Rocky Gerung Peringatkan Bahaya ‘Amuk Massa’ Kasus Ijazah Gibran: Alangkah Elegannya Jika Memilih Mundur Sekarang!
DEMOCRAZY News
9 Oktober 2026 11:26 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung akhirnya angkat suara menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rocky secara terbuka menyarankan agar Gibran mempertimbangkan mundur dari jabatan wakil presiden guna meredam eskalasi politik nasional.
Rocky menilai amar putusan MK yang menyatakan tak berwenang mendiskualifikasi Gibran namun membeberkan fakta tidak adanya dokumen ijazah SMA setara, merupakan bentuk tindakan lempar tanggung jawab ke parlemen.
“Coba saya ulas aja nih. Mahkamah Konstitusi akhirnya cuci tangan karena dua-duanya dimenangkan. Tapi implikasi dari cuci tangan itu, dia mau jadi jembatan untuk membawa isu ini dari back mind publik pergi ke DPR,” kata Rocky Gerung, dikutip Jumat (9/10/2026).
“Jadi Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia jadi mainan DPR. Jadi, dia kirim bola panas ke DPR,” lanjutnya.
Mantan akademisi Universitas Indonesia itu memperingatkan adanya potensi gelombang gejolak sosial serta kecenderungan respons publik di berbagai daerah yang mulai mencopot foto resmi sang Wapres.
“Karena pada akhirnya orang merasa bahwa semua yang diduga bahwa Gibran itu tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya akhirnya terbukti itu,” ujarnya.
“Kita lihat misalnya gejala beberapa hari ini, beberapa daerah ketua DPRD-nya dia turunin aja fotonya Gibran. Jadi bayangkan impact politik dari putusan Mahkamah itu,” tuturnya.
Atas dasar itu, Rocky mendesak agar persoalan keabsahan syarat Gibran dipisahkan secara tegas dari posisi Presiden Prabowo Subianto agar pemerintahan tidak ikut terseret preseden buruk.
Baca Juga
“Kalau dia dilengketkan bahwa ada seseorang yang mau melengketkan supaya dua-duanya kena hukuman moral, maka Presiden akan susah untuk mengucapkan sesuatu jika psikologi publik menuntut presiden untuk dipancing terlibat dalam memberi komentar. Jadi, nggak boleh,” jelasnya.
“Kalau dibayangkan pikiran saya, saya anggap sudah terjadi. Sekarang masalahnya harus diselesaikan di DPR. Jadi, masalah politik. Kita mesti cegah, jangan sampai kemarahan publik itu yang sudah terakumulasi dari kasus ijazah Pak Jokowi sampai ijazah Pak Gibran, akumulasi itu membuat orang merasa bahwa ini saatnya hukuman maksimal bagi dinasti Jokowi,” ungkap Rocky.
Ia meyakini langkah paling arif yang dapat diambil oleh Gibran saat ini adalah menanggalkan jabatannya secara sukarela demi menjaga stabilitas kepemimpinan nasional.
“Menunggu itu, hari-hari ini semua orang gelisah. Beban psikologi itu mau saya cairkan. Dalam pikiran saya, alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah presiden dikaitkan dengan pasangan ilegal. Kan itu tindakan awal untuk meminta Pak Gibran, Anda itu pada akhirnya harus bersikap negarawan,” tandasnya.
Saran menohok dari sang anggota Wantimpres tersebut langsung menuai respons tajam dari Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto.
Henri mempertanyakan apakah narasi Rocky tersebut merupakan pandangan pribadi atau justru sinyal dari lingkaran dalam Istana.
“Apa benar sekarang sudah terjadi akumulasi kemarahan publik yang bisa memunculkan amuk massa, jika Gibran tidak mengundurkan diri? Inilah pandangan penasihat Presiden Rocky Gerung yang sekarang merupakan orang di lingkaran dalam Presiden Prabowo,” kata Henri Subiakto.
Henri mempertanyakan sejauh mana dorongan mundur tersebut akan berimplikasi pada peta hubungan politik antara kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
Baca Juga
“Lalu siapkah kubu Jokowi menerima ‘saran atau nasihat’ dari anggota Wantimpres kontroversial ini? Silakan teman-teman berpendapat,” tandasnya.
akal sehatamuk massadarurat demokrasidemocrazydemocrazy.idgibran mundurgibran rakabumingijazah gibranistana negarakrisis legitimasikritik tajampemakzulan gibranrocky gerungskandal politiksorotan publik
Artikel terkait lainnya
