Eks Direktur E BAIS Ingatkan Prabowo: Rakyat Butuh Bukti Nyata, Bukan Omon-Omon!
DEMOCRAZY News
12 Agustus 2026 6:25 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, mantan Direktur E Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Brigjen TNI (Purn) Poernomo, menyampaikan pandangan kritis sekaligus strategis terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai bahwa momentum kemerdekaan harus dimanfaatkan oleh kepala negara untuk mengambil langkah yang jauh lebih tegas, berani, dan ofensif demi memastikan program-program kerakyatan berjalan tanpa hambatan birokrasi di tingkat bawah.
Desak Penegasan Amanat Pasal 33 UUD 1945
Poernomo menyoroti pentingnya konsistensi dalam mengejawantahkan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam (SDA) agar sepenuhnya berorientasi pada kemakmuran rakyat.
Kendati mengapresiasi respons positif publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi dan penertiban tata kelola pemerintahan yang digalakkan Prabowo, ia memperingatkan agar eksekusi kebijakan tersebut tidak dilakukan secara setengah-setengah.
“Presiden berkehendak melaksanakan Pasal 33. Sumber daya alam harus bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Poernomo di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
“Kalau langkah Prabowo setengah-setengah, Prabowo akan dimakan. Karena itu Presiden harus ofensif,” tegasnya.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada niat baik Presiden, melainkan pada hambatan di level implementasi birokrasi bawah yang kerap gagal menterjemahkan visi besar tersebut secara tepat.
Waspadai Dinamika Politik, Aksi Massa, dan Isu “Kuda Troya”
Memasuki bulan Agustus, Poernomo mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dinamika stabilitas politik dan keamanan.
Ia mencermati kemungkinan munculnya gelombang demonstrasi massa, seraya menekankan perlunya kepekaan aparat dalam membedakan murni atau tidaknya motif di balik aksi tersebut.
“Demo itu harus dilihat, apakah murni dari rakyat atau ada yang mengkondisikan,” pesannya, sekaligus mengingatkan agar penanganan keamanan tetap berpijak pada koridor konstitusional tanpa menyeret TNI mengambil alih porsi penegakan hukum sipil.
Di samping itu, Poernomo pernah pula mengingatkan ihwal keberadaan potensi “kuda Troya”—yakni pihak-pihak di dalam lingkaran kekuasaan yang justru berisiko mendegradasi program-program strategis pemerintah dari dalam.
Rekomendasi: Buka Telinga ke Luar Istana dan Jangan Ragu Reshuffle
Guna mengembalikan serta memperkuat kepercayaan publik di tengah berbagai isu sensitif yang beredar—termasuk dinamika hukum dan polemik sosial yang menyita perhatian—Poernomo menyarankan agar Presiden Prabowo lebih banyak membuka ruang komunikasi dengan elemen di luar lingkaran ring satu istana.
“Prabowo harus mendengar pihak luar. Jangan hanya mendengar orang-orang di sekelilingnya,” ucapnya.
Ia juga mendukung penuh opsi perombakan kabinet (reshuffle) apabila evaluasi kinerja menunjukkan adanya pembantu presiden yang tidak sejalan atau gagal memenuhi ekspektasi rakyat.
“Prabowo harus tegas dan perlu tegas. Kalau mau reshuffle, reshuffle saja,” pungkasnya.
Menutup pandangannya, Poernomo menegaskan bahwa masyarakat kini menantikan bukti konkret dari narasi perubahan yang dijanjikan, bukan sekadar retorika.
Keberhasilan kepemintahan Prabowo dinilai sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan negara mampu dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat banyak.
[FULL VIDEO]
Berita Viralbukti nyatacatatan politikdemocrazydinamika politikeks baishot newsintelijen militeristana negaraIsu Nasionalkepemimpinan nasionalkinerja pemerintahkritik kebijakankritik tajamomon omonopini publikperbincangan warganetprabowo subiantoretorika politiksorotan publik
Artikel terkait lainnya
