

Strategi Bawah Tanah Terkuak! Gerindra Diklaim Pakai Jalur Kemendagri Demi ‘Jinakkan’ Langkah Politik Dedi Mulyadi