DEMOCRAZY.ID – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kendala dalam proses pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Panitia Ad Hoc MPR adalah kemungkinan salah satu dari dua calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba menolak atau tidak menyatakan kesediaannya untuk mengikuti pencalonan.
Langkah antisipasi tersebut dibahas dalam rapat perdana Panitia Ad Hoc MPR RI yang digelar di Gedung MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul mengatakan, berbagai kemungkinan kendala teknis maupun hukum mulai dipetakan oleh panitia.
Menurutnya, skenario penolakan salah satu kandidat perlu disiapkan sejak awal agar proses pemilihan tidak mengalami hambatan.
“Kalau ada nanti dari Pak Presiden ada dua calon, yang satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaannya, harus seperti apa? Itu tugas Panitia Ad Hoc menyiapkan jalan keluarnya,” kata Bambang Pacul seusai rapat perdana Panitia Ad Hoc MPR.
Selain kemungkinan penolakan kandidat, Panitia Ad Hoc juga membahas sejumlah persoalan teknis terkait mekanisme pemungutan suara dalam sidang paripurna.
Pembahasan tersebut mencakup bentuk surat suara hingga tata cara pemberian suara oleh anggota MPR.
“Surat suara seperti apa bentuknya? Dicontreng, dicoblos, atau ditandatangani, atau kasih cap jempol? Itu bagian daripada yang masuk dalam mekanisme. Itu tugas Panitia Ad Hoc,” jelasnya.
Bambang Pacul menyebut penyusunan aturan pengisian jabatan Wakil Presiden bukan perkara sederhana.
Menurutnya, pembahasan berlangsung cukup panjang karena melibatkan berbagai pandangan dari anggota MPR yang memiliki latar belakang keahlian hukum.
“Jadi ini adalah rapatnya para ahli-ahli. Perdebatannya panjang. Macam-macam. Ini terus terang karena peristiwa ini adalah peristiwa langka yang perlu juga memperlakukan pembaruan-pembaruan di dalam pasal-pasal, mungkin konstitusi,” ujar Bambang.
Untuk memimpin pembahasan lanjutan, pimpinan MPR menunjuk Benny K Harman sebagai Ketua Panitia Ad Hoc, Agun Gunandjar sebagai wakil ketua, dan Abidin Fikri sebagai sekretaris.
Seluruh draf mekanisme pemilihan serta rancangan Ketetapan (Tap) MPR ditargetkan rampung pada 8 Desember 2026 atau sehari sebelum sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden.
“Berarti 8 Desember barang itu sudah siap,” ucap Bambang.
Sementara itu, Ketua Panitia Ad Hoc MPR RI Benny K Harman memastikan seluruh dinamika dan potensi persoalan yang muncul dalam rapat perdana akan dibahas lebih lanjut.
Panitia Ad Hoc dijadwalkan kembali menggelar rapat pada Senin (23/11/2026) pukul 13.00 WIB.
Rapat lanjutan tersebut akan melibatkan seluruh fraksi, unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta para pakar hukum.
Benny mengatakan, tugas utama panitia adalah menyusun rancangan ketetapan MPR yang mengatur mekanisme dan tata cara pemilihan Wakil Presiden.
“Tugas utama adalah menyiapkan rancangan ketetapan MPR tentang mekanisme dan tata cara pemilihan wakil presiden,” kata Benny.
“Tentu ada isu-isu lain yang berkembang di dalam rapat panitia ad hoc, dan itu akan nanti kami bahas,” sambungnya.
Selain menyusun aturan pemilihan, Panitia Ad Hoc juga bertugas merancang ketetapan mengenai pengangkatan dan pelantikan Wakil Presiden terpilih.
MPR turut menyiapkan tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian persyaratan kedua kandidat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ya itu syarat-syaratnya ditentukan dalam undang-undang. Makanya ada tim verifikasi juga,” ujar Benny.
Ia juga memastikan seluruh tahapan pembahasan dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengikuti proses penyusunan aturan tersebut.
“Dan rapat ini sesuai dengan permintaan pimpinan akan dibuka secara luas supaya rakyat Indonesia ikut menyaksikan,” tegas Benny.
“Jadi tidak ada proses-proses yang sifatnya tertutup,” imbuhnya.