DEMOCRAZY.ID — Aktivis 98 Yulian Paonganan melontarkan kritik tajam terhadap organisasi relawan Pro Jokowi (Projo).
Ia menyebut kelompok tersebut sebagai “relawan semu” karena menilai aktivitas politik organisasi itu tidak memiliki arah gerakan yang jelas pasca-kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Yulian mengatakan bahwa polemik yang terjadi baru-baru ini kembali membuka pertanyaan lama mengenai posisi Projo.
Menurutnya, organisasi relawan tersebut sudah tampak kehilangan arah sejak Pemilu 2024.
“Projo itu relawan semu. Ramai ketika ada kepentingan politik, setelah itu tidak jelas arahnya,” ujar Yulian, dikutip Jumat (28/8/2026).
Menurut Yulian, sifat dasar Projo sebagai organisasi relawan membuat kelompok tersebut sulit dipisahkan dari dinamika perebutan kekuasaan.
Ia menilai aktivitas mereka lebih mudah mencuat saat ada momentum politik tertentu, alih-alih menjadi gerakan kerelawanan yang konsisten dalam jangka panjang.
Yulian sempat menggunakan istilah “kabinet bayangan” untuk menggambarkan persepsinya terhadap posisi kelompok relawan yang berada di sekitar lingkaran kekuasaan, meski ia menegaskan istilah itu hanya sebatas perumpamaan.
“Kalau istilah kabinet bayangan itu, ya maksudnya cuma perumpamaan saja. Jangan dianggap sebagai kabinet resmi pemerintah,” kata dia.
Kendati secara formal Projo bukan bagian dari struktur kabinet pemerintahan, kedekatan organisasi relawan tersebut dengan penguasa dinilai membuat batas antara aktivitas kerelawanan dan kepentingan politik praktis menjadi kabur.
“Projo identik dengan relawan Jokowi. Tapi pertanyaannya, setelah era beliau, mereka ini sebenarnya mau menjadi apa?” ujarnya.
Yulian menilai publik sangat berhak mempertanyakan eksistensi organisasi relawan apabila gerakannya hanya masif menjelang pemilu atau saat momentum politik tertentu.
Ia bahkan mengingatkan para elite organisasi relawan agar tidak terlalu percaya diri dalam membaca maupun mengarahkan konstelasi kekuasaan nasional.
“Kalau relawan cuma ramai menjelang pemilu, lalu setelah itu sibuk mencari posisi dan pengaruh, publik berhak bertanya, ini sebenarnya relawan atau kendaraan politik?” tegasnya.
Kritik terhadap Projo ini mengemuka di tengah sorotan publik atas pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang melempar analisis mengenai potensi percepatan pemilu sebelum tahun 2029.
Pernyataan tersebut sempat menuai polemik karena disampaikan di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?” ujar Budi Arie kala itu.
Kehadiran Jokowi dalam momen tersebut sempat memunculkan tafsir liar di tengah publik bahwa analisis tersebut mencerminkan pandangan politik sang mantan presiden.
Namun, Budi Arie dengan tegas membantah spekulasi tersebut.
Ia memastikan bahwa wacana percepatan pemilu murni merupakan pendapat dan analisis pribadinya, serta menyatakan siap bertanggung jawab penuh tanpa menyeret nama Jokowi maupun institusi Projo.
“Jangan di-framing-framing Pak Jokowi mau ini, seperti ini,” pungkas Budi Arie.
Budi Arie: “Kalau mau (Pemilu) dipercepat dianggap makar, nggak dong”
Seandainya pemerintahan ini berhenti ditengah jalan, siap-siap saja mas Gibran yang naik?
Budi Arie: “itu konsekuensi yang logis……….”
Kelihatannya sudah ancang-ancang Percepatan 2029 👀 pic.twitter.com/XzWKMZbcbI
Baca Juga— Arif Wicaksono (@arifbalikpapan1) August 27, 2026