Bursa Pilpres 2029! Duet KDM-Ahok vs Gibran-KDM, Mana Lebih Kuat?

DEMOCRAZY.ID – Media sosial tengah ramai membahas wacana pasangan Dedi Mulyadi atau KDM dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2029.

Tak hanya pasangan tersebut, sejumlah poster yang beredar di media sosial juga memuat susunan kabinet pemerintahan KDM-Ahok apabila keduanya benar-benar maju dan memenangkan Pilpres 2029.

Namun, wacana tersebut dinilai sulit terealisasi karena adanya aturan yang berkaitan dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Salah satu akun di media sosial X, Yudhistira Ismara, menilai duet KDM-Ahok tidak akan terjadi karena Ahok disebut terkendala ketentuan dalam UU Pemilu.

“Ada isu KDM akan diduetkan dengan AHOK. Sayangnya, isu ini gak bakal terjadi,” tulis Yudhistira, dikutip Rabu (2/9/2026).

Menurut dia, Ahok terkendala Pasal 169 huruf p UU Pemilu yang mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden terkait riwayat pidana.

Pasal tersebut menyebut calon presiden dan wakil presiden tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Yudhistira kemudian mengaitkan ketentuan tersebut dengan kasus yang pernah menjerat Ahok.

“Sebab Ahok tidak memenuhi syarat: Pasal 169 huruf P UU Pemilu. Syaratnya -> Tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 TAHUN,” jelasnya.

Baca Juga

Skandal MBG Disorot Media Asing! Kasus Keracunan Massal di Sidoarjo Bongkar ‘Borok’ Program Makan Gratis Berbiaya Jumbo Rawan Korupsi

Ia menyebut Ahok pernah dinyatakan bersalah dalam perkara penodaan agama dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

Menurut Yudhistira, yang menjadi persoalan bukan lama hukuman yang dijalani, melainkan ancaman pidana dalam pasal yang digunakan dalam perkara tersebut.

“Faktanya: Ahok dinyatakan terbukti bersalah atas penodaan agama, oleh PN Jakpus -> 2 tahun penjara. Ancaman Pasal tsb -> 5 tahun penjara. Walaupun dipenjara 2 tahun, tapi ancaman pidana yg dikenakan -> 5 tahun -> MENUTUP RUANG PENCALONAN AHOK,” tulisnya.

Yudhistira juga menyinggung adanya pengecualian dalam ketentuan terkait mantan terpidana, termasuk tindak pidana karena kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian tertentu.

Baca Juga

Kemunculan Poros Baru! Duet KDM-Gibran Mencuat di Tengah Isu Retak Jokowi-Prabowo, Sinyal Kuat Aliansi Politik 2029?

Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menjelaskan bahwa kategori tindak pidana politik tersebut merujuk pada perbuatan yang dipidana karena pelakunya memiliki pandangan politik berbeda dengan rezim yang berkuasa.

Namun, Yudhistira menilai perkara yang menjerat Ahok tidak termasuk dalam kategori tersebut.

“UU pemilu memberi pengecualian, tapi terbatas: Penjara karena kelalaian, Alasan politik. Sayangnya, penodaan agama, bukan tindak pidana karena KELALAIAN dan tidak masuk kategori ‘delik politik’,” sambungnya.

Meski demikian, persoalan kelayakan pencalonan Ahok pada Pilpres 2029 pada akhirnya tetap bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku dan proses verifikasi persyaratan pencalonan oleh penyelenggara pemilu.

Baca Juga

Hasil Kepuasan Prabowo Beda Jauh, Pengamat Bongkar Kontrasnya Lembaga IPO vs Tempo: Salah Satunya Bayaran?

👇👇

Ada isu KDM akan diduetkan dengan AHOK.

Sayangnya, isu ini gak bakal terjadi.

Sebab Ahok tidak memenuhi syarat:

Baca Juga

Duet Maut 2029! Dedi Mulyadi dan Ahok Disebut Bakal Disandingkan di Pilpres, Pengamat Singgung “Testing the Water” dan Politik Identitas

Pasal 169 huruf P UU Pemilu

Syaratnya-> Tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 TAHUN.

Faktanya:

-Ahok dinyatakan terbukti bersalah atas penodaan agama,… pic.twitter.com/iotm0FBCLJ

Baca Juga

Mahfud MD 70 Persen Yakin Prabowo Bakal Maju Lagi Nyapres di 2029, Ini Alasannya!

— Yudhistira Ismara (@CiptaBuana_) September 1, 2026

Sebut Duet Gibran-KDM Lebih Masuk Akal

Di tengah ramainya wacana KDM-Ahok, Yudhistira meminta publik tidak terlalu jauh berspekulasi mengenai pasangan tersebut.

Menurutnya, pasangan yang lebih realistis untuk dibicarakan saat ini adalah Gibran Rakabuming Raka dengan Dedi Mulyadi.

Baca Juga

Setuju RUU Perampasan Aset, Rocky Gerung: Jokowi Mestinya ‘Ditangkap’ Duluan Karena Sudah Dipastikan OCCRP!

“Jadi, stop menghayal untuk hal yg GAK PASTI. Yg masuk akal saat ini adalah duet dari: GIBRAN-KDM🤣,” terangnya.

Susunan Kabinet KDM-Ahok Beredar

Sementara itu, poster yang beredar di media sosial memuat sejumlah nama tokoh nasional yang disebut akan mengisi posisi menteri dalam pemerintahan KDM-Ahok.

Di antaranya Mahfud MD sebagai Menko Politik, Hukum dan HAM; Bambang Brodjonegoro sebagai Menko Perekonomian; Anies Baswedan sebagai Menko Pembangunan Manusia dan SDM; serta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Pertahanan, Keamanan dan Strategis.

Selain itu, terdapat nama Gatot Nurmantyo sebagai Menteri Pertahanan, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Thomas Trikasih Lembong sebagai Menteri Perdagangan, Investasi dan Hilirisasi, serta Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Baca Juga

Sentilan Pengamat: Mas Botok Ini Gak Sadar Sedang ‘Ditunggangi’ dan Jadi Mainan Geng Penguasa!

Poster tersebut juga mencantumkan sejumlah nama lainnya, seperti Susi Pudjiastuti, Panut Mulyono, Tjandra Yoga Aditama, Suyanto, Tandiyo Rahayu, Ganjar Pranowo, Retno L.P.

Marsudi, Tri Rismaharini, Wishnutama Kusubandio, Sherli Joanda, Emil Salim, Adian Yusak Yusak Napitupulu, Abraham Samad, Nasaruddin Umar, Almuazzammil Yusuf, Rocky Gerung, hingga Anindya Novyan Bakrie.

Sementara posisi Menteri Sekretaris Negara dalam poster tersebut diisi Herman Deru.

Poster itu mengusung slogan “Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera!” serta “Profesional, Bersih, Berani”, dengan tagar #TangguhUntukIndonesia.

Baca Juga

Peringatan Keras Guru Besar IPDN: Kalau Begini Terus Indonesia Tak Punya Masa Depan, Ujungnya Bubar!