Analis Kebijakan Publik Desak Dasco Jelaskan Jejak Bisnis ‘Golden Oasis’ Kamboja dan 4 Perusahaan Lintas Negara

DEMOCRAZY.ID – Nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, belakangan semakin menguat setelah dukungan terhadap dirinya sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran mulai disuarakan sejumlah kalangan.

Namun, pandangan berbeda disampaikan analis kebijakan publik, Dr. Faisal Sllata Lohy atau Faisal Lohy.

Dia menilai sebelum bicara tentang kursi Wakil Presiden, ada satu persoalan yang semestinya dijelaskan terlebih dahulu: rekam jejak bisnis internasional Sufmi Dasco Ahmad.

“Semua berawal dari investigasi Majalah Tempo, 7 April 2025, berjudul: ‘Pengusaha dan Pengendali Judi Online di Kamboja.’ Nama Sufmi Dasco Ahmad muncul dalam teaser pemberitaan tersebut,” kata Faisal Lohy dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Tercatat di Laporan Tahunan MSINMenurut Faisal, salah satu dasar yang perlu diperiksa adalah Laporan Tahunan 2022 PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).

Pada halaman 61, dalam profil Dasco sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen, terdapat keterangan:

“Beliau memiliki pengalaman bisnis di berbagai negara, di antaranya di Vertex Eximus PTE, LTD Singapura, Golden Oasis Entertainment LTD, Kamboja, Golden Oasis Real Estate, Kamboja, dan IGD Tex LLC di Wyoming, Amerika Serikat,” urai Faisal Lohy, mengutip keterangan tersebut.

Empat perusahaan. Tiga negara. Dan rekam jejak bisnis yang dicantumkan sendiri dalam laporan tahunan resmi perusahaan terbuka.

“Artinya, ini bukan informasi liar. Ini tercatat dalam dokumen resmi korporasi,” tegas Faisal.

Golden Oasis Jadi Sorotan

Di antara empat perusahaan tersebut, Golden Oasis Entertainment menjadi perhatian khusus.

Dalam investigasi Tempo, perusahaan ini dikaitkan dengan pengelolaan bisnis kasino dan judi online di Kamboja.

“Di sinilah persoalannya menjadi serius. Mengapa perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan industri kasino masuk dalam daftar pengalaman bisnis seorang pejabat politik Indonesia?” tanya Faisal.

Ia mempertanyakan, apa sebenarnya posisi Dasco di perusahaan tersebut? Apakah sebagai pengurus? Pemegang saham? Konsultan? Mitra bisnis? Atau bentuk hubungan profesional lainnya?

“Jangan biarkan publik menebak-nebak. Dasco harus menjelaskan jejak ini,” ujarnya.

Faisal juga menyoroti sebaran empat perusahaan tersebut di Singapura, Kamboja, dan Wyoming, Amerika Serikat.

Wyoming memiliki rezim pendirian LLC yang relatif fleksibel.

Singapura merupakan pusat bisnis dan keuangan internasional.

Kamboja memiliki industri kasino yang selama ini menjadi perhatian dalam pemberitaan mengenai jaringan perjudian online.

“Tentu, keberadaan perusahaan di tiga negara tersebut bukan bukti tindak pidana. Namun, kombinasi hubungan korporasi lintas negara ini layak diperiksa secara serius,” katanya.

Pertanyaan yang Harus Dijawab

Menurut Faisal, ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka:

  • Siapa pemilik manfaat sebenarnya?
  • Siapa yang mengendalikan perusahaan?
  • Apakah terdapat hubungan kepemilikan silang?
  • Apakah ada transaksi keuangan antara perusahaan-perusahaan tersebut?
  • Apakah Golden Oasis Entertainment hanya bergerak dalam bisnis kasino konvensional atau memiliki hubungan dengan jaringan perjudian online?

Dan yang paling penting: apakah Dasco pernah menerima keuntungan ekonomi dari aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut?

“Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini adalah agenda transparansi yang semestinya dijawab oleh siapa pun yang memiliki rekam jejak bisnis tersebut dan sedang diperbincangkan untuk menduduki jabatan tertinggi kedua di Republik Indonesia,” jelas Faisal.

Ia menegaskan tidak sedang menyimpulkan adanya pencucian uang, pengendalian judi online, ataupun dugaan keterlibatan pidana Dasco. Semua itu membutuhkan bukti tersendiri.

“Tetapi, publik juga tidak boleh diminta diam hanya karena informasi tersebut menyangkut seorang pejabat politik,” ujarnya.

Desak Buktikan dengan Dokumen, Bukan Sekadar BantahanFaisal menilai, Dasco memiliki hak untuk membantah.

Namun, bantahan akan jauh lebih meyakinkan jika disertai dokumen yang dapat diverifikasi.

“Bukan sekadar kata-kata. Bukan sekadar bantahan. Bukan sekadar ancaman: siapa yang berbicara akan dilaporkan dan diproses hukum. Buktikan melalui dokumen,” tegasnya.

Sebab, jabatan publik bukan tempat berlindung dari pertanyaan masyarakat.

Jika nama seseorang tercantum dalam profil bisnis perusahaan yang memiliki hubungan dengan industri kasino, sementara industri tersebut juga menjadi perhatian dalam investigasi judi online, maka penjelasan terbuka merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepada publik.

“Apalagi jika orang tersebut sedang dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden. Konstitusi Indonesia tidak boleh memperlakukan integritas calon pemimpin sebagai persoalan sepele,” kata Faisal.

“Kita tidak sedang mencari-cari kesalahan seseorang. Kita sedang memastikan bahwa orang yang kelak berpotensi menduduki jabatan publik tertinggi memiliki rekam jejak transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.

“Empat perusahaan. Tiga negara. Satu pertanyaan besar: apa sebenarnya hubungan Sufmi Dasco Ahmad dengan jejak bisnis tersebut? Jangan biarkan pertanyaan ini menguap. Dasco, publik menunggu penjelasan Anda. Sekali lagi bukan dengan kata-kata seperti yang sudah-sudah. Tapi dengan bukti dan dokumen-dokumen yang bisa dipercaya,” pungkas Faisal Lohy.

Bantahan Dasco

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kembali angkat bicara setelah namanya dikaitkan dengan isu judi online (judol), tuduhan doxing, hingga intimidasi.

Isu tersebut kembali menjadi sorotan di tengah menguatnya nama Dasco dalam bursa calon Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka hingga 2029.

Melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Rabu (18/11/2026), Dasco menyebut pengaitan namanya dengan berbagai tuduhan tersebut bukan kali pertama terjadi.

“Ini kesekian kalinya nama saya dikaitkan dengan judi online, tuduhan doxing, dan intimidasi, setiap ada isu yang sedang dibicarakan,” tulis Dasco.

Dasco secara khusus menyoroti pemberitaan Tempo yang menurutnya tidak pernah secara eksplisit menyebut dirinya terlibat dalam praktik judi online.

Atas dasar itu, ia mengaku tidak memiliki dasar untuk membawa pemberitaan tersebut ke Dewan Pers maupun menempuh jalur pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik.

“Pertama, Tempo tidak pernah secara eksplisit menyebut nama saya terlibat judi online, sehingga saya tidak dapat menempuh jalur ke Dewan Pers maupun ke ranah pidana atas pencemaran nama baik terhadap berita yang juga bukan saya objek utamanya,” ujarnya.

Meski demikian, Dasco membedakan pemberitaan tersebut dengan unggahan di media sosial yang secara terang-terangan mengaitkan namanya dengan judi online.

Ia menyatakan akan berkonsultasi lebih lanjut dengan kuasa hukumnya untuk menentukan langkah yang perlu diambil terhadap unggahan tersebut.

Selain isu judi online, Dasco juga membantah tuduhan melakukan doxing atau penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan.

Ia menegaskan tidak pernah memiliki niat untuk melakukan tindakan tersebut, apalagi melakukan intimidasi terhadap pihak lain.

Dasco justru menilai namanya berulang kali dikaitkan dengan tuduhan serupa, meskipun menurutnya tuduhan tersebut tidak benar.

“Ketiga, untuk soal doxing, tidak pernah terbersit niat sekalipun untuk melakukan doxing hingga intimidasi walaupun apa yang ditujukan kepada saya itu tidak benar. Pola ini sudah sering berulang, seolah-olah saya yang melakukannya,” tulisnya.

Dasco mengaku mendukung kebebasan berbicara.

Namun, ia berharap berbagai tuduhan yang beredar dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

Artikel terkait lainnya