Ketika Pihak Asing Jadi Kambing Hitam, Pemerintah Disebut ‘Gagal’ Pahami Konteks Masalah Sendiri!
DEMOCRAZY News
22 Oktober 2026 2:49 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID — Narasi konspirasi asing kembali ditiupkan untuk menutupi borok bobroknya tata kelola ekonomi dan pasar modal di dalam negeri.
Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memicu kegaduhan dengan menuding Singapura dan pejabat Government of Singapore Investment Corporation (GIC), Rachel Goh, menekan MSCI untuk menurunkan status pasar modal Indonesia demi memicu kepanikan investor.
Lutfi secara serampangan mengklaim langkah tersebut dilakukan agar investor asing bisa memborong saham Indonesia dengan harga murah.
Namun, tuduhan tanpa bukti konkret ini dinilai tak lebih dari sekadar pengalihan isu untuk menutupi kelemahan tata kelola pasar modal nasional serta kepanikan pemerintah menghadapi sorotan global.
Prabowo Dianggap Anti-Kritik: Retorika Keras Tak Selesaikan Bobrok Pasar Modal
Respons Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang bersumpah tidak takut menghadapi MSCI dinilai salah kaprah.
Keberanian seorang pemimpin tidak diukur dari kerasnya retorika dan konfrontasi verbal terhadap pihak luar, melainkan dari keberanian membenahi transparansi kepemilikan saham, pengawasan perdagangan, dan penegakan hukum yang konsisten.
Rocky Gerung pernah menggambarkan Prabowo sebagai pembaca buku yang andal.
Namun, membaca buku saja tidak cukup jika Presiden gagal membaca konteks dan kesulitan nyata yang dihadapi rakyat.
Prabowo disinyalir tidak pernah melihat media sosial, sementara para pembantunya di kabinet ketakutan dan segan menunjukkan Reaksi riil masyarakat.
Menjadikan Singapura sebagai kambing hitam hanya memperlihatkan paradoks kepemimpinan Prabowo: di satu sisi berteriak Indonesia adalah negara besar dan kuat, namun di sisi lain terkesan mudah ditekuk dan panik hanya karena ancaman lembaga indeks internasional.
Skandal MBG Hingga Kopdes Merah Putih: Korupsi Menggerogoti Program Prioritas
Kegagalan tata kelola pemerintahan era Prabowo tidak hanya terjadi di pasar modal.
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dihantam skandal korupsi besar menyusul penetapan dan penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.
Kasus dugaan korupsi ini menjadi bukti telanjang bahwa program prioritas beranggaran raksasa sekalipun sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Niat memberi gizi anak sekolah tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pemeriksaan hukum dan transparansi anggaran.
Potensi masalah serupa juga mengintai program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih serta kebijakan transfer anggaran ke daerah.
Tanpa model bisnis yang jelas dan pengawasan ketat, program-program ini berisiko tinggi membebani APBN tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kebutuhan Pokok Melonjak dan Bencana Karhutla: Pemerintah Asyik Cari Musuh Luar
Di tengah sibuknya pemerintah membangun narasi ancaman eksternal, rakyat di dalam negeri harus menanggung beban hidup yang makin berat.
Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, lapangan kerja makin sulit didapat, dan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terus membakar berbagai daerah tanpa penanganan yang konkret.
Menggunakan narasi nasionalisme untuk menghindari pertanggungjawaban publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kepastian harga, tersedianya pekerjaan, dan pengelolaan uang negara yang bersih, bukan pidato bombastis tentang ketakutan pada pihak asing.
Pemerintah dipotret harus berhenti mencari musuh di luar negeri sebelum mampu mengevaluasi dan membersihkan kebobrokan di dalam rumah sendiri!
berita politikdemocrazydemocrazy.idevaluasi kebijakanisu asingIsu Nasionalkabar politikkambing hitamkebijakan pemerintahkritik pemerintahnarasi pemerintahotokritikpemerintahpolitik nasionalsorotan publik
Artikel terkait lainnya
