Guru Besar IPDN Prof. Ryaas Rasyid: Mundur dari Jabatan Jadi Cara Gibran Lolos dari Jerat Hukum!

DEMOCRAZY.ID — Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Ryaas Rasyid, menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden bukanlah cerminan sikap kenegarawanan, melainkan langkah untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum.

Pandangan tegas tersebut disampaikan mantan Menteri Negara Otonomi Daerah itu dalam tayangan kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip pada Kamis (19/11/2026).

Prof. Ryaas menegaskan bahwa sejak Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menerbitkan putusannya, kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden sejatinya telah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat administratif pendidikan setara SMA saat maju pada Pilpres 2024.

“Putusan MK dan MA itu final dan mengikat. Secara konstitusional, kedudukan Gibran sudah tidak sah. Dia tidak memenuhi syarat. Jadi kalau orang tidak memenuhi syarat, tidak perlu mundur, karena dia sudah batal dengan sendirinya,” ujar Prof. Ryaas.

Perbedaan dengan Kasus Gus Dur dan Soeharto

Dalam analisis ketatanegaraannya, Prof. Ryaas membedakan secara tegas persoalan Gibran dengan peristiwa lengsernya Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) maupun Presiden ke-2 RI Soeharto.

Menurutnya, Gus Dur dan Soeharto turun dari jabatan akibat dinamika dan kebijakan politik, bukan karena kecacatan syarat pencalonan sejak awal.

“Gus Dur terpilih secara sah, tidak melanggar persyaratan. Dia dimakzulkan karena kebijakan. Beda dengan Gibran yang memang tidak pernah memenuhi syarat,” jelasnya.

Sorotan terhadap Kelambanan Parlemen dan Fasilitas Negara

Lebih lanjut, Prof. Ryaas mengkritik lambannya respons Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menindaklanjuti putusan MK dan MA.

Ia berpandangan bahwa DPR seharusnya segera menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran, alih-alih membiarkan mekanisme pengunduran diri berjalan begitu saja.

“DPR itu terlalu lambat mengambil keputusan. Sudah nyata-nyata MA dan MK membatalkan, seharusnya MPR segera mengambil keputusan. Tapi MPR diam saja. Ini yang tidak dilakukan oleh MPR,” kritik Prof. Ryaas.

Ia mengingatkan bahwa perbedaan antara mundur dan dimakzulkan membawa konsekuensi besar terhadap fasilitas negara yang dibiayai rakyat.

“Kalau dia mundur begitu saja dan diterima, berarti dia mundur secara terhormat. Dia masih punya hak menerima pensiun, hak mendapat pengawalan. Beda kalau dia dimakzulkan, seluruh fasilitas negara dihentikan otomatis,” pungkasnya.

Artikel terkait lainnya