Sinyal Pecah Kongsi 2029? Ray Rangkuti Bongkar Gelagat Kubu Jokowi Siap Tinggalkan Prabowo!
DEMOCRAZY News
7 September 2026 4:50 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti membaca pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi tentang kemungkinan perubahan politik sebelum Pemilu 2029 sebagai sinyal awal kubu Joko Widodo.
Menurut Ray, pernyataan itu bisa menjadi pertanda bahwa kelompok di sekitar Jokowi mulai menyiapkan jalan politik sendiri di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ray menyebut pernyataan Budi Arie sebagai semacam soft declaration atau pradeklarasi.
Isinya, kata dia, menunjukkan kemungkinan kubu Jokowi berpisah jalan dengan Prabowo menjelang Pemilihan Presiden 2029.
“Ini semacam pradeklarasi bahwa Pak Jokowi siap berpisah dengan Pak Prabowo tahun 2029 yang akan datang,” kata Ray dikutip pada Senin (7/9/2026).
Menurut Ray, potongan video pernyataan Budi Arie yang beredar di publik justru menarik karena memuat bagian yang paling substantif.
Dalam video tersebut, Budi Arie menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan terjadinya perubahan politik sebelum Pemilu 2029.
“Sebab yang dipotong sebenarnya video yang menurut saya paling substantif, tapi juga paling berbahaya,” ujar Ray.
Polemik itu bermula ketika Budi Arie berbicara dalam sebuah forum dengan Jokowi berada di sampingnya.
Baca Juga
Budi Arie mengatakan insting politiknya membaca adanya kemungkinan perubahan situasi politik yang berlangsung lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029.
Ia bahkan mengibaratkan kemungkinan tersebut dengan “patahan sejarah”, seperti yang terjadi menjelang Pemilu 1999 setelah perubahan politik pada akhir dekade 1990-an.
Pernyataan itu kemudian memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan perubahan politik nasional sebelum 2029.
Budi Arie belakangan memberikan klarifikasi dan menyebut pernyataannya sebagai analisis pribadi, bukan sikap politik Jokowi.
Namun bagi Ray, pernyataan tersebut tetap penting dibaca dalam konteks perebutan posisi politik menuju 2029.
Ray menilai kubu Jokowi memiliki sejumlah modal politik yang membuat mereka tidak harus sepenuhnya bergantung kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Karena mereka punya amunisi. Mereka menganggap ini mungkin saatnya deklarasi, meskipun masih soft deklarasi terhadap kekuasaan yang dalam hal ini Pak Prabowo,” kata Ray.
Ray menghubungkan analisis itu dengan perubahan persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Sejumlah survei terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami penurunan.
Survei Tempo Data Science, misalnya, mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran hanya 37 persen.
Survei tersebut dilakukan pada 31 Juli-11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi.
Sebanyak 34 persen responden menyatakan puas dan 3 persen sangat puas.
Sementara itu, 62 persen responden menyatakan tidak puas.
Rinciannya, 50 persen kurang puas dan 12 persen tidak puas sama sekali.
Penurunan itu terlihat dibandingkan survei sebelumnya.
Pada Desember 2025, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih mencapai 75 persen.
Angka tersebut turun menjadi 58 persen pada Maret 2026 dan kembali merosot menjadi 37 persen pada Agustus.
Jika dilihat secara individual, tingkat kepuasan terhadap Prabowo berada di angka 40 persen.
Adapun kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat 33 persen.
Persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang ikut memengaruhi persepsi publik.
Sebanyak 68 persen responden dalam survei Tempo Data Science menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk atau lebih buruk dibandingkan sebelumnya.
Harga kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi persoalan yang paling banyak dikeluhkan responden.
Temuan SMRC
Penurunan tingkat kepuasan juga terlihat dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Dalam survei yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 terhadap 749 responden, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 51,1 persen.
Sebanyak 46,9 persen responden menyatakan kurang atau tidak puas.
Adapun 2,1 persen lainnya tidak menjawab atau tidak tahu.
Angka tersebut turun cukup jauh dibandingkan November 2025 ketika kepuasan terhadap Prabowo masih mencapai 81,2 persen.
SMRC juga menemukan penurunan penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Bagi Ray, perbedaan angka antara satu lembaga survei dan lembaga lainnya tidak mengubah persoalan utamanya.
Penurunan kepuasan publik tetap menjadi faktor yang penting dalam membaca arah politik menjelang 2029.
Jika tren tersebut berlanjut, Ray menilai kelompok politik yang berada di sekitar Jokowi memiliki ruang lebih besar untuk mengambil posisi secara mandiri.
Dalam konteks itulah ia membaca pernyataan Budi Arie bukan sekadar komentar spontan.
Baca Juga
Pernyataan tersebut, menurut Ray, dapat menjadi sinyal awal bahwa peta hubungan politik Jokowi dan Prabowo belum tentu bertahan hingga Pemilu 2029.
Meski demikian, Budi Arie telah menegaskan bahwa pernyataannya merupakan analisis pribadi dan tidak mewakili sikap politik Jokowi.
Analisis Politikberita nasionalcatatan politikdemocrazydemocrazy.iddinamika politikistanaIsu Nasionaljokowikoalisi pemerintahlingkar madanimanuver elitpengamat politikperpisahan politikpilpres 2029politik nasionalprabowo subiantoray rangkutisorotan publikstrategi politik
Artikel terkait lainnya
