DEMOCRAZY.ID — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai lengsernya Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari pucuk pimpinan kepolisian membuka ruang lebar bagi bergulirnya kembali berbagai laporan hukum yang selama ini dikaitkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary pada Selasa (17/11/2026), Mahfud menyebut bahwa berbagai aduan masyarakat sebenarnya telah dilaporkan secara resmi, tetapi terhambat tindak lanjutnya ketika Listyo masih memegang kendali institusi kepolisian.
“Itu sangat mungkin dimunculkan karena itu kan sudah dilaporkan secara resmi,” ujar Mahfud.
Mahfud secara spesifik mencontohkan laporan yang dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menyeret lingkaran keluarga presiden terdahulu.
Menurutnya, berbagai bukti dan uraian perkara tersebut sebenarnya sudah kerap dipaparkan di ruang publik maupun berbagai siniar sehingga sudah semestinya ditindaklanjuti secara hukum.
Mahfud menilai kendala penegakan hukum di masa lalu tidak terlepas dari posisi strategis Listyo Sigit di kepolisian yang dianggap berfungsi sebagai pelindung bagi perkara-perkara tertentu.
“Kalau dulu mungkin agak susah karena masih ada Listyo. Apa pun, ada Listyo, enggak bisa,” ungkapnya.
Namun, seiring terungkapnya skandal penyadapan ilegal yang menjerat Listyo sebagai tersangka, Mahfud melihat situasi politik dan hukum telah berbalik arah.
Menurut pandangannya, figur yang selama ini dianggap sebagai “bohir politik” maupun pelindung kini sudah tidak lagi memiliki daya untuk menahan laju penegakan hukum.
“Begitu Listyo jatuh, semuanya terbongkar dan tidak ada lagi kekuatan yang bisa melindungi. Listyo itu dulu kan menyelamatkan orang lain semua. Sekarang enggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri,” lanjut Mahfud.
Menutup pandangannya, Mahfud berharap perubahan situasi dan kepemimpinan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat menjadi momentum pembenahan internal agar seluruh jajaran aparat kembali bekerja secara profesional dan berorientasi pada supremasi hukum.
“Listyo sudah tidak ada sekarang, supaya polisi-polisi yang di bawah kembali berkiblat ke pusat, yang hukum tegakkan kepada siapa pun,” pungkas Mahfud.